Showing posts with label Hukum. Show all posts
Showing posts with label Hukum. Show all posts

HUKUM POSITIF DAN PRESPEKTIF ISLAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

 TINJAUAN HAKI DALAM HUKUM POSITIF DAN PRESPEKTIF ISLAM

A. HAKI dalam Syariat Islam.

Ditinjau dari syariat Islam, kita harus melihat dari beberapa sudut pandang jika kita ingin

membicarakan mengenani kekayaan intelektual. Pada zaman Rasulullah tidak ada larangan untuk

menggunakan gagasan orang lain atau penemuan penemuan orang lain. Dengan kata lain kita tidak

perlu meminta izin kepada penemu untuk meniru gagasan maupun penemuan tersebut. Hal ini

dikarenakan sudut pandang pada masyarakat dahulu berbeda dengan sekarang mengenai harta

kekayaan. Pada zaman sekarang, cara pandang masyarakat telah berubah. Masyarakat telah

memperluas sudut pandang mereka tentang arti harta kekayaan. Bila pada zaman dahulu kekayaan

hanya terbatas pada materi, maka di zaman sekarang kekayaan telah mencakup berbagai hal-hal lain.

Perubahan persepsi masyarakat semacam ini dalam syari'at Islam dapat diterima, sehingga dapat

dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum.

Pandangan para ulama mengenai HaKI

Syari'at Islam datang bukan untuk mengekang urusan hidup umat manusia. Karena setiap perintah

agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya. Bila demikian adanya, maka pengakuan dan

penghargaan masyarakat internasional terhadap kekayaan intelektual seseorang, tidak bertentangan

dengan Syari'at. Karena pengakuan ini, mendatangkan banyak kemaslahatan bagi umat manusia.

Harta kekayaan yang dalam bahasa arab disebut dengan al maal. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh :

o Imam As Syafii adalah: "Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan,

dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya

kecil."

o "Segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau kegunaan

benda", sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az Zarkasyi.

o "Segala sesuatu yang kegunaannya halal walau tidak dalam keadaan darurat", sebagaimana

diungkapkan oleh para ulama' mazhab Hambali.

Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut para ulama' mencakup kekayaan intelektual,

karena kekayaan intelektual mendatangkan banyak manfaat, dan memiliki nilai ekonomis.

Hukum syariat terhadap pelanggaran HAKI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Qs. An

Nisa': 29)

Tujuan utama hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi hak milik umat manusia.

Hal ini sebagimana dirumuskan oleh Al-Ghazali, bahwa tujuan utama hukum syariat Islam adalah

memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Di dalam Islam, hukum mencuri yang merupakan pelanggaran terhadap hak milik, ditegaskan di dalam

Al-Quran:

'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai)

pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasan dan

Maha Bijaksana' . (Q.S. Al Maidah: 38 ).

Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang bahaya mencuri bagi suatu masyarakat dan

ketegasan hukumnya:

”Demi Allah! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya”.

(RiwayatBukhari)

Sedemikian lengkapnya Islam mengatur tentang hak milik, tentang bagaimana mendapatkan,

memelihara, memberikan, dsb. Selain itu hukum Islam juga mengatur bagaimana keuntungan yang

didapatkan jika mematuhi dan sanksi yang didapatkan jika melanggarnya.

Dalam menanggapi hal ini MUI secara khusus juga mengeluarkan fatwa untuk mengatur tentang HAKI,

yaitu Keputusan Fatwa MUI, No : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual (HKI).

B. Hukum Nasional

Konstitusi RIS 1949

Pasal 8 Konstitusi RIS 1949 menyebutkan : ”Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak

menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya”.

Pasal 38 Konstitusi RIS : “Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian

dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini, maka penguasa memajukan sekuat tenaganya

perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan”.

UUDS 1950

Pasal 8 :”Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan

harta bendanya”.

Pasal 19 :” Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 26 ayat (1) : ”Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan

orang lain”.

Pasal 26 ayat (2) : ”Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena”.

Pasal 26 ayat (3) : ”Hak milik itu adalah suatu fungsi social”.

Pasal 28 ayat (1) : ”Setiap warga Negara, sesuai dengan kecakapannya, berhak atas pekerjaan yang

layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28 ayat (2) : ”Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syaratsyarat

perburuhan yang adil”.

UUD 1945 (setelah Amendemen)

Pasal 28 : ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Bab XA tentang HAM (Hasil Amendemen tahun 2000)

Pasal 28C ayat (1) : ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,

seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28C ayat (2) : ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 28E ayat (3) : ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan

pendapat”.

Pasal 28G ayat (1) : ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (4) : ”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

SEJARAH TERBENTUKNYA HAK CIPTA

A. Sejarah Hak Cipta

Hak cipta (lambang internasional: © ) adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk

mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta

merupakan hak untuk menyalin suatu cipta. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak

tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta

memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini,

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah

“hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya

atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).

Sejarah Hak Cipta Di Indonesia

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan

Auteurswet 1912, Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun

1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesi.

Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undangundang

Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

yang kini berlaku.

B. Ciptaan Yang Dilindungi

Ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program

komputer, karya tulis yang diterbitkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan

ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, pewayangan, seni rupa dalam

segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, dan seni patung ),

arsitektur, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket ), fotografi,dan ciptaan hasil

pengalihwujudan seperti terjemahan, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan

karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari

pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan

asli (UU 19/2002 pasal 12).

C. Lingkup Hak Cipta

Lingkup hak cipta telah diatur pemerintah dalam perundang-undangan,yaitu :

UU 19/2002 pasal 2 ayat 2

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak

untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan

tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

UU 19/2002 pasal 12 :

Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,

seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

UU 19/2002 pasal 15 :

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai

pelanggaran Hak Cipta:

· Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan

kepentingan yang wajar dari Pencipta.

· Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun

atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan

pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

· Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang

dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

D. Masa Berlaku Hak Cipta

Masa berlakunya hak cipta tercantum dalam UU 19/2002 Pasal 30 yang isinya”suatu ciptaan yang

memiliki perlindungan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan”.

E. Ketentuan Pidana

Konsekuensi yang diterima oleh siapa saja yang melanggar dengan sengaja peraturan ini diataurdalam

UU 19/2002 Pasal 72 yang berisi” Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak

penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

PRINSIP DASAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)


Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan

menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal

ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut.

HaKI diklasifikasikan berdasarkan jenis pemakaian objek menjadi 2 : Industrial Property & Hak Cipta.

A. Industrial Property

Industrial property : semua benda hasil kreasi dan digunakan untuk tujuan industri atau komersial.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_property)

Material yang termasuk adalah : Merk, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST),

PVT, Rahasia dagang, dan Paten.

1. Merk

Merek adalah suatu tanda yang berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam

kegiatan perdagangan barang dan jasa. (UU No. 15 Tahun 2001)

Beberapa ketentuan terkait dengan merk : 1). Merek harus memilik daya pembeda; 2). Merek tidak

boleh menggunakan nama barang yang dimintakan perlindungan; 3). Merek tidak boleh

menggunakan nama yang generik; 4). Merek hanya dilindungi untuk satu kelas merek atau jasa;

5). Merek dapat menunjukkan asal-usul suatu barang (indikasi geografis)

2. Desain Industri

Adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna,

atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan

estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Bentuk desain

sangat mempengaruhi penampilan suatu produk.

3. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Perlindungan Varietas Tanaman : perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini

diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas

Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan

pemuliaan tanaman.

Syarat teknis pengajuan perlindungan varietas tanaman kepada departemen pertanian :

· Baru : belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tidak lebih dari 1

tahun.

· Unik : dapat dengan jelas dibedakan dengan varietas yang sudah ada.

· Seragam : karakter pembedanya cukup seragam.

· Stabil : tidak berubah setelah diperbanyak berulang kali.

4. Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya

terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif,

yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah

bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan Desain

Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurangkurangnya

satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi

dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan

pembuatan Sirkuit Terpadu.

5. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau

bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya

oleh pemilik Rahasia Dagang.

Informasi dari bidang teknologi yang dapat dilindungi dengan sistem rahasia dagang mencakup :

· Metode Penjualan > adalah strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan/

omset yang besar, misalnya cara pembayaran, diskon, kebijakan harga, dan promosi.

· Metode produksi > adalah hasil penelitian, hasil riset pasar dan langkah yang hendak

dilakukan terhadap pengembangan dari hasil tersebut, termasuk teknik penggunaan mesinmesin,

treatment terhadap bahan, dan teknik pengolahan.

· Komposisi ramuan > adalah penggunaan bahan-bahan yang dipakai untuk formula, sehingga

dapat menghasilkan produk yang lebih unggul, misalnya kualitas bahan yang digunakan. Contoh

: obat, jamu, kosmetika, minuman ringan, dsb.

6. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di

bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

MENGENAL HAKI (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL)

 HAK CIPTA (COPY RIGHT)

A. Pengertian Hak Cipta, Ciptaan, Pemegang Hak Cipta

Hak Cipta adalah suatu hak khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, memberi

izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya dalam bentuk yang khas menunjuk keasliannya dalam

lapangan ilmu, seni dan sastra. Suatu ciptaan pasti mempunyai pencipta. Definisi pencipta adalah

seseorang/beberapa orang bersama-sama melahirkan suatu ciptaan, bisa juga orang yang merancang

suatu ciptaan atau membuat karya cipta.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, serta orang yang menerima hak dari

Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. Suatu ciptaan tidak wajib

didaftarkan untuk mendapatkan hak cipta. Pendaftaran hak cipta dilakukan di Kantor Hak Cipta, yaitu

suatu organisasi di lingkungan departemen yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang hak

cipta. Namun jika sudah didaftarkan, maka akan mendapatkan Surat Pendaftaran Ciptaan yang dapat

dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya:

pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta.

B. Perlindungan Hak Cipta

Dalam UU hak cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra:

1. buku, program komputer, semua hasil karya tulis lainnya

2. Ceramah, kuliah, pidato yang diwujudkan dengan cara diucapkan

3. alat peraga yang digunakan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan

4. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks, dan lain-lain

Sedangkan yang tidak dapat didaftar sebagai ciptaan adalah:

1. ciptaan diluar ilmu pengetahuan , seni dan sastra

2. ciptaan yang tidak orisinil

3. ciptaan yang sudah milik umum

Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah. Hasil kebudayaan rakyat menjadi milik

bersama dipelihara dan dilindungi oleh negara dan sekaligus negara sebagai pemegang hak cipta.

Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional dibidang hak cipta yaitu namanya Berne

Convension tanggal 7 Mei 1997 dengan Kepres No. 18/ 1997 dan dinotifikasikan ke WIPO tanggal 5

Juni 1997, dengan konsekuensi Indonesia harus melindungi dari seluruh negara atau anggota Berne

Convention.

Suatu pendaftaran ciptaan dinyatakan hapus, jika:

􀂇 penghapusan atas permohonan orang, badan hukum, atau pemegang hak cipta

􀂇 dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Lama perlindungan suatu ciptaan:

􀂇 ciptaan buku, alat peraga, tari, peta, berlaku selama hidup penciptanya ditambah 50 tahun setelah

pencipta meninggal dunia

􀂇 ciptaan program komputer, rekaman suara, karya siaran, berlaku selam 50 tahun sejak pertama

kali diumumkan

􀂇 ciptaan atau fotografi berlaku 25 tahun sejak diumumkan

Yang dimaksud hak khusus adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun

memberi ijin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan hak cipta

Pelaksanaan Lisensi Wajib ditentukan oleh 3 tahap:

1. Pertama mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan /

perbanyakan ciptaannya

2. Jika a. tidak dipenuhi, dimintakan untuk memberikan izin menerjemahkan / memperbanyak

kepada orang lain

3. Jika b. juga tidak dapat dipenuhi maka Pemerintah melaksanakan sendiri penerjemahan /

perbanyakan ciptaan

Lisensi Wajib adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI untuk menerjemahkan /

memperbanyak suatu ciptaan untuk suatu tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan penelitian dan

pengembangan melalui prosedur dalam Peraturan Pemerintah no.1 tahun 1989

Lisensi Wajib diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 1989, dengan ketentuan:

a. kepada Pemegang Hak Cipta pertama kali diminta untuk menerjemahkan / memperbanyak ciptaan

tersebut

b. Jika tidak dapat melaksanakan a. maka Pemegang Hak memberikan kepada izin kepada seseorang

atau Badan Hukum di Indonesia untuk melaksanakannya

c. Jika b. tidak ditanggapi oleh Menteri Kehakimsetelah mendengar Dewan Hak Cipta, akan

mengeluarkan izin

Dewan Hak Cipta yang diangkat oleh Presiden berdasar usulan Menteri Kehakiman,mempunyai tugas

membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak

Cipta diatur dalam Undang-undang no.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta , diubah UU no.7 tahun 1987,

diubah lagi UU no. 12 1987beserta Peraturan pelaksanaannya.

C. Beberapa Hal Tentang Pengajuan Permintaan Hak Cipta

Syarat untuk permohonan pendataran Hak Cipta:

􀂇 mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua

􀂇 surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan: nama, kewarganegaraan

􀂇 uraian ciptaanrangkap dua

􀂇 surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan

􀂇 melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP

􀂇 permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan satu Badan Hukum

dengan demikian nama-nama harus ditulissemuanya , dengan menetapkan satu alamat pemohon

􀂇 melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya

􀂇 membayar biaya permohonannya pendaftaran sebesar Rp. 75.000 (tujuhpuluh lima ribu rupiah)

D. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu pelanggaran Hak Cipta jika perbuatan tersebut melanggar hak

khusus dari Pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke

Pengadilan Negeri atas pelanggaran Hak Ciptanya. Tindak Pidana dibidang Hak Cipta dikatagorikan

sebagai tindak kejahatan Ancaman Pidana dalam UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta.

Setelah Penyidik Pejabat Polisi Negara RI juga Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan

Departemen lingkupdan tanggung jawabnya meliputi dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik

AKAD PEMBIAYAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

AKAD PEMBIAYAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 
A. KONSEP HARTA DALAM ISLAM 
-    KONSEP HARTA ADALAH MILIK ALLAH, MANUSIA HANYA DITITIPI UNTUK MENGAMBIL MANFAATNYA DENGAN TIDAK BOROS DAN TIDAK KIKIR 
     ( QS; LUKMAN  :20 , AL-JATSIYAH : 13, Al-isra : 29) 
-     HARTA TIDAK BOLEH BERPUTAR DIANTARA ORANG KAYA SAJA, PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN ( QS: HUD : 61, AL-HASYR :7) 
PRINSIP DAN KAIDAH DALAM MUAMALAH 
PRINSIP 
1. KERELAAN (AN TARADLIN) 
2. TANGGUNG JAWAB (AL-MASULIYAH) 
3. KEMUDAHAN (AT-TAISIR) 
4. ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BENAR DAN TRANSPARAN (AL-IDARIYAH)
5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (AL-TAKAFUL AL – IJTIMA) 
6. KEWIRAUSAHAAN ( AL-I’TIMAD ALANAFS) 
7 KEHATI-HATIAN ( AL-IHTIYAT) 
KAIDAH MUAMALAH 
SETIAP PERBUATAN MANUSIA DINILAI SESUAI DENGAN NIATNYA  (AL UMUR BIMAQOSIDIHA) 
KESULITAN MEMBAWA KEMUDAHAN (AL-MASYAKAH TAJLIBU AT-TAISIR) 
YANG MEYAKINKAN TIDAK BISA HILANG KARENA ADA YANG MERAGUKAN (AL YAKIN LA YUZALU BI SYAK) 
SETIAP KEMUDHARATAN HARUS DIHILANGKAN (AL-DRARAR YUZALU) 
ADAT YANG BAIK DAPAT DIJADIKAN PEGANGAN (AL-ADAH MUHAKAMAH) 
KAIDAH KHUSUS
HUKUM ASAL DALAM MUAMALAH ADALAH KEBOLEHAN SAMPAI ADA DALIL YANG MENGHARAMKAN 
DALAM SETIAP AKAD YANG DILIHAT ADALAH MAKSUD DAN TUJUANNYA TIDAK SEMATA-MATA KATA-KATA DAN BENTUKNYA 
BARANGSIAPA YANG MEMPERCEPAT ATAU MEMPERLAMBAT SESUATU SEBELUM WAKTUNYA ATAU SESUDAH WAKTUNYA LEWAT AKAN MEMBAWA KEGAGALAN
MENGHINDAR DARI KESULITAN DAN BAHAYA YANG DIDAHULUKAN DARIPADA MENDATANGKAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN 
SEMUA ALOKASI PENGELUARAN HARUS DIPERUNTUKKAN KEMASLAHATAN RAKYAT 
SESUATU YANG KETIADANNYA MENYEBABKAN KEWAJIBAN TIDAK TERPENUHI, MAKA MEWUJUDKAN SESUATU TERSEBUT MENJADI WAJIB 
KAIDAH HUKUM KONVENSIONAL 
PERJANJIAN YANG SAH BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI PARA PIHAK (PASAL 1338 KUHPERDATA) 
SEMUA HARTA KEKAYAAN DEBITUR MERUPAKAN TANGGUNGAN ATAS UTANG-UTANGNYA (PASAL 1131 KUHPERDATA) 
KEBEBASAN BERKONTRAK (1338 KUHPERDATA), KECUALI MELANGGAR UU, KESUSILAAN DAN KEPATUTAN 
PERALIHAN HAK HARUS DILAKUKAN DENGAN ALAS HAK YANG SAH. 
B. AKAD PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN ADALAH PENYEDIAAN DANA ATAU TAGIHAN ATAU YANG DIPERSAMAKAN, BERUPA : 
1. TRANSAKSI BAGI HASIL BENTUK MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH 
2. TRANSAKSI SEWA-MENYEWA DALAM BENTUK 
     IJARAH ATAU SEWA BELI DALAM BENTUK     
     IJARAH MUNTAHIYA BI TAMLIK 
3. TRANSAKSI JUAL BELI DALAM BENTUK PIUTANG 
     MURABAHAH, SALAM DAN ISTISHNA
4. TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM – QARD
5. TRANSAKSI SEWA MENYEWA JASA DALAM BENTUK IJARAH UNTUK MULTIJASA 
______________
SUMBER : PASAL 1 ANGKA 25 UU NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH 
C. UNSUR-UNSUR AKAD
1. PARA PIHAK YANG BERAKAD (AL-AQIDAEN) 
2. OBJEK AKAD (AL MA’QUD ALAIH) 
3. TUJUAN AKAD (MAUDU AL AQDI)  PERPINDAHAN KEPEMILIKAN DAN ATAU MANFAAT BARANG
4. BENTUK AKAD : SHIGAT AKAD –PERNYATAAN  YANG MENUNJUKKAN ADANYA KESEPAKATAN PARA PIHAK (IJAB-QABUL) 
________
SUMBER : KOMPILASI HUKUM EKONOMI ISLAM –MAHKAMAH AGUNG RI 
D. TUJUAN AKAD 
AKAD KEPEMILIKAN ATAU MANFAAT : JUAL-BELI, SEWA, PINJAMAN BARANG, HIBAH 
AKAD KERJASAMA : SYIRKAH, MUDHARABAH, MUZARAAH (PERTANIAN)  MUSYAQAH (PEPOHONAN)
AKAD MEMBERIKAN KEKUASAAN : WAKALAH, HAWALAH, WASIAT 
AKAD PEMELIHARAAN UNTUK KEAMANAN : WADIAH/TITIPAN  
E. SYARAT UMUM AKAD
KECAKAPAN (MUKALAF) 
BARANGNYA SAH SECARA HUKUM 
AKADNYA TIDAK DILARANG (GRARAR, DHARAR, MAISIR, MAKSIAT, RIBA DAN KEZALIMAN) 
MEMENUHI SYARAT KHUSUS
BERMANFAAT 
KESEPAKATAN 
F. PELAKSANAAN AKAD
SYARAT KECAKAPAN 
1. KUHPERDATA : 21 TAHUN 
2. UU PERKAWINAN : 16-19 TAHUN 
3. UU JABATAN NOTARIS : 18 TAHUN 
DI BAWAH UMUR HARUS ADA  PERWALIAN DAN PENETAPAN PENGADILAN 

Konsep Jaminan Kecelakaan Kerja menurut UU No. 3 Th 1992 tentang

 Konsep Jaminan Kecelakaan Kerja menurut UU No. 3 Th 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Pengertian Kecelakaan Kerja

Dewasa ini peran buruh dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko. Oleh karena itu kepada buruh perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang dapat memberikan ketenangan kerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas buruh.[1]

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong.[2]

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Sehingga kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya dari buruh sendiri, tetapi juga bagi keluarganya. Seperti halnya pada saat buruh kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua.[3]

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan, karena dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.[4]

Ada empat faktor yang bisa mengakibatkan kecelakaan yaitu:

1. Faktor lingkungan

2. Faktor bahaya pekerjaan

3. Faktor peralatan

4. Faktor manusia.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan/ kecelakaan yang terjadi akibat langsung dari pekerjaan/ pada saat pekerjaan sedang dilakukan.[5]

Sekarang kecelakaan kerja diperluas ruang lingkupnya termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa/ wajar dilalui.

Terdapat tiga kelompok kecelakaan

1. Kecelakaan akibat kerja di perusahaan

2. Kecelakaan lalu lintas

3. Kecelakaan di rumah.[6]

Setiap peristiwa kecelakaan kerja akan mengakibatkan kerugian material maupun kerugian fisik, dari penderitaan yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi majikan ataupun bagi buruh. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja antara lain :

1. Kerugian ekonomi yang meliputi:

a) Kerusakan alat/ mesin, bahan dan bangunan

b) Biaya pengobatan dan perawatan

c) Tunjangan kecelakaan

d) Jumlah produksi dan mutu berkurang

f) Penggantian buruh yang mengalami kecelakaan.

2. Kerugian non ekonomi yang meliputi:

a) Penderitaan korban dan keluarga

b) Hilangnya waktu selama sakit, baik korban maupun pihak keluarga

c) Hilangnya waktu kerja.[7]

3. Kerugian bagi masyarakat dan negara

Akibat kecelakaan maka beban biaya akan dibebankan sebagai biaya produksi yang mengakibatkan dinaikkannya harga produksi perusahaan dan berpengaruh bagi harga pasaran.[8]

Dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja, ada suatu jenis kecelakaan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Jenisjenis kecelakaan tersebut, yaitu:

1. waktu cuti

2. di tempat perkemahan/ mess

3. di luar waktu kerja

4. meninggalkan tempat kerja untuk keperluan pribadi

5. disengaja.[9]

Untuk menghadapi terhadap resiko-resiko yang tidak di inginkan seperti kecelakaan buruh diperlukan suatu instrumen atau alat yang setidak-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi timbulnya risiko itu. Insrumen alat ini adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja.[10]

Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut UU No. 3 Th 1992 adalah Suatu perlindungan bagi buruh dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh buruh berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Wujud perlindungan tersebut adalah

(1) Santunan

(2) Uang

(3) Pelayanan.[11]

Jaminan sosial menurut UU No. 40 Th 2004 adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sistem Jaminan Sosial Nasional menurut UU No. 40 Th 2004 adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) UU No. 3 Th 1992 tentang JAMSOSTEK, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan (paling lama 1 Juli 2015).[12]

Untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan buruh dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1992, pengertian “buruh” diperluas yakni termasuk:

a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah maupun tidak

b. mereka yang memborong pekerjaan, kecuali yang memborong adalah perusahaan

c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.[13]

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan dasar buruh guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi resikoresiko yang timbul di dalam hubungan kerja.[14]

Program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa Aspek:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi buruh beserta keluarganya

2. Merupakan penghargaan kepada buruh yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.[15]

Program Jaminan Sosial ini sangat penting mengingat masih rendahnya tingkat penghasilan dari sebagian besar buruh di Indonesia. Oleh karena itu kecil kemungkinannya bagi buruh untuk secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya itu guna memperoleh perlindungan terhadap peristiwa-peristiwa yang merugikan tanpa suatu ketentuan wajib serta bantuan dari majikan dan pemerintah.[16]

Dengan Adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja mendidik kemandirian buruh sehingga buruh tidak harus meminta belas kasih orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko, sehingga dapat mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta kemiskinan.[17]

Perlindungan terhadap kecelakaan kerja merupakan program tertua, dan biasanya selalu terdapat dalam sistem jaminan sosial di hampir setiap negara di dunia. Hal ini di sebabkan karena:

1. Perlindungan merupakan hak buruh dan menjadi tanggung-jawab penuh bagi setiap majikan

2. Program jaminan sosial dianggap relatif tidak mahal karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacad atau kematian tidak akan sering terjadi.

3. manfaatnya bagi penderita kecelakaan sangatlah besar karena justru pada saat itulah buruh membutuhkan pertolongan yang pembiayaannya mungkin tidak terjangkau oleh yang bersangkutan.[18]

Selain kewajiban menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja, majikan juga wajib menyediakan fasiltas kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan buruh dan kemampuan perusahaan. Misalnya: Penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas kantin atau mini market. Selain itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh di perusahaan dibentuk koperasi buruh dan usaha-usaha produktif lainya.[19]

Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional berdasarkan pancasila, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat martabat, harga diri buruh serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun sepiritual.[20]

Pembangunan ketenagakerjaan secara umum berorientasi untuk meningkatkan kualitas buruh dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan buruh dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.[21]

Dengan semakin meningkatnya peranan buruh dalam perkembangan pembangunan nasional dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi mengakibatkan semakin tingginya risiko sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan buruh untuk memberikan ketenangan kerja bagi para buruh melalui program jaminan sosial tenaga kerja.[22]

Dalam pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan, bahwa:

1. Setiap buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

2. Jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[23]

2. Dasar Hukum Kecelakaan Kerja

Mengenai kecelakaan kerja di atur dalam UU No. 3 Tahun 1992 tanggal 17 Februari 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikelola oleh PT JAMSOSTEK (Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1995).

Adapun dasar hukum dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1993 tentang santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja.[24]

UU No.3 Tahun 1992 menentukan bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak bagi setiap buruh dan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan .[25]

Program jaminan sosial tenaga kerja wajib diikuti oleh semua perusahaan, yayasan, koperasi, dan perusahaan perorangan, di mana perusahaan mempunyai tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang atau yang membayar upah total paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per bulan.

Untuk menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dengan cara:

a. Menghubungi kantor jaminan sosial tenaga kerja (PERSERO)setempat/ terdekat

b. Mengisi dan mengembalikan formulir yang tersedia sesuai dengan petunjuk

c. Membayar iuran setiap bulan setelah besarnya iuran ditetapkan oleh PT jaminan sosial tenaga kerja (PERSERO).[26]

3. Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Untuk Program Kecelakaan Kerja, besarnya iuran 0,24% s.d. 1,74% dari upah sebulan ditanggung perusahaan. Tingkat iuran sebagai prestasi upah didasarkan kelompok jenis usaha sebagai berikut:

a. Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan

b. Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan

c. Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan

d. Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan

e. Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan.[27]

Untuk perusahaan pipa beton dan pembuatan baja, Iuranya masuk kategori Kelompok III. Iuran bagi program jaminan sosial tenaga kerja, khususnya program jaminan kecelakaan kerja ini biasanya dibayar oleh majikan. Kewajiban majikan untuk membayar iuran kecelakaan kerja didasari oleh prinsip “siapa yang berani mempekerjakan seseorang harus berani pula menanggung risiko akibat dipekerjakannya itu”. Inilah yang disebut asas “ Employer’s Liability” atau “ Tanggung jawab majikan”. [28]

Besarnya iuran sangat tergantung dari tingkat resiko kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha tertentu, semakin besar tingkat resiko, semakin besar iuran kecelakaan kerja yang harus dibayar dan sebaliknya, semakin kecil tingkat resiko semakin kecil pula iuran yang harus dibayar.

Penyetoran iuran dilakukan oleh majikan kepada badan penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.[29] Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan, yang dihitung dari iuran yang seharusnya di bayar dan ini menjadi tanggungan majikan.

Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran, badan penyelenggara memberitahukan secara tertulis kepada majikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya iuran. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dapat diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.[30]

Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, yaitu perusahaan persero PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK) yang menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

Badan Penyelenggara wajib membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah dipenuhinya syarat-syarat teknis dan administratif oleh majikan dan buruh dan bilamana dilanggar akan dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah jaminan untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada buruh yang bersangkutan.[31]

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, Menteri Tenaga Kerja dapat menetapkan dan mewajibkan majikan untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja.[32]

Selanjutnya Badan Penyelenggara mengganti Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) kepada majikan yang telah membayar upah buruh dalam hal:

a. Santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara lebih besar dari yang dibayarkan oleh majikan, maka selisihnya dibayarkan langsung kepada buruh

b. Penggantian santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara lebih kecil dari upah yang telah dibayarkan oleh majikan, maka selisihnya tidak dimintakan pengembaliannya kepada buruh.[33]

Kewajiban majikan bila terjadi kecelakaan, memberikan pertolongan pertama, melaporkan setiap kecelakaan kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.[34]

Buruh yang ditimpa kecelakaan, keluarga, kawan sekerjanya atau serikat buruh boleh memberitahukan kecelakaan itu kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan Penyelenggara.[35]

Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas santunan kecelakaan kerja. Santunan kecelakaan kerja menurut PP No. 84 Th 2010 Perubahan ketujuh atas PP No. 14 Th 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja, berupa pengantian biaya sebagai berikut :

a. Biaya pengangkutan buruh yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.

a. Pengangkutan darat/ sungai Rp. 750.000,00

b. Pengangkutan laut Rp.1.000.000,00

c. Pengangkutan udara Rp.2.000.000,00

b. Biaya pemeriksaan atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan. Biaya pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya dokter, obat, operasi, roentgen, laboratorium, perawatan puskesmas, rumah sakit umum, gigi, mata dan jasa tabib/shinshe/ tradisional yang telah mendapat izin resmi dari instansi yang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut dibayarkan maksimum Rp 20.000.000,00.

c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) atau alat ganti (prothose) bagi buruh yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.[36]

Selain penggantian biaya, buruh yang tertimpa kecelakaan kerja juga diberikan santunan berupa uang yang meliputi:

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

1). 4 (empat) bulan pertama sebesar 100% x upah sebulan

2). 4 (empat) bulan kedua sebesar 75% x upah sebulan

3). Bulan seterusnya 50% x upah sebulan.[37]

Mengenai biaya pengangkutan buruh yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan di bayar terlebih dahulu oleh majikan.

Majikan wajib memiliki daftar buruh beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan. Karena daftar keluarga merupakan keterangan penting sebagai bahan untuk menetapkan siapa yang berhak atas jaminan atau santunan. Hal ini untuk mencegah agar hak tersebut tidak jatuh kepada orang lain yang bukan keluarganya.[38]



[1] Lalu husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet Ke- 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 116

[2] Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, Cet Ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm.140

[3] Kansil, Ibid, hlm.141

[4] Daryanto, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bengkel, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003, hlm. 23

[5] Anizar, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri, Cet Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm.2

[6] Anizar, Ibid, hlm.3

[7] Ibid, hlm. 7

[8] Daryanto, Op Cit, hlm. 22

[9] Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketengakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 107

[10] Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet Ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 98

[11] Zaeni Asyhadie, Op cit, hlm. 105

[12] Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Bandung: Fokusmedia, 2010, hlm. 2

[13] Much Nurachmad, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon,& Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan, Cet Ke-1, Jakarta: Visimedia, 2009, hlm. 43

[14] Endang Rokhani, Pengetahun Dasar Tentang Hak-hak Buruh, Cet Ke-1, Jakarta: YAKOMA-PGI, 1999, hlm. 31

[15] Lalu husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet Ke- 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm.117

[16] Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia, Jakarta: MUTIARA, 1982, hlm. 5

[17] Sentanoe Kertonegoro, Ibid, hlm. 28

[18] Ibid, hlm. 84

[19] Much Nurachmad, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon,& Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan, Cet Ke-1, Jakarta: Visimedia, 2009, hlm.45

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bandung: FOKUSMEDIA, 2010, hlm. 125

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2009, hlm. 307

[22] Undang-Undang RI No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Op cit, hlm. 125

[23] Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Op cit, hlm. 345

[24] Djumialdji, Perjanjian Kerja, Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.37

[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bandung: FOKUSMEDIA, 2010, hlm. 129

[26] Endang Rokhani, Pengetahun Dasar Tentang Hak-hak Buruh, Cet Ke-1, Jakarta: YAKOMA-PGI, 1999, hlm. 33

[27] Djumialdji, Perjanjian Kerja, Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 38

[28] Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketengakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 108

[29] Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet Ke- 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm.117

[30] Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Cet Ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 132

[31] Hardijan Rusli, Ibid, hlm. 130

[32] Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, Cet Ke-2, Jakarta: Permata Puri Media, 2011, hlm.234

[33] Abdul Rachmad Budiono, Ibid, hlm. 235

[34] Djumialdji, Hukum Bangunan dasar-dasar hukum dalam proyek dan Sumber daya manusia, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996, hlm.44-46

[35] Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet Ke-1, Jakarta: Djambatan, 1971, hlm. 142

[36] Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cet Ke-2, Jakarta: Sinar Grfika, 2010, hlm. 134

[37] Dedes Eka Rini dan Susi Kusumawati, Dapatkan Untung Uang PHK, Cet Ke-1, Jakarta: PPM Manajemen, 2008, hlm. 104

[38] Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, Cet Ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm.150