Showing posts with label Hukum Islam. Show all posts
Showing posts with label Hukum Islam. Show all posts

HUKUM POSITIF DAN PRESPEKTIF ISLAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

 TINJAUAN HAKI DALAM HUKUM POSITIF DAN PRESPEKTIF ISLAM

A. HAKI dalam Syariat Islam.

Ditinjau dari syariat Islam, kita harus melihat dari beberapa sudut pandang jika kita ingin

membicarakan mengenani kekayaan intelektual. Pada zaman Rasulullah tidak ada larangan untuk

menggunakan gagasan orang lain atau penemuan penemuan orang lain. Dengan kata lain kita tidak

perlu meminta izin kepada penemu untuk meniru gagasan maupun penemuan tersebut. Hal ini

dikarenakan sudut pandang pada masyarakat dahulu berbeda dengan sekarang mengenai harta

kekayaan. Pada zaman sekarang, cara pandang masyarakat telah berubah. Masyarakat telah

memperluas sudut pandang mereka tentang arti harta kekayaan. Bila pada zaman dahulu kekayaan

hanya terbatas pada materi, maka di zaman sekarang kekayaan telah mencakup berbagai hal-hal lain.

Perubahan persepsi masyarakat semacam ini dalam syari'at Islam dapat diterima, sehingga dapat

dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum.

Pandangan para ulama mengenai HaKI

Syari'at Islam datang bukan untuk mengekang urusan hidup umat manusia. Karena setiap perintah

agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya. Bila demikian adanya, maka pengakuan dan

penghargaan masyarakat internasional terhadap kekayaan intelektual seseorang, tidak bertentangan

dengan Syari'at. Karena pengakuan ini, mendatangkan banyak kemaslahatan bagi umat manusia.

Harta kekayaan yang dalam bahasa arab disebut dengan al maal. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh :

o Imam As Syafii adalah: "Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan,

dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya

kecil."

o "Segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau kegunaan

benda", sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az Zarkasyi.

o "Segala sesuatu yang kegunaannya halal walau tidak dalam keadaan darurat", sebagaimana

diungkapkan oleh para ulama' mazhab Hambali.

Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut para ulama' mencakup kekayaan intelektual,

karena kekayaan intelektual mendatangkan banyak manfaat, dan memiliki nilai ekonomis.

Hukum syariat terhadap pelanggaran HAKI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Qs. An

Nisa': 29)

Tujuan utama hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi hak milik umat manusia.

Hal ini sebagimana dirumuskan oleh Al-Ghazali, bahwa tujuan utama hukum syariat Islam adalah

memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Di dalam Islam, hukum mencuri yang merupakan pelanggaran terhadap hak milik, ditegaskan di dalam

Al-Quran:

'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai)

pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasan dan

Maha Bijaksana' . (Q.S. Al Maidah: 38 ).

Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang bahaya mencuri bagi suatu masyarakat dan

ketegasan hukumnya:

”Demi Allah! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya”.

(RiwayatBukhari)

Sedemikian lengkapnya Islam mengatur tentang hak milik, tentang bagaimana mendapatkan,

memelihara, memberikan, dsb. Selain itu hukum Islam juga mengatur bagaimana keuntungan yang

didapatkan jika mematuhi dan sanksi yang didapatkan jika melanggarnya.

Dalam menanggapi hal ini MUI secara khusus juga mengeluarkan fatwa untuk mengatur tentang HAKI,

yaitu Keputusan Fatwa MUI, No : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual (HKI).

B. Hukum Nasional

Konstitusi RIS 1949

Pasal 8 Konstitusi RIS 1949 menyebutkan : ”Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak

menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya”.

Pasal 38 Konstitusi RIS : “Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian

dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini, maka penguasa memajukan sekuat tenaganya

perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan”.

UUDS 1950

Pasal 8 :”Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan

harta bendanya”.

Pasal 19 :” Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 26 ayat (1) : ”Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan

orang lain”.

Pasal 26 ayat (2) : ”Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena”.

Pasal 26 ayat (3) : ”Hak milik itu adalah suatu fungsi social”.

Pasal 28 ayat (1) : ”Setiap warga Negara, sesuai dengan kecakapannya, berhak atas pekerjaan yang

layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28 ayat (2) : ”Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syaratsyarat

perburuhan yang adil”.

UUD 1945 (setelah Amendemen)

Pasal 28 : ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Bab XA tentang HAM (Hasil Amendemen tahun 2000)

Pasal 28C ayat (1) : ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,

seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28C ayat (2) : ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 28E ayat (3) : ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan

pendapat”.

Pasal 28G ayat (1) : ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (4) : ”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Commercial Banking in the presence of Inflation

 by A.L.M. Abdul Gafoor

Inflation has become a fact of life in nearly all countries, but it is a very serious problem in the developing countries. As far as commercial banking is concerned, it erodes the value of the depositor's savings as well as that of the bank's loans. Yet the banking system does not seem to specifically address this problem. This book makes an attempt at finding a way of compensating for the loss suffered by capital due to inflation.

Identifies the transactions in the commercial banking business that are affected by inflation, considers several possible ways of counteracting the adverse effects, and then presents one approach as most suitable for implementation. The method presented here is a general one, universally applicable to all lending-borrowing operations, to neutralise the effect of inflation on such transactions. It is simple and straight forward, but requires the Central Bank to play a pivotal role in its implementation.

The method has especial relevance to interest-free banking. For whereas in a conventional system the interest paid to the depositor may fully or partially compensate for the loss, and the bank may include it in the interest they charge the borrowers, in an interest-free system the depositor will have to bear the full loss. Therefore a method of compensation for the loss becomes even more urgent. It is on that account that this forms the third of a series of three books which, taken together, are expected to provide a comprehensive banking system that addresses the concerns and needs of Muslims today. The other titles are: Interest-free Commercial Banking and Participatory Financing through Investment Banks and Commercial Banks.

----------------


free Commercial Banking

 by A.L.M. Abdul Gafoor

Studies the problems of eliminating interest from the banking system from basic principles. Using a general model of the commercial banking lending process, shows that interest can be eliminated from modern commercial banking without resort to drastic measures. Presents a commercial banking system that is free of interest, and yet is fully viable and compatible with current practices in the conventional system.

This system is practicable in strictly Islamic countries, nominally Islamic countries, as well as in other countries. The only requirement is that there is a clientele that wishes to avoid dealing in interest. Implementation of the system requires no changes in either the laws of the country or in that of commercial banking.

A full chapter is devoted to the study of Islamic banking: Its history, current practices and the problems it faces. Suggestions for overcoming these problems are also given. The resulting system is essentially the same as the one previously arrived at by removing interest from the conventional system.

The proposed system, however, rests on a firm theoretical foundation, and provides management information that is very useful for monitoring and control.

Bank Syariah dan Kebijakan Uang

Tulisan oleh: Edi Dwi Efendi

 diedit dan di susun oleh team blogger

Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk melanjutkan Tight Money Policy karena kondisi domestik yang belum positif. Kesepakatan ini menurut Anwar Nasution merupakan bagian dari stabilisasi moneter dan fiskal di saat krisis sekarang. Nilai tukar rupiah terhadap dolar masih terus tertekan dan berada pada kisaran Rp 11.000 an per US dolar.

Sementara di pasar saham kondisinya tidak jauh berbeda berjalan paralel dengan kondisi pasar uang. IHSG juga masih tertekan pada kisaran 370-an. Dua indikator utama ekonomi tersebut menunjukkan secara cukup meyakinkan bahwa optimisme pelaku ekonomi (investor) sudah mencapai titik yang sangat rendah.

Capital flight kembali menjadi topik yang menarik bagi pelaku dan pemerhati ekonomi. Semua fenomena tersebut disebabkan baik faktor ekonomi maupun non ekonomi, sehingga investor cenderung menghindari risiko yang tidak dapat dikalkulasikan. Ketidaksamaan pandangan antara pemerintah dengan IMF, yang berbuntut belum dapat dicairkannya pinjaman senilai 400 juta USD juga merupakan salah satu faktor terpenting bagi investor untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi.

Tingginya bunga SBI yang telah mencapai angka 16,26% disebut-sebut sebagai ancaman bagi perbankan. Negative spread dan rekapitalisasi perbankan tahap 2 kembali ramai dibicarakan. Lalu bagaimana dengan bank syariah, model perbankan yang disebut-sebut dapat luput dari negatif spread, sehingga diklaim oleh para pelakunya sebagai bank yang tidak volatile terhadap fluktuasi suku bunga?

Secara makro, kondisi ini bagi bank syariah tidak menguntungkan sebagaimana bank konvensional. Apalagi kondisi sebagian besar masyarakat yang masih interest minded (sensitive terhadap fluktuasi tingkat suku bunga). Bank syariah pun bisa jadi juga menghadapi krisis likuiditas. Penghimpunan dana pihak ketiga (masyarakat) menjadi masalah tersendiri.

Ditinjau dari sistem yang digunakan, terdapat perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank nonsyariah. Apabila pada bank non syariah dalam operasinya berdasar pada harga dana (cost of fund) untuk menentukan harga kredit (kredit pricing), pada bank syariah berlaku sebaliknya yaitu real return yang diperoleh dari pembiayaan (kredit) yang dikucurkan akan menentukan besarnya return (bagi hasil) yang akan diberikan kepada nasabah penabung. Sehingga nasabah dana bank nonsyariah akan dapat memperoleh return yang relatif tetap dan telah dipatok di depan, sementara return bank syariah berkorelasi langsung (sangat tergantung) dengan return bank yang berasal dari pembiayaan.

Apabila rupiah masih terus tertekan dan bunga SBI menjadi instrumen utama BI untuk mendongkrak nilai rupiah, maka dikhawatirkan akan terjadi fund flight dari bank syariah ke bank nonsyariah. Ini sangat mungkin terjadi bagi nasabah bank syariah yang berada pada tahap sedang mencoba produk dana bank syariah dan bukannya emotional customer -- yang memang ingin hanya menaruh dananya di bank syariah dan relatif tidak sensitif terhadap fluktuasi suku bunga di pasaran.

Perjanjian pembiayaan (kredit) antara bank syariah dan nasabahnya, dari sisi margin (transaksi jual beli) dan nisbah bagi hasil (transaksi partnership) tidak memungkinkan untuk diubah mengikuti perkembangan suku bunga di pasaran layaknya bank nonsyariah. Dengan demikian penghasilan dari pembiayaan yang telah dikucurkan akan cenderung tetap seusai perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Apalagi bila portofolio pembiayaan didominasi oleh pembiayaan konsumtif dan investasi dengan skema jual beli (murabahah) yang pada umumnya berjangka waktu panjang dan dengan margin yang tetap. Ironisnya justru pembiayaan jenis inilah yang sampai saat ini masih mendominasi pembiayaan di bank-bank syariah, sehingga hampir bisa dipastikan return bank syariah sebagian besar relatif tetap.

Saat ini return yang didapat oleh nasabah dana bank syariah bagaimanapun masih lebih kecil dari return bank nonsyariah, sehingga bagi rational customer yang telah menjadi nasabah bank syariah ada kemungkinan untuk terbang ke bank nonsyariah yang menawarkan bunga yang lebih tinggi dibanding return yang diterima dari bank syariah. Potential customer yang rasional dan belum berbank di bank syariah pun akan sangat sulit untuk ditarik menjadi nasabah bank syariah, karena pertimbangan return. Ini belum lagi apabila dilihat dari feature produk pendanaan bank-bank syariah masih jauh tertinggal dibanding bank-bank nonsyariah.

Ancaman terhadap produk funding bank syariah ini menuntut manajemen bank-bank syariah untuk mencari jalan keluar, yang lebih kepada masalah strategis. Target dana yang dapat dihimpun ataupun pembiayaan/kredit yang dapat dikucurkan, tidaklah harus dilakukan dengan strategi dan serangkaian program pemasaran yang terkesan bertempur secara frontal dengan bank-bank lain yang telah establish.

Apalagi secara psikografis terdapat pembeda yang jelas antara emotional customer yang lebih mengharap emotional benefit dan rational customer yang lebih menuntut functional benetif, terutama untuk nasabah dana. Akan lebih berbahaya lagi apabila bank syariah yang total asset-nya masih sangat kecil (kurang dari Rp 2 triliun - bandingkan dari total aset perbankan nasional sebesar Rp 995 triliun per Februari 2001) berlaku seolah-olah sebagai bank besar dengan menerapkan serangkaian strategi dan program pemasaran yang memfoto kopi habis strategi dan program pemasaran serupa dari bank-bank besar lain.

Di sisi lain produk pembiayaan perlu mendapatkan perhatian khusus terutama keseimbangan portofolio antara sektor produktif dan konsumtif dan antara pembiayaan jangka pendek dengan jangka panjang. Masih kecilnya portofolio pembiayaan sektor produktif perlu mendapatkan perhatian tersendiri, apabila dihubungkan dengan image bahwa bank syariah adalah bank yang concern terhadap usaha produktif terutama untuk usaha berskala menengah dan kecil.

Dengan pembiayaan yang berorientasi usaha produktif, dengan jangka waktu yang relatif tidak panjang, ada peluang bagi bank syariah untuk mereview kebijakan penentuan besarnya margin dan bagi hasil dari usaha pembiayaannya (pricing policy). Dengan demikian maka target keuntungan yang diharapkan yang sebagiannya akan diberikan kepada nasabah dana dapat ditinjau kembali sesuai kondisi pasar. Apabila di pasaran tingkat bunga di bank nonsyariah naik, maka expected return yang diwujudkan dalam besar margin dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dapat dinaikkan. Pembiayaan jangka pendek yang telah luans, dananya dapat diberikan untuk pembiayaan baru dngan pricing baru.

Bisa diharapkan impact dari strategi portofolio pembiayaan tersebut berkorelasi dengan pencapaian target funding. Dengan memperbesar pembiayaan sektor produktif akan membantu bank syariah untuk menjadikan nasabah pembiayaan sekaligus menjadi nasabah dana lewat aktivitas keuangan di bank syariah (cross selling). Pilihan untuk memperbesar porsi pembiayaan modal kerja, yang sangat sesuai dengan skema musyarakah (partnership dengan dasar bagi hasil) juga merupakan alternatif yang selayaknya mendapat perhatian, mengingat pada umumnya pembiayaan ini berjangka waktu pendek.

Dengan jangka waktu yang relatif pendek, ada kesempatan bagi bank syariah untuk meninjau kembali expected returnnya untuk menentukan nisbah bagi hasil ataupun margin pembiayaan dengan mengamati perkembangan pasar. Sekali lagi hal ini agak sulit diaplikasikan bagi pembiayaan murabahah (jual beli), yang biasanya berjangka waktu panjang dan margin sudah terlanjur ditetapkan. Dengan pilihan untuk memperbesar pembiayaan produktif, terutama untuk modal kerja maka pricing policy atas pembiayaan relatif bisa ditinjau dengan lebih cepat, di samping multiplier effectnya akan lebih terasa bagi sektor riel. Dengan kebijakan ini saja secara otomatis bank syariah memposisikan dirinya sebagai bank yang berorientasi usaha/produktif.

Segmentasi (pemetaan) pasar dan penentuan target pasar juga harus menjadi prioritas bank syariah. Jangan sampai hanya atas nama semangat membidik semua pasar dengan membabi buta, sehingga secara frontal bersaing dengan bank-bank besar yang telah establish dan menawarkan berbagai macam jasa perbankan yang mempunyai functional benefit lebih dibanding bank syariah. Pandangan yang tidak miopik sangat diperlukan oleh manajemen bank syariah. Dengan sumberdaya terbatas yang dimiliki kejelian menentukan strategi dan konsistensi dalam aplikasinya, serta komitmen semua pelaku bank syariah merupakan kondisi yang mutlak diperlukan. Bukankah sebenarnya pasar bank syariah sudah terdefinisikan dengan cukup jelas lewat nasabah bawaannya? Sumber: Republika

mengenal kontak secara islam

judul asli Contract sharia

Tulisan Oleh : Syamsul Falah

Sumber : Majalah Sabili (No. 12 Th. IX 5 Desember 2001)

 

Manusia dimasukkan dalam kelompok makhluk sosial yang mana satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan adanya ketergantungan. Interaksi manusia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, termasuk interaksinya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya transaksi ekonomi dan keuangan di masyarakat, diantaranya adalah transaksi forward. Dalam kesempatan ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan transaksi ini.

Dalam kontrak forward penjual dan pembeli sepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga yang telah disepakati di awal, sedangkan pembayaran pengantaran barang dilakukan didepan. Transaksi ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi deviasi dari transaksi tunai (spot) yang akan dilaksanakan di depan atau yang biasa dikenal dengan sebutan hedging. Transaksi ini banyak dilakukan dalam transaksi valuta asing. Seorang penjual sepakat menjual dollar-nya dengan harga tertentu di kemudian hari.

Contohnya, US$ 1 dijual dengan Rp 10.000. Sekali lagi transaksi ini bertujuan untuk melindungi dirinya dari kerugian akibat terdapat variasi (selisih) nilai pertukaran. Jika kemudian harga pertukaran pada tanggal jatuh tempo menjadi Rp 10.500, maka penjual akan mengalami kerugian sebesar Rp 500 per dollar. Sebaliknya jika harga ternyata menjadi Rp 9.600, maka penjual akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.

Yang menarik dan patut mendapatkan sorotan dari segi syariah dari transaksi semacam ini adalah ketika satu pihak mendapatkan gain maka yang lain akan mengalami kerugian. Orang yang terlibat dalam transaksi ini sesungguhnya telah menyeburkan dirinya ke dalam zero sum game atau win lose game. Permainan seperti ini biasa juga dikenal dengan stricly competitive game, secara diametrik pihak yang terlibat dalam transaksi ini akan menjadi lawan bagi pihak yang lainnya. Satu pihak baru akan mendapatkan gain (keuntungan) jika pihak lainnya menderita kerugian.

Kedua pihak yang terlibat dalam kontrak ini pastinya meyakini bahwa nilai tukar akan tidak stabil, karena jika mereka yakin bahwa nilai tukar stabil, maka melakukan hedging akan tidak bermakna. Ketidakstabilan ini menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini memiliki harapan dan keinginan yang berbeda. Jika mereka tergolong orang-orang yang percaya pada Tuhan, maka mereka akan berdoa memohon agar pihaknya setidak-tidaknya tidak merugi dan akan lebih bagus kalau mendapatkan gain.

Ulama dan fuqoha mendefinisikan maysir (gambling) sebagai sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian (Ibnu Qudama: Al Mughni, 13/408). Ibnu Taimiyah mengatakan yang termasuk maysir adalah mendapatkan harga (pembayaran) dengan tidak memberikan apa-apa, getting something for nothing. Atau lebih lanjut beliau mengatakan perilaku seperti ini sama dengan cara yang bathil.

Melihat definisi tersebut, hedging dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung unsur maysir, maka terkena larangan Allah, la tadzlimuuna wa la tudzlamuun, jangan lah kamu mendzalimi dan didzalimi. Bahkan Allah pun telah jelas-jelas melarang maysir ini dengan firmannya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (maysir), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS 5/90).

Lalu bagaimana halnya dengan jual beli murabahah atau jual beli saham? Dalam kedua jual beli ini harga tidak dibayarkan secara tunai. Dalam jual beli murabahah dan jual beli saham barang baru akan diserahkan kemudian hari.

Masing-masing penjual maupun pembeli akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi murabahah. Dari sisi penjual, jual beli semacam ini akan mengurangi inventori. Memberbesar market share dan tentunya penjual juga akan menikmati harga yang lebih baik dibandingkan dengan harga tunai. Sedangkan dari sisi pembeli akan menikmati keuntungan dengan cara menggunakan barang yang berada dalam kekuasaannya, dan dengan itu pula dia dapat mendapatkan pemasukan finansial yang dapat digunakan untuk membayar atau mengangsur kewajibannya yang timbul karena transaksi ini.

Sedangkan dalam jual beli saham, pembayaran yang dilakukan dimuka oleh pembeli akan membantu neraca yang bersangkutan karena hutang dagangnya menjadi menurun dan tentunya dia akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga spot. Sedangkan dari sisi penjual dia akan mendapatkan keuntungan dari segi fasilitas pembiayaan yang diperolehnya. Dengan fasilitas pembiayaan ini dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam transaksi ini para pihak yang terlibat akan mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan pihak lain.

Dalam transaksi jual beli murabahah dan jual beli saham tidak didapati adanya pihak yang mendapatkan keuntungan diatas kerugian pihak lainnya. Yang terjadi adalah pertukaran keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat, dan tercipta kondisi win-win solution atau juga biasa dikenal dengan mutual dependance. Sesuai dengan semangat taawun dan kerjasama yang menjadi ciri dari sistem ekonomi Islam, walaupun bila dibandingkan dengan profit and loss sharing yang ada dalam transaksi mudharabah dan musyarakah (bila dijalankan dengan benar) bobot nilai keadilan, kerjasama dan taawun transaksi ini masih berada dalam strata yang lebih rendah. Tetapi hal ini jangan dijadikan alasan untuk meninggalkan jual beli ini. Transaksi ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan future contract secara islami.

AKAD PEMBIAYAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

AKAD PEMBIAYAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 
A. KONSEP HARTA DALAM ISLAM 
-    KONSEP HARTA ADALAH MILIK ALLAH, MANUSIA HANYA DITITIPI UNTUK MENGAMBIL MANFAATNYA DENGAN TIDAK BOROS DAN TIDAK KIKIR 
     ( QS; LUKMAN  :20 , AL-JATSIYAH : 13, Al-isra : 29) 
-     HARTA TIDAK BOLEH BERPUTAR DIANTARA ORANG KAYA SAJA, PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN ( QS: HUD : 61, AL-HASYR :7) 
PRINSIP DAN KAIDAH DALAM MUAMALAH 
PRINSIP 
1. KERELAAN (AN TARADLIN) 
2. TANGGUNG JAWAB (AL-MASULIYAH) 
3. KEMUDAHAN (AT-TAISIR) 
4. ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BENAR DAN TRANSPARAN (AL-IDARIYAH)
5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (AL-TAKAFUL AL – IJTIMA) 
6. KEWIRAUSAHAAN ( AL-I’TIMAD ALANAFS) 
7 KEHATI-HATIAN ( AL-IHTIYAT) 
KAIDAH MUAMALAH 
SETIAP PERBUATAN MANUSIA DINILAI SESUAI DENGAN NIATNYA  (AL UMUR BIMAQOSIDIHA) 
KESULITAN MEMBAWA KEMUDAHAN (AL-MASYAKAH TAJLIBU AT-TAISIR) 
YANG MEYAKINKAN TIDAK BISA HILANG KARENA ADA YANG MERAGUKAN (AL YAKIN LA YUZALU BI SYAK) 
SETIAP KEMUDHARATAN HARUS DIHILANGKAN (AL-DRARAR YUZALU) 
ADAT YANG BAIK DAPAT DIJADIKAN PEGANGAN (AL-ADAH MUHAKAMAH) 
KAIDAH KHUSUS
HUKUM ASAL DALAM MUAMALAH ADALAH KEBOLEHAN SAMPAI ADA DALIL YANG MENGHARAMKAN 
DALAM SETIAP AKAD YANG DILIHAT ADALAH MAKSUD DAN TUJUANNYA TIDAK SEMATA-MATA KATA-KATA DAN BENTUKNYA 
BARANGSIAPA YANG MEMPERCEPAT ATAU MEMPERLAMBAT SESUATU SEBELUM WAKTUNYA ATAU SESUDAH WAKTUNYA LEWAT AKAN MEMBAWA KEGAGALAN
MENGHINDAR DARI KESULITAN DAN BAHAYA YANG DIDAHULUKAN DARIPADA MENDATANGKAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN 
SEMUA ALOKASI PENGELUARAN HARUS DIPERUNTUKKAN KEMASLAHATAN RAKYAT 
SESUATU YANG KETIADANNYA MENYEBABKAN KEWAJIBAN TIDAK TERPENUHI, MAKA MEWUJUDKAN SESUATU TERSEBUT MENJADI WAJIB 
KAIDAH HUKUM KONVENSIONAL 
PERJANJIAN YANG SAH BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI PARA PIHAK (PASAL 1338 KUHPERDATA) 
SEMUA HARTA KEKAYAAN DEBITUR MERUPAKAN TANGGUNGAN ATAS UTANG-UTANGNYA (PASAL 1131 KUHPERDATA) 
KEBEBASAN BERKONTRAK (1338 KUHPERDATA), KECUALI MELANGGAR UU, KESUSILAAN DAN KEPATUTAN 
PERALIHAN HAK HARUS DILAKUKAN DENGAN ALAS HAK YANG SAH. 
B. AKAD PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN ADALAH PENYEDIAAN DANA ATAU TAGIHAN ATAU YANG DIPERSAMAKAN, BERUPA : 
1. TRANSAKSI BAGI HASIL BENTUK MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH 
2. TRANSAKSI SEWA-MENYEWA DALAM BENTUK 
     IJARAH ATAU SEWA BELI DALAM BENTUK     
     IJARAH MUNTAHIYA BI TAMLIK 
3. TRANSAKSI JUAL BELI DALAM BENTUK PIUTANG 
     MURABAHAH, SALAM DAN ISTISHNA
4. TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM – QARD
5. TRANSAKSI SEWA MENYEWA JASA DALAM BENTUK IJARAH UNTUK MULTIJASA 
______________
SUMBER : PASAL 1 ANGKA 25 UU NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH 
C. UNSUR-UNSUR AKAD
1. PARA PIHAK YANG BERAKAD (AL-AQIDAEN) 
2. OBJEK AKAD (AL MA’QUD ALAIH) 
3. TUJUAN AKAD (MAUDU AL AQDI)  PERPINDAHAN KEPEMILIKAN DAN ATAU MANFAAT BARANG
4. BENTUK AKAD : SHIGAT AKAD –PERNYATAAN  YANG MENUNJUKKAN ADANYA KESEPAKATAN PARA PIHAK (IJAB-QABUL) 
________
SUMBER : KOMPILASI HUKUM EKONOMI ISLAM –MAHKAMAH AGUNG RI 
D. TUJUAN AKAD 
AKAD KEPEMILIKAN ATAU MANFAAT : JUAL-BELI, SEWA, PINJAMAN BARANG, HIBAH 
AKAD KERJASAMA : SYIRKAH, MUDHARABAH, MUZARAAH (PERTANIAN)  MUSYAQAH (PEPOHONAN)
AKAD MEMBERIKAN KEKUASAAN : WAKALAH, HAWALAH, WASIAT 
AKAD PEMELIHARAAN UNTUK KEAMANAN : WADIAH/TITIPAN  
E. SYARAT UMUM AKAD
KECAKAPAN (MUKALAF) 
BARANGNYA SAH SECARA HUKUM 
AKADNYA TIDAK DILARANG (GRARAR, DHARAR, MAISIR, MAKSIAT, RIBA DAN KEZALIMAN) 
MEMENUHI SYARAT KHUSUS
BERMANFAAT 
KESEPAKATAN 
F. PELAKSANAAN AKAD
SYARAT KECAKAPAN 
1. KUHPERDATA : 21 TAHUN 
2. UU PERKAWINAN : 16-19 TAHUN 
3. UU JABATAN NOTARIS : 18 TAHUN 
DI BAWAH UMUR HARUS ADA  PERWALIAN DAN PENETAPAN PENGADILAN 

Hukum Islam tentang Muamalah dalam kehidupan

STANDAR KOMPETENSI : MEMAHAMI HUKUM ISLAM TENTANG MU’AMALAH  

KOMPETENSI DASAR:

1. MENJELASKAN ASAS-ASAS TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM   

2. MEMBERIKAN CONTOH TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM 

3. MENERAPKAN TRANSAKSI EKONOMI ISLAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan dan negara. 

Contoh: Jual beli, sewa menyewa, perserikatan dibidang pertanian maupun perdagangan, serta perbankan dan asuransi yang Islami

Asas-asas Transaksi Ekonomi dalam Islam

Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ {المائدة:1}

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Al-Maidah:1)

2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, tidak menyimapang dari hukum syara’ dan adab sopan santun. 

3. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاَ {النّساء: 

29}  

   Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa:29) 

Penerapan Transaksi Ekonomi dalam Islam

A. Jual Beli

a. Pengertian, Dasar Hukum, Hukum Jual Beli

Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعُ الْغَرَرِ(رواه مسلم)

Artinya: “Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan.”


Hukum Jaminan dan Syarat Sebab jaminan

Hukum Jaminan dan Syarat Sebab jaminan 

  1. GADAI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER)

GADAI ADALAH HAK yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari piutangnya dari barang itu dengan mendahuli kreditur lain (Hak Preferen) 

Pasal 1150 s/d 1160 KUHPerdata 

  • Adanya penyerahan Barang 
  • Pelunasan dengan penjualan secara lelang atau melalui Pengadilan. 

  1. Gadai Menurut Fiqh Muamalah (RAHN )

Pengertian : Menahan salah satu harta milik peminjam/penjamin  sebagai jaminan atas pinjaman 

Dasar Hukun : Al Baqarah : 283 Hadits Riwayah Buchari : Rasulallah pernah menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum 

  • Barangnya boleh benda bergerak maupun tidak bergerak – mempunyai nilai ekonomis. 
  • milik orang yang menyerahkan 
  • Bebas dari sengketa
  • Adanya penyerahan barang secara fisik 

BERIKUT AKAN KAMI JELASKAN LEBIH RINCI




Pengertian Hukum Ekonomi Dalam Islam

 Pengertian Hukum Ekonomi Dalam Islam

Dalam peresntasi dibawah ini kita akan memberikan Penjelasan lebih jauh tentang Sumber dari cabang ilmu ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, bisnis syariah Dan segala yang berkaitan dengan hukum keilmuan islam

Dalam ilmu ekonomi Islam atau biasa di sebut dengan Muamalah yaitu hukum yang berkaitan dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam. 

Muamalah juga berarti  hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang berhubungan antara manusia dengan sesamanya, baik secara individu ataupun kelompok.

berikut slides pesentasi yang akan mengulas bentuk dari hukum dari ilmu ekonomi dalam islam 

MENGHITUNG DAN MENENTUKAN NISHBAH BAGI HASIL (PERBANKKAN SYARIAH)

MENGHITUNG DAN MENENTUKAN NISHBAH BAGI HASIL/ MARJIN DALAM PERBANKKAN SYARIAH

BAGI HASIL DAN MARJIN PEMBIAYAAN

Bagi hasil/ Marjin pembiayaan adalah nilai manfaat dan keuntungan materil yang terukur dalam LKMS.

Keuntungan yang dapat ditarik dalam Pembiayaan LKMS antara lain :

Bagihasil (Dalam Pembiayaan kerjasama, akadnya : Musyarokah & Mudlorobah).

Marjin (Selisih lebih dari harga jual atas harga beli dan biaya dalam Pembiayaan Jual beli, akadnya : Murobbahah, Bai’ Salam, Istishna).

Ujroh (Upah, dalam produk Pembiayaan sewa, Jasa Transfer, jasa penjaminan, akadnya : Al-Ijaroh, Wakalah, Kafalah, Rahn).

Infaq (Dalam pinjaman kebajikan, akadnya Qordhul Hasan).


Tujuan utama dan filosofi dasar zakat

Konsep Akad Ijarah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ijarah

Kata Ijarah dalam struktur bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata ajara-yu’jiru ‘ijaran mengandung arti imbalan, seperti dalam pernyataan “ista’jara ar-rajulu al-rajula” yang maksudnya seseorang mempekerjakan seseorang dengan memberi upah tertentu. Dalam kamus Lisan al-Arab, Ijarah berarti al-jaza’ ‘ala al-‘amal yang berarti upah atas suatu pekerjaan.[1]

Ijarah adalah suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dalam waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukannya.[2]

Akad Ijarah atas jasa disamakan hukumnya dengan akad ijarah atas barang. Apabila akad terhadap benda itu dibolehkan, maka akad atas jasa juga dibolehkan. Di samping itu, persoalan kebutuhan akan jasa/ bantuan antar individu merupakan tabiat manusia yang saling membutuhkan dan ada sifat saling bergantung.[3]

Keberadaan Akad Ijarah dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Dalam hal seseorang membutuhkan pakaian atau makanan, maka ia membutuhkan jasa orang lain.[4]

2. Dasar Hukum Ijarah

Jumhur ulama berpendapat bahwa Ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunah, dan Ijma’.

a. Al-Qur’an

QS Thalaq 6


Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.” (QS. Thalaq : 6).[5]

Allah berfirman:

surat Qashash 26


Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Al-Qashash: 26).[6]

b. As-Sunah

upah dalam islam


Artinya: Dari Abi Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda:  “Berikanlah upah seorang buruh itu sebelum kering keringatnya” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah).[7]

Hadits ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad Ijarah, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik Ijarah pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan/ batas waktu yang telah ditentukan, tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal waktu yang telah disepakati.[8]

Sabda Rasulullah

buruh dalam islam

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.”

Hadits ini memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana melakukan akad Ijarah, khususnya terkait dengan jumlah upah sewa yang akan dibayarkan. Penegasan upah sewa dalam kontrak merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua pihak harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan, dan guna memperjelas akad.[9] Bahkan dengan memberikan informasi upah yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi buruh untuk memulai pekerjaan, dan memberikan ketenangan. [10]

c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa Ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[11] Ini adalah suatu penjelasan yang cukup terang tentang keharusan adanya perlindungan dari negara mengenai upah pekerja, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain dalam harta yang semestinya harus diterima. Upah yang menjadi miliknya itu adalah termasuk harta pekerja, maka wajib dijamin kelancaran dan wajib dilindungi jumlahnya.[12]

3. Syarat dan Rukun Akad Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun Ijarah hanya ijab dan qabul.

Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun Ijarah ada empat yaitu:

1. Adanya dua orang yang berakad

Pihak yang mempekerjakan jasanya (mu’jir) dan pihak yang mempekerjakan orang lain (musta’jir), Keduanya telah dewasa dan berakal, Akad Ijarah dilaksanakan atas dasar kerelaan/ adanya kebebasan

2. Sighat (ijab qabul)

Prinsip dasar dari ijab qabul adalah pernyataan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan akad, baik dinyatakan secara tertulis maupun lisan.

3. Upah (ujrah)

Dengan cara membuat kesepakatan baik kadar maupun tata cara pembagiannya.

4. Nilai manfaat.

Kejelasan manfaat untuk menghindari terjadinya perselisihan.[13]

b. Syarat Ijarah

Berkaitan dengan syarat-syarat dari akad Ijarah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad

2. Mengetahui manfaat dengan jelas terhadap barang atau jasa yang akan diakadkan. Dengan cara menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika Ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. [14]

3. Kalau sewa menyewa terhadap sesuatu dalam bentuk barang, maka barang tersebut haruslah jenis barang yang dapat dimanfaatkan menurut kriteria syari’at

4. Imbalan atau upah haruslah berupa harta yang mempunyai nilai yang jelas

5. Barang yang menjadi objek sewa menyewa adalah jenis barang yang dapat diserahterimakan.[15]

4. Macam-Macam Ijarah

Akad Ijarah dilihat dari segi objeknya, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Ijarah yang bersifat manfaat. Seperti: Sewa-menyewa, rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan

2. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu yang kemudian disebut dengan Ijarah yang bersifat kelompok (musytarak). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti tukang kebun dan satpam.[16]

Dalam masalah yang berhubungan dengan perburuhan dan hubungan hukum antara buruh dan majikan lebih menitikberatkan pada Ijarah yang bersifat pekerjaan (Ijarah al-‘amal)

5. Macam-Macam Buruh

1. Buruh Musytarak adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satuorang dan pembayaran upahnya setelah semua pekerjaan selesai dan pekerjaan yang dilakukan adalah pada sektor publik yang diproduksi untuk kepentingan orang banyak. Buruh musytarak dalam melakukan kesalahan atas pekerjaannya. Konsep pertanggungjawabannya ada 3 hal:

a. Apabila kerusakan terjadi karena tindakan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, maka wajib mengganti risikonya.

b. Apabila kerusakan akibat sesuatu di luar kehendaknya, seperti kebakaran atau kebanjiran maka tidak ada kewajiban menanggung

c. Apabila kerusakan karena hal lain di luar kehendaknya, menurut Abi Yusuf dan Muhammad wajib menanggung risiko sedangkan menurut Abu Hanifah tidak.[17]

2. Buruh Khas (al-ajir al-khas/ al-ajir al-wakhid) adalah buruh yang mendapat upah dengan cara menyerahkan dirinya untuk dipekerjakan dalam waktu tertentu/ kontrak. Jadi buruh tidak bekerja pada (sektor informal). Masa kerja sesuai dengan waktu yang disepakati, buruh tidak boleh bekerja pada orang lain. Apabila pihak yang menyewa membatalkan kontrak sewanya sebelum berakhir masa kontrak, maka buruh berhak mendapat bayaran penuh.[18]

6. Pembayaran Ijarah (upah)

Jika Ijarah itu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, Jika Akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhanya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Upah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

2. Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.[19]

Islam dalam penetapan upah memperhatikan dua hal, yaitu:

a. Nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dan orang yang bodoh, orang yang tekun dan orang yang lalai, karena menyamakan antara dua orang yang berbeda adalah suatu kedzaliman.

b. Kebutuhan pekerja.[20]

Setiap perusahaan wajib membayar upah pokok yang memadai dan

upah pokok inilah yang merupakan upah yang layak. Tingkat upah yang

harus diberikan majikan kepada buruh, haruslah dapat memenuhi:

a) Kebutuhan pangan buruh

b) Kebutuhan sandang

c) Kebutuhan tempat tinggalnya[21]

d) Upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok buruh dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat. [22]

Seorang majikan memiliki kewajiban membayar dan merencanakan upah yang adil kepada para buruh. Jika tingkat upah terlalu rendah, para buruh mungkin tidak termotivasi untuk berusaha secara maksimal. Sama halnya jika tingkat upah terlalu tinggi majikan mungkin tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahannya.[23]

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Alqur’an maupun hadits.

Secara umum Alqur’an ada kaitanya dengan penentuan upah kerja adalah:

upah kerja dalam islam

Artinya: “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerbat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90). [24]

Ayat ini dapat disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada majikan untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada buruh.

kata kerabat dalam ayat di atas, dapat di artikan buruh, sebab buruh sudah

merupakan bagian perusahaan. Dengan kata lain majikan dan buruh mempunyai andil yang sama.

Disebabkan buruh mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan, maka majikan berkewajiban untuk menyejahterakan buruhnya, termasuk memberikan upah yang layak.[25]

Jika ada majikan yang membayar mereka dengan upah yang kurang atau membebani mereka dengan pekerjaan yang sangat berat atau mempekerjakan di luar batas waktu tanpa ganti rugi yang sesuai atau mempekerjakan mereka dalam kondisi yang tidak sehat dan lainnya, negara Islam berhak untuk ikut campur tangan demi menyelamatkan hak-hak buruh.[26]

Islam sangat memperhatikan mengenai hak-hak pokok buruh, yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan yaitu sebagai berikut:

1. Buruh berhak menerima upah yang memungkinkan untuk menikmati kehidupan yang layak

2. Buruh tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya.

3. Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.

4. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi buruh.

5. Buruh harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.[27]

Para buruh akan merasa tidak puas bila laba membumbung tinggi, sedangkan upah tidak berubah hal ini akan memperburuk hubungan kerja Akan tetapi buruh akan gembira bila laba dibagikan-bagikan sehingga buruh akan bekerja sekuat tenaganya untuk meningkatkan keuntungan


[1] Ridwan, Fiqih Perburuhan, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007, hlm. 44

[2] Ridwan, Ibid, hlm. 45

[3] Ibid, hlm. 46

[4] Ibid, hlm. 49

[5] Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1971, hlm. 946

[6] Departemen Agama RI, Ibid, hlm. 613

[7] Kitab Subulus Salam, HR. Ibnu Majah, hlm. 81

[8] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Cet Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 156

[9] Dimyauddin Djuwaini, Ibid, hlm. 157

[10] Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Surakarta: Erlangga, 2012, hlm. 202

[11] Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 124

[12] Musthafa Husni Assiba’i, Kehidupan Sosial menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat, Cet Ke-4, Bandung: CV. DIPONEGORO, 1993, hlm. 181

[13] Rachmat Syafei, Op Cit, hlm. 125

[14] Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 126

[15] Ridwan, Fiqih Perburuhan, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007, hlm.

[16] Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), Cet Ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 236

[17] Ridwan, Op Cit, hlm. 58

[18] Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab, Cet Ke-1, Jakarta: Khalifa, 2006, hlm. 241

[19] Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, Cet Ke-1, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 230

[20] Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Surakarta: Erlangga, 2012, hlm. 204

[21] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 156

[22] Roedney Wilson, Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek, Cet. Ke-1, London: PT Intermasa, 1998, hlm. 106

[23] Muhammad & Lukman Fauroni, Visi Al-Qur’an Tentang Etika Dan Bisnis, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 175

[24] Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1971, hlm. 415

[25] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 155

[26] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 390

[27] Afzalur Rahman, Ibid, hlm. 392