Showing posts with label ekonomi. Show all posts
Showing posts with label ekonomi. Show all posts

Antara Cash dan Accrual Basis Ekonomi syariah

Tulisan Oleh : H. Mohamad Hidayat (Anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2002)

Kita merasa bersyukur dan gembira karena saat ini kajian tentang ekonomi Islam semakin meluas. Maraknya kajian ekonomi Islam ini tentu akan mempengaruhi kajian mikro ekonomi seperti akuntansi. Bagi kita di Indonesia, kajian itu akan semakin terarah dengan telah disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) no 59, yang merupakan hasil kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Bank Indonesia (BI). PSAK 59 yang berisi aturan tentang Akuntansi Perbankan Syariah ini akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2003.

Namun PSAK 59 itu pula yang kini tengah menjadi perbincangan ramai di kalangan peminat dan pengamat ekonomi syariah.Semua itu berawal dari keberatan Dirut Bank Muamalat Indonesia (BMI) A Riawan Amin terhadap penerapan PSAK 59 (Republika, Rabu 31 Juli 2002). Keberatan Riawan Amin berkisar pada penggunaan metode accrual basis dalam laporan keuangan perbankan syariah. Selama ini BMI menggunakan cash basis dalam laporan keuangannya.

Dalam Islam perbedaan merupakan rahmat, karena itu marilah kita bahas secara tenang permasalahan ini. Perintah melakukan pencatatan untuk setiap transaksi (khususnya utang piutang) dinyatakan dalam QS. Al Baqarah 2:282 : “ Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan transaksi secara utang untuk masa yang akan datang maka catatkanlah (bukukanlah) … “.Sepintas ayat ini memberikan panduan mencatat suatu transaksi secara accrual basis, terlebih lafaz “ faaaktubuuh “ diartikan dengan : “bukukanlah”. Dalam bahasa akuntansi “membukukan” adalah “mengakui sebagai pendapatan.” Metode accrual basis ini pun diperkuat dengan riwayat masa Utsman ibn Affan, di mana piutang (yang belum diterima kreditur) dapat diperhitungkan sebagai objek zakat. Sebagian fuqaha` menyetujui cara Ustman ini sebagai langkah ihtiyaath (berhati-hati) dan tazkiyyah (penyucian harta). Prinsip accrual ini semakin mendapat argumen, ketika kita mengamati bahwa pihak yang diperintah (mukhatab) oleh QS 2 :282 ini adalah pihak kreditur dan debitur. Dari perspektif akuntansi hal ini dapat berarti, pendapatan dan biaya dapat diakui secara accrual.

Tetapi apabila kita menggunakan metode taqyid al ayat (keterkaitan antar ayat Al Qur’an), antara QS 2 : 282 dengan QS. Luqman 31: 50, kita melihat indikasi accrual basis (khususnya untuk pendapatan) tidak diperkenankan. “ Dan tidaklah seorangpun tahu apa yang akan diusahakannya besok “ . Untuk memperkuat ini sebagian ulama menyatakan bahwa perintah pada QS 2 : 280 hanya sebatas “mencatat” transaksi bukan “mengakui” perolehannya. Pengakuan atas perolehan baru dilakukan pada saat diterimanya dana (cash). Ketegasan larangan meng-accru pos pendapatan, sepertinya tidak berlaku pada sisi biaya sebagaimana kita ikuti riwayat masa Ustman tadi. Namun tidak berarti metode ini lebih baik daripada metode cash basis, terlebih bila unsur transparansi, keadilan dan kejujuran lebih dirasakan. Patut kita ingat, argumentasi syariah yang memperbolehkan pencatatan dengan accrual berlaku untuk para pihak yang terlibat langsung dalam transaksi individu, di mana risk & returnnya ditanggung secara individual langsung. Bagaimana halnya dengan bank syariah? Posisi bank syariah hanya merupakan pemegang amanah (mudharib) dari share holders dan pihak ketiga. Ia harus menyampaikan dan melaporkan keuangannya kepada para pihak secara terbuka, riil dan bertanggung jawab.

Mengamati norma akuntansi syariah di atas, serta karakter bank syariah yang beroperasi atas prinsip bagi hasil (pada sisi funding), serta produk jual beli, sewa dan administrasi yang menggunakan prinsip selain bagi hasil (pada sisi lending), maka kerangka dasar penyajian laporan bank syariah akan berbeda dengan bank konvensional.

Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil sangat tepat dengan menggunakan dasar kas (cash basis). Tidak hanya untuk pendapatan bagi hasil tetapi juga pendapatan jual beli dan sewa. Sedangkan untuk kewajiban dapat saja digunakan dasar accrual namun dengan melihat periode kewajiban itu.

Apa yang diistilahkan dengan “konsistensi” dan “taat asas” sebagai bagian dari sifat kualitatif akuntansi tidak boleh diterjemahkan secara sempit dalam double entry system. Terlebih apabila penggunaannya nanti menabrak prinsip syariah. Untuk itulah diperlukan penyusunan laporan keuangan bank syariah yang mengikuti karakter dasar perbankan syariah itu sendiri, serta mengakomodasi prinsip-prinsip akuntansi umum. Dan bukan sebaliknya.

mengenal kontak secara islam

judul asli Contract sharia

Tulisan Oleh : Syamsul Falah

Sumber : Majalah Sabili (No. 12 Th. IX 5 Desember 2001)

 

Manusia dimasukkan dalam kelompok makhluk sosial yang mana satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan adanya ketergantungan. Interaksi manusia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, termasuk interaksinya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya transaksi ekonomi dan keuangan di masyarakat, diantaranya adalah transaksi forward. Dalam kesempatan ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan transaksi ini.

Dalam kontrak forward penjual dan pembeli sepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga yang telah disepakati di awal, sedangkan pembayaran pengantaran barang dilakukan didepan. Transaksi ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi deviasi dari transaksi tunai (spot) yang akan dilaksanakan di depan atau yang biasa dikenal dengan sebutan hedging. Transaksi ini banyak dilakukan dalam transaksi valuta asing. Seorang penjual sepakat menjual dollar-nya dengan harga tertentu di kemudian hari.

Contohnya, US$ 1 dijual dengan Rp 10.000. Sekali lagi transaksi ini bertujuan untuk melindungi dirinya dari kerugian akibat terdapat variasi (selisih) nilai pertukaran. Jika kemudian harga pertukaran pada tanggal jatuh tempo menjadi Rp 10.500, maka penjual akan mengalami kerugian sebesar Rp 500 per dollar. Sebaliknya jika harga ternyata menjadi Rp 9.600, maka penjual akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.

Yang menarik dan patut mendapatkan sorotan dari segi syariah dari transaksi semacam ini adalah ketika satu pihak mendapatkan gain maka yang lain akan mengalami kerugian. Orang yang terlibat dalam transaksi ini sesungguhnya telah menyeburkan dirinya ke dalam zero sum game atau win lose game. Permainan seperti ini biasa juga dikenal dengan stricly competitive game, secara diametrik pihak yang terlibat dalam transaksi ini akan menjadi lawan bagi pihak yang lainnya. Satu pihak baru akan mendapatkan gain (keuntungan) jika pihak lainnya menderita kerugian.

Kedua pihak yang terlibat dalam kontrak ini pastinya meyakini bahwa nilai tukar akan tidak stabil, karena jika mereka yakin bahwa nilai tukar stabil, maka melakukan hedging akan tidak bermakna. Ketidakstabilan ini menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini memiliki harapan dan keinginan yang berbeda. Jika mereka tergolong orang-orang yang percaya pada Tuhan, maka mereka akan berdoa memohon agar pihaknya setidak-tidaknya tidak merugi dan akan lebih bagus kalau mendapatkan gain.

Ulama dan fuqoha mendefinisikan maysir (gambling) sebagai sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian (Ibnu Qudama: Al Mughni, 13/408). Ibnu Taimiyah mengatakan yang termasuk maysir adalah mendapatkan harga (pembayaran) dengan tidak memberikan apa-apa, getting something for nothing. Atau lebih lanjut beliau mengatakan perilaku seperti ini sama dengan cara yang bathil.

Melihat definisi tersebut, hedging dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung unsur maysir, maka terkena larangan Allah, la tadzlimuuna wa la tudzlamuun, jangan lah kamu mendzalimi dan didzalimi. Bahkan Allah pun telah jelas-jelas melarang maysir ini dengan firmannya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (maysir), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS 5/90).

Lalu bagaimana halnya dengan jual beli murabahah atau jual beli saham? Dalam kedua jual beli ini harga tidak dibayarkan secara tunai. Dalam jual beli murabahah dan jual beli saham barang baru akan diserahkan kemudian hari.

Masing-masing penjual maupun pembeli akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi murabahah. Dari sisi penjual, jual beli semacam ini akan mengurangi inventori. Memberbesar market share dan tentunya penjual juga akan menikmati harga yang lebih baik dibandingkan dengan harga tunai. Sedangkan dari sisi pembeli akan menikmati keuntungan dengan cara menggunakan barang yang berada dalam kekuasaannya, dan dengan itu pula dia dapat mendapatkan pemasukan finansial yang dapat digunakan untuk membayar atau mengangsur kewajibannya yang timbul karena transaksi ini.

Sedangkan dalam jual beli saham, pembayaran yang dilakukan dimuka oleh pembeli akan membantu neraca yang bersangkutan karena hutang dagangnya menjadi menurun dan tentunya dia akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga spot. Sedangkan dari sisi penjual dia akan mendapatkan keuntungan dari segi fasilitas pembiayaan yang diperolehnya. Dengan fasilitas pembiayaan ini dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam transaksi ini para pihak yang terlibat akan mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan pihak lain.

Dalam transaksi jual beli murabahah dan jual beli saham tidak didapati adanya pihak yang mendapatkan keuntungan diatas kerugian pihak lainnya. Yang terjadi adalah pertukaran keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat, dan tercipta kondisi win-win solution atau juga biasa dikenal dengan mutual dependance. Sesuai dengan semangat taawun dan kerjasama yang menjadi ciri dari sistem ekonomi Islam, walaupun bila dibandingkan dengan profit and loss sharing yang ada dalam transaksi mudharabah dan musyarakah (bila dijalankan dengan benar) bobot nilai keadilan, kerjasama dan taawun transaksi ini masih berada dalam strata yang lebih rendah. Tetapi hal ini jangan dijadikan alasan untuk meninggalkan jual beli ini. Transaksi ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan future contract secara islami.

Pentingnya Etika Bisnis dalam Islam

Oleh : H. SYAMSUL FALAH, MEc.

 Syariah Islamiyah adalah undang-undang yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti meliputi semua aspek dan bidang kehidupan yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi tiga sub-sistem yaitu : Aqidah, Syari’ah dan Akhlaq. Aqidah adalah hukum-hukum yang bersangkut paut dengan keimanan dan ketauhidan yang merupakan dasar keislaman seorang muslim. Syari’ah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq maupun dengan makhluq. Sedangkan Akhlaq menitik beratkan pada pendidikan rohani dan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji.

Syariat ini merupakan ciptaan Allah SWT, maka ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka ia adalah sistem yang universal. Ia sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat, tidak lapuk ditelan zaman dan tidak kering dimakan hari. Prinsip Syari’ah Islamiyah tidak dapat berubah, walaupun hukum-hukum cabangnya mungkin dapat berubah.

Keadaan geografis, jarak dan perbedaan alam tidak menjadi sebuah halangan bagi kecocokan dan keunggulan sistem ini, karena hukum Islam bukan diciptakan oleh manusia melalui fikiran, pengetahuan dan pengalamannya. Ia merupakan ciptaan Sang Khaliq Allah SWT Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Mencipta alam semesta.

Syari’ah Islamiyah dan seluruh hukumnya tidak boleh dipisah-pisahkan atau dipecah-pecah, karena ia bersifat kully. Mengambil sebahagian-sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain tidak akan dapat mencapai objectif Syari’ah; tujuan dan falsafahnya tidak akan dapat ditegakkan. Bahkan perbuatan seperti ini bertentangan dengan tuntutan Syari’ah dan nash-nash hukum. Beriman dengan sebagian ayat Al-Qur’an dan mengingkari sebagian yang lain membawa seorang hamba kepada suatu kehinaan. Sikap seperti ini tidak akan membawa kepada kebaikan dan kemuliaan kepada ummat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah : 85 :

Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan kebaikan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

Begitu juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa : 150-151 :

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulNya, dan bermaksud membeda-bedakan antara Allah dan rasul-rasulNya dengan mengatakan : “kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain”, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) diantara yang demikian (iman atau kafir) # merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.

Bisnis dan Perdagangan dalam Pandangan Islam

Bisnis dan perbagangan termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting, dan manusia adalah makhluk yang memerlukan teman dan kelompok. Bisnis dan perdagangan diperlukan karena tidak ada seorangpun yang dapat hidup dengan sempurna, mampu menyediakan segala keperluan dan tuntutan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu manusia saling memerlukan, bekerjasama dan saling tolong menolong.

Islam mendorong ummatnya berusaha mencari rezeki supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja untuk kepentingan dan manfaat manusia. Manusia hendaklah mencari rezeki yang halal. Firman Allah dalam surah An-Naba(78) : 10-11.

Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan Kami jadikan siang untuk penghidupan. Dalam ayat itu Allah mengajarkan keseimbangan antara mencari rezeki untuk kehidupan dan beristirahat (leisure). Malam hari untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga dan siang hari bekerja mencurahkan tenaga, berbisnis berdagang untuk mencari rezeki.

Dalam beberapa hadist Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada ummatnya untuk mencari rezeki dengan berusaha dan berdagang. Rasulullah sendiri adalah contoh seorang pedagang yang sukses. Ketika masih kecil beliau telah menemani pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam, bahkan beliau sendiri menjalankan bisnis milik Siti Khadijah ke Syam dan kembali dengan keuntungan yang besar. Ini adalah bukti kemampuan, kepercayaan dan amanah beliau sebagai pedagang. Rasulullah SAW bersabda :

 

“Pedagang yang amanah dan benar akan ada bersama dengan para syuhada di hari qiyamat nanti” (HR. Ibnu Majah dan al-Hakim)

 

“Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang daripada yang dihasilkan oleh tangannya sendiri”. (HR. Bukhari)

 

Para sahabat Rasul juga banyak yang menjadi pengusaha dan bussinessman yang sukses. Diantaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain.

Walaupun Islam mendorong ummatnya untuk berdagang, dan bahkan merupakan fardhu kifayah, bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia, seperti lepas kendali. Adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi, syuhada dan shiddiqien. Keberhasilan masuk dalam kategori itu merupakan keberhasilan yang terbesar bagi seorang muslim. Robbana aatina fiddunya hasanah wafil aakhirati hasanah waqinaa ‘adzabannaar.

Ummat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya hendaklah menjadikan Islam sebagai dasarnya dan keredhaan Allah sebagai tujuan akhir dan utama. Mencari keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tetapi jangan sampai mengalahkan tujuan utama. Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakah fardlu kifayah, oleh karena itu bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran Syari’ah Islamiyah.

Kewajiban Agama Lebih Utama

Orang yang dikuasai oleh harta dan bisnisnya sehingga mengabaikan kewajiban terhadap Allah SWT adalah orang-orang yang iman dan akhlaqnya tipis, dan ini bertentangan dengan Syari’ah Islamiyah. Allah pernah menegur beberapa orang Islam zaman Rasulullah SAW. Pasalnya adalah ketika Rasulullah sedang menyampaikan khutbah Jum’at, mereka mendengar kedatangan kafilah yang membawa dagangan dari Syam. Kebetulan pada waktu itu kota Madinah sedang mengalami kekurangan makanan, sehingga mereka tidak sabar lagi untuk segera mendatangi kafilah tersebut, maka turunlah ayat Allah dalam surat Al-Jum’ah (62):11 :

Dan ketika mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah : “Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.

Demikianlah Allah SWT mencela perbuatan mereka yang mengabaikan kewajiban agama karena urusan bisnis. Adab dan etika bisnis hendaklah dijaga dan kewajiban terhadap Allah tidak boleh diabaikan. Setelah kewajiban ini ditunaikan Allah mendorong orang yang beriman untuk melanjutkan kegiatan bisnisnya, sambil terus mengingat Allah dalam setiap detak jantung dan denyut nadi.

 

Saling Rela

 

Kegiatan bisnis dan perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kezaliman, menguntungkan satu pihak diatas kerugian pihak lain. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa (4):29 :

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berjalan atas dasar suka sama suka diantara kamu

 

Jauhkan Melakukan Riba

 

Dalam berbisnis hendaklah harus bersih dari unsur-unsur riba yang telah jelas-jelas dilarang oleh Allah, sebaliknya menggalakkan jual beli dan investasi. Haramnya riba telah jelas, tetapi dalam dunia usaha bukanlah hal yang mudah bagi kita untuk menghindarkan diri dari cengkraman riba. Walaupun demikian kita harus terus berusaha mengatasi hal ini dengan merumuskan langkah-langkah alternatif yang efektif. Dalam surah Al-Baqarah : 275 Allah berfirman : dan Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba.

Islam mendorong masyarakat kepada usaha yang nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Perbedaan yang mendasar antara investasi dan membungakan uang. Investasi adalah kegiatan yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian.Oleh karena itu pula return dalam investasi tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan praktek membungakan uang adalah kegiatan yang relatif tidak beresiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga relatif tetap dan pasti.

 

Tidak Menipu

 

Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik termasuk dalam kategori penipuan.

Pada suatu hari Rasulullah SAW mengadakan inspeksi pasar. Rasulullah memasukkan tangannya kedalam tumpukkan gandum yang nampak baik, tetapi beliau terkejut karena ternyata yang di dalam tidak baik (basah). Rasulullah pun bersabda : “Juallah ini (yang baik) dalam satu bagian dan yang ini (yang tidak baik) dalam bagian yang lain. Siapa yang menipu kami bukanlah termasuk golongan kami”. (HR Muslim)

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW berkata :

 

Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu barang melainkan jika ia telah menjelaskan keadaan barang yang dijualnya dan tidak boleh bagi siapa yang mengetahui hal tersebut (cacat) kecuali ia menjelaskannya (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

 

Dari pernyataan diatas jelaslah bagi kita bahwa Islam mengecam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Lebih jauh lagi barang yang hendak dijual harus dijelaskan kekurangan dan cacatnya, dan jika ada yang menyembunyikannya adalah suatu kezaliman. Prinsip ini sebenarnya akan menciptakan kepercayaan antara pembeli dan penjual, yang akhirnya menciptakan keharmonian dalam masyarakat.

 

Tidak Mengurangi Timbangan, Takaran dan Ukuran

 

Setiap muslim dituntut untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri. Mereka juga dituntut untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak tanpa pandang bulu. Dalam berbisnis keadilan dan amanah tetap harus ditegakkan. Mengurangi timbangan, takaran dan ukuran merupakan perbuatan dosa besar. Melalui lisan nabi Syu’aib Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepada Allah dan mentauhidkanNya, menyempurnakan takaran dan timbangan dan jangan mengurangi hak orang lain dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi.

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata : Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbanganya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. (Al-Araf : 85)

 

Tidak Menjual Belikan yang Haram

 

Barang yang diperjual belikan haruslah barang yang halal baik zat maupun sifat-sifatnya. Dalam Islam haram hukumnya memperdagangkan barang-barang seperti minuman keras, daging babi, judi, barang curian, pelacuran dan lain-lain. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda :

Sesungguhnya Allah SWT jika mengharamkan suatu barang, maka harganya pun haram juga. (HR Ahmad dan Abu Daud)

 

Ihtikar/Menimbun/Monopoli

 

Islam memberikan jaminan kebebasan pasar dan kebebasan individu untuk melakukan bisnis, namun Islam melarang prilaku mementingkan diri sendiri, mengeksploitasi keadaan yang umumnya didorong oleh sifat tamak dan loba sehingga menyulitkan dan menyusahkan orang banyak.

Perbuatan ihtikar semacam ini sangat dilarang, Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

Seburuk-buruk hamba ialah orang yang melakukan ihtikar, jika ia mendengar harga barang murah dirusakannya (barang itu) dan jika harganya melambung tinggi ia bergembira.

Keberhasilan bisnis bukan hanya bagaimana kita dapat memaksimalkan keuntungan dengan modal yang minimal dalam jangka waktu singkat. Tetapi juga bagaimana bisnis ini menjadi ibadah yang diridhoi Allah dan dapat memberikan kemashlahatan kepada masyarakat banyak.

 

Mengambil Kesempatan dalam Kesempitan

 

Pedagang yang tidak bermoral dan tipis imannya senantiasa mengambil kesempatan dari kelemahan dan kekurangan orang lain dengan menggunakan berbagai cara, agar dapat meraih keuntungan yang besar. Cara seperti ini dalam term fiqh biasanya dikenal dengan sebutan jual beli najash dan talaqqi ar-rukban.

Yang dimaksud jual beli najash adalah seperti seorang yang seolah-olah akan membeli barang dengan harga tinggi, agar calon pembeli yang sebenarnya berani membeli dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan talaqqi ar-rukban adalah seseorang yang mengetahui kedatangan seorang pedagang dari luar kota, orang tersebut membelinya dengan harga murah dan dibawah harga pasaran, kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih mahal.

Kedua jenis jual beli seperti ini mengandung unsur dosa karena telah mengandung penipuan dan mengambil kesempatan dari kelemahan orang lain.

 

Tidak Mengandung Gharar dan Maisir

 

Gharar atau ketidak jelasan. Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan. Contohnya jual beli ikan yang masih berada di dalam kolam yang tidak diketahui ukuran, jenis dan rupanya. Gharar dapat mengarah kepada maisir (perjudian).

Demikian beberapa batasan-batasan (etika) yang diberikan oleh Islam dalam kita menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan batasan-batasan tersebut kegiatan ekonomi dan bisnis kita akan memiliki nilai ibadah, hal ini sesuai dengan misi diciptakannya manusia. Firman Allah : Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah (kepadaKu).

 

 

Wallahu Alam Bishowaab

AKAD PEMBIAYAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

AKAD PEMBIAYAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA 
A. KONSEP HARTA DALAM ISLAM 
-    KONSEP HARTA ADALAH MILIK ALLAH, MANUSIA HANYA DITITIPI UNTUK MENGAMBIL MANFAATNYA DENGAN TIDAK BOROS DAN TIDAK KIKIR 
     ( QS; LUKMAN  :20 , AL-JATSIYAH : 13, Al-isra : 29) 
-     HARTA TIDAK BOLEH BERPUTAR DIANTARA ORANG KAYA SAJA, PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN ( QS: HUD : 61, AL-HASYR :7) 
PRINSIP DAN KAIDAH DALAM MUAMALAH 
PRINSIP 
1. KERELAAN (AN TARADLIN) 
2. TANGGUNG JAWAB (AL-MASULIYAH) 
3. KEMUDAHAN (AT-TAISIR) 
4. ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BENAR DAN TRANSPARAN (AL-IDARIYAH)
5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (AL-TAKAFUL AL – IJTIMA) 
6. KEWIRAUSAHAAN ( AL-I’TIMAD ALANAFS) 
7 KEHATI-HATIAN ( AL-IHTIYAT) 
KAIDAH MUAMALAH 
SETIAP PERBUATAN MANUSIA DINILAI SESUAI DENGAN NIATNYA  (AL UMUR BIMAQOSIDIHA) 
KESULITAN MEMBAWA KEMUDAHAN (AL-MASYAKAH TAJLIBU AT-TAISIR) 
YANG MEYAKINKAN TIDAK BISA HILANG KARENA ADA YANG MERAGUKAN (AL YAKIN LA YUZALU BI SYAK) 
SETIAP KEMUDHARATAN HARUS DIHILANGKAN (AL-DRARAR YUZALU) 
ADAT YANG BAIK DAPAT DIJADIKAN PEGANGAN (AL-ADAH MUHAKAMAH) 
KAIDAH KHUSUS
HUKUM ASAL DALAM MUAMALAH ADALAH KEBOLEHAN SAMPAI ADA DALIL YANG MENGHARAMKAN 
DALAM SETIAP AKAD YANG DILIHAT ADALAH MAKSUD DAN TUJUANNYA TIDAK SEMATA-MATA KATA-KATA DAN BENTUKNYA 
BARANGSIAPA YANG MEMPERCEPAT ATAU MEMPERLAMBAT SESUATU SEBELUM WAKTUNYA ATAU SESUDAH WAKTUNYA LEWAT AKAN MEMBAWA KEGAGALAN
MENGHINDAR DARI KESULITAN DAN BAHAYA YANG DIDAHULUKAN DARIPADA MENDATANGKAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN 
SEMUA ALOKASI PENGELUARAN HARUS DIPERUNTUKKAN KEMASLAHATAN RAKYAT 
SESUATU YANG KETIADANNYA MENYEBABKAN KEWAJIBAN TIDAK TERPENUHI, MAKA MEWUJUDKAN SESUATU TERSEBUT MENJADI WAJIB 
KAIDAH HUKUM KONVENSIONAL 
PERJANJIAN YANG SAH BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI PARA PIHAK (PASAL 1338 KUHPERDATA) 
SEMUA HARTA KEKAYAAN DEBITUR MERUPAKAN TANGGUNGAN ATAS UTANG-UTANGNYA (PASAL 1131 KUHPERDATA) 
KEBEBASAN BERKONTRAK (1338 KUHPERDATA), KECUALI MELANGGAR UU, KESUSILAAN DAN KEPATUTAN 
PERALIHAN HAK HARUS DILAKUKAN DENGAN ALAS HAK YANG SAH. 
B. AKAD PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN ADALAH PENYEDIAAN DANA ATAU TAGIHAN ATAU YANG DIPERSAMAKAN, BERUPA : 
1. TRANSAKSI BAGI HASIL BENTUK MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH 
2. TRANSAKSI SEWA-MENYEWA DALAM BENTUK 
     IJARAH ATAU SEWA BELI DALAM BENTUK     
     IJARAH MUNTAHIYA BI TAMLIK 
3. TRANSAKSI JUAL BELI DALAM BENTUK PIUTANG 
     MURABAHAH, SALAM DAN ISTISHNA
4. TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM – QARD
5. TRANSAKSI SEWA MENYEWA JASA DALAM BENTUK IJARAH UNTUK MULTIJASA 
______________
SUMBER : PASAL 1 ANGKA 25 UU NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH 
C. UNSUR-UNSUR AKAD
1. PARA PIHAK YANG BERAKAD (AL-AQIDAEN) 
2. OBJEK AKAD (AL MA’QUD ALAIH) 
3. TUJUAN AKAD (MAUDU AL AQDI)  PERPINDAHAN KEPEMILIKAN DAN ATAU MANFAAT BARANG
4. BENTUK AKAD : SHIGAT AKAD –PERNYATAAN  YANG MENUNJUKKAN ADANYA KESEPAKATAN PARA PIHAK (IJAB-QABUL) 
________
SUMBER : KOMPILASI HUKUM EKONOMI ISLAM –MAHKAMAH AGUNG RI 
D. TUJUAN AKAD 
AKAD KEPEMILIKAN ATAU MANFAAT : JUAL-BELI, SEWA, PINJAMAN BARANG, HIBAH 
AKAD KERJASAMA : SYIRKAH, MUDHARABAH, MUZARAAH (PERTANIAN)  MUSYAQAH (PEPOHONAN)
AKAD MEMBERIKAN KEKUASAAN : WAKALAH, HAWALAH, WASIAT 
AKAD PEMELIHARAAN UNTUK KEAMANAN : WADIAH/TITIPAN  
E. SYARAT UMUM AKAD
KECAKAPAN (MUKALAF) 
BARANGNYA SAH SECARA HUKUM 
AKADNYA TIDAK DILARANG (GRARAR, DHARAR, MAISIR, MAKSIAT, RIBA DAN KEZALIMAN) 
MEMENUHI SYARAT KHUSUS
BERMANFAAT 
KESEPAKATAN 
F. PELAKSANAAN AKAD
SYARAT KECAKAPAN 
1. KUHPERDATA : 21 TAHUN 
2. UU PERKAWINAN : 16-19 TAHUN 
3. UU JABATAN NOTARIS : 18 TAHUN 
DI BAWAH UMUR HARUS ADA  PERWALIAN DAN PENETAPAN PENGADILAN 

Hukum Islam tentang Muamalah dalam kehidupan

STANDAR KOMPETENSI : MEMAHAMI HUKUM ISLAM TENTANG MU’AMALAH  

KOMPETENSI DASAR:

1. MENJELASKAN ASAS-ASAS TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM   

2. MEMBERIKAN CONTOH TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM 

3. MENERAPKAN TRANSAKSI EKONOMI ISLAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan dan negara. 

Contoh: Jual beli, sewa menyewa, perserikatan dibidang pertanian maupun perdagangan, serta perbankan dan asuransi yang Islami

Asas-asas Transaksi Ekonomi dalam Islam

Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ {المائدة:1}

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Al-Maidah:1)

2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, tidak menyimapang dari hukum syara’ dan adab sopan santun. 

3. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاَ {النّساء: 

29}  

   Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa:29) 

Penerapan Transaksi Ekonomi dalam Islam

A. Jual Beli

a. Pengertian, Dasar Hukum, Hukum Jual Beli

Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعُ الْغَرَرِ(رواه مسلم)

Artinya: “Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan.”


Hukum Jaminan dan Syarat Sebab jaminan

Hukum Jaminan dan Syarat Sebab jaminan 

  1. GADAI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER)

GADAI ADALAH HAK yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari piutangnya dari barang itu dengan mendahuli kreditur lain (Hak Preferen) 

Pasal 1150 s/d 1160 KUHPerdata 

  • Adanya penyerahan Barang 
  • Pelunasan dengan penjualan secara lelang atau melalui Pengadilan. 

  1. Gadai Menurut Fiqh Muamalah (RAHN )

Pengertian : Menahan salah satu harta milik peminjam/penjamin  sebagai jaminan atas pinjaman 

Dasar Hukun : Al Baqarah : 283 Hadits Riwayah Buchari : Rasulallah pernah menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum 

  • Barangnya boleh benda bergerak maupun tidak bergerak – mempunyai nilai ekonomis. 
  • milik orang yang menyerahkan 
  • Bebas dari sengketa
  • Adanya penyerahan barang secara fisik 

BERIKUT AKAN KAMI JELASKAN LEBIH RINCI




Pengertian Hukum Ekonomi Dalam Islam

 Pengertian Hukum Ekonomi Dalam Islam

Dalam peresntasi dibawah ini kita akan memberikan Penjelasan lebih jauh tentang Sumber dari cabang ilmu ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, bisnis syariah Dan segala yang berkaitan dengan hukum keilmuan islam

Dalam ilmu ekonomi Islam atau biasa di sebut dengan Muamalah yaitu hukum yang berkaitan dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam. 

Muamalah juga berarti  hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang berhubungan antara manusia dengan sesamanya, baik secara individu ataupun kelompok.

berikut slides pesentasi yang akan mengulas bentuk dari hukum dari ilmu ekonomi dalam islam 

MENGHITUNG DAN MENENTUKAN NISHBAH BAGI HASIL (PERBANKKAN SYARIAH)

MENGHITUNG DAN MENENTUKAN NISHBAH BAGI HASIL/ MARJIN DALAM PERBANKKAN SYARIAH

BAGI HASIL DAN MARJIN PEMBIAYAAN

Bagi hasil/ Marjin pembiayaan adalah nilai manfaat dan keuntungan materil yang terukur dalam LKMS.

Keuntungan yang dapat ditarik dalam Pembiayaan LKMS antara lain :

Bagihasil (Dalam Pembiayaan kerjasama, akadnya : Musyarokah & Mudlorobah).

Marjin (Selisih lebih dari harga jual atas harga beli dan biaya dalam Pembiayaan Jual beli, akadnya : Murobbahah, Bai’ Salam, Istishna).

Ujroh (Upah, dalam produk Pembiayaan sewa, Jasa Transfer, jasa penjaminan, akadnya : Al-Ijaroh, Wakalah, Kafalah, Rahn).

Infaq (Dalam pinjaman kebajikan, akadnya Qordhul Hasan).


Konsep Jaminan Kecelakaan Kerja menurut UU No. 3 Th 1992 tentang

 Konsep Jaminan Kecelakaan Kerja menurut UU No. 3 Th 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Pengertian Kecelakaan Kerja

Dewasa ini peran buruh dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko. Oleh karena itu kepada buruh perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang dapat memberikan ketenangan kerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas buruh.[1]

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong.[2]

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Sehingga kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya dari buruh sendiri, tetapi juga bagi keluarganya. Seperti halnya pada saat buruh kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua.[3]

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan, karena dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.[4]

Ada empat faktor yang bisa mengakibatkan kecelakaan yaitu:

1. Faktor lingkungan

2. Faktor bahaya pekerjaan

3. Faktor peralatan

4. Faktor manusia.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan/ kecelakaan yang terjadi akibat langsung dari pekerjaan/ pada saat pekerjaan sedang dilakukan.[5]

Sekarang kecelakaan kerja diperluas ruang lingkupnya termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa/ wajar dilalui.

Terdapat tiga kelompok kecelakaan

1. Kecelakaan akibat kerja di perusahaan

2. Kecelakaan lalu lintas

3. Kecelakaan di rumah.[6]

Setiap peristiwa kecelakaan kerja akan mengakibatkan kerugian material maupun kerugian fisik, dari penderitaan yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi majikan ataupun bagi buruh. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja antara lain :

1. Kerugian ekonomi yang meliputi:

a) Kerusakan alat/ mesin, bahan dan bangunan

b) Biaya pengobatan dan perawatan

c) Tunjangan kecelakaan

d) Jumlah produksi dan mutu berkurang

f) Penggantian buruh yang mengalami kecelakaan.

2. Kerugian non ekonomi yang meliputi:

a) Penderitaan korban dan keluarga

b) Hilangnya waktu selama sakit, baik korban maupun pihak keluarga

c) Hilangnya waktu kerja.[7]

3. Kerugian bagi masyarakat dan negara

Akibat kecelakaan maka beban biaya akan dibebankan sebagai biaya produksi yang mengakibatkan dinaikkannya harga produksi perusahaan dan berpengaruh bagi harga pasaran.[8]

Dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja, ada suatu jenis kecelakaan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Jenisjenis kecelakaan tersebut, yaitu:

1. waktu cuti

2. di tempat perkemahan/ mess

3. di luar waktu kerja

4. meninggalkan tempat kerja untuk keperluan pribadi

5. disengaja.[9]

Untuk menghadapi terhadap resiko-resiko yang tidak di inginkan seperti kecelakaan buruh diperlukan suatu instrumen atau alat yang setidak-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi timbulnya risiko itu. Insrumen alat ini adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja.[10]

Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut UU No. 3 Th 1992 adalah Suatu perlindungan bagi buruh dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh buruh berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Wujud perlindungan tersebut adalah

(1) Santunan

(2) Uang

(3) Pelayanan.[11]

Jaminan sosial menurut UU No. 40 Th 2004 adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sistem Jaminan Sosial Nasional menurut UU No. 40 Th 2004 adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) UU No. 3 Th 1992 tentang JAMSOSTEK, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan (paling lama 1 Juli 2015).[12]

Untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan buruh dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 1992, pengertian “buruh” diperluas yakni termasuk:

a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah maupun tidak

b. mereka yang memborong pekerjaan, kecuali yang memborong adalah perusahaan

c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.[13]

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan dasar buruh guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi resikoresiko yang timbul di dalam hubungan kerja.[14]

Program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa Aspek:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi buruh beserta keluarganya

2. Merupakan penghargaan kepada buruh yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.[15]

Program Jaminan Sosial ini sangat penting mengingat masih rendahnya tingkat penghasilan dari sebagian besar buruh di Indonesia. Oleh karena itu kecil kemungkinannya bagi buruh untuk secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya itu guna memperoleh perlindungan terhadap peristiwa-peristiwa yang merugikan tanpa suatu ketentuan wajib serta bantuan dari majikan dan pemerintah.[16]

Dengan Adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja mendidik kemandirian buruh sehingga buruh tidak harus meminta belas kasih orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko, sehingga dapat mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta kemiskinan.[17]

Perlindungan terhadap kecelakaan kerja merupakan program tertua, dan biasanya selalu terdapat dalam sistem jaminan sosial di hampir setiap negara di dunia. Hal ini di sebabkan karena:

1. Perlindungan merupakan hak buruh dan menjadi tanggung-jawab penuh bagi setiap majikan

2. Program jaminan sosial dianggap relatif tidak mahal karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacad atau kematian tidak akan sering terjadi.

3. manfaatnya bagi penderita kecelakaan sangatlah besar karena justru pada saat itulah buruh membutuhkan pertolongan yang pembiayaannya mungkin tidak terjangkau oleh yang bersangkutan.[18]

Selain kewajiban menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja, majikan juga wajib menyediakan fasiltas kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan buruh dan kemampuan perusahaan. Misalnya: Penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas kantin atau mini market. Selain itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh di perusahaan dibentuk koperasi buruh dan usaha-usaha produktif lainya.[19]

Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional berdasarkan pancasila, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat martabat, harga diri buruh serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun sepiritual.[20]

Pembangunan ketenagakerjaan secara umum berorientasi untuk meningkatkan kualitas buruh dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan buruh dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.[21]

Dengan semakin meningkatnya peranan buruh dalam perkembangan pembangunan nasional dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi mengakibatkan semakin tingginya risiko sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan buruh untuk memberikan ketenangan kerja bagi para buruh melalui program jaminan sosial tenaga kerja.[22]

Dalam pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan, bahwa:

1. Setiap buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

2. Jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[23]

2. Dasar Hukum Kecelakaan Kerja

Mengenai kecelakaan kerja di atur dalam UU No. 3 Tahun 1992 tanggal 17 Februari 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikelola oleh PT JAMSOSTEK (Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1995).

Adapun dasar hukum dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1993 tentang santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja.[24]

UU No.3 Tahun 1992 menentukan bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak bagi setiap buruh dan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan .[25]

Program jaminan sosial tenaga kerja wajib diikuti oleh semua perusahaan, yayasan, koperasi, dan perusahaan perorangan, di mana perusahaan mempunyai tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang atau yang membayar upah total paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per bulan.

Untuk menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dengan cara:

a. Menghubungi kantor jaminan sosial tenaga kerja (PERSERO)setempat/ terdekat

b. Mengisi dan mengembalikan formulir yang tersedia sesuai dengan petunjuk

c. Membayar iuran setiap bulan setelah besarnya iuran ditetapkan oleh PT jaminan sosial tenaga kerja (PERSERO).[26]

3. Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Untuk Program Kecelakaan Kerja, besarnya iuran 0,24% s.d. 1,74% dari upah sebulan ditanggung perusahaan. Tingkat iuran sebagai prestasi upah didasarkan kelompok jenis usaha sebagai berikut:

a. Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan

b. Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan

c. Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan

d. Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan

e. Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan.[27]

Untuk perusahaan pipa beton dan pembuatan baja, Iuranya masuk kategori Kelompok III. Iuran bagi program jaminan sosial tenaga kerja, khususnya program jaminan kecelakaan kerja ini biasanya dibayar oleh majikan. Kewajiban majikan untuk membayar iuran kecelakaan kerja didasari oleh prinsip “siapa yang berani mempekerjakan seseorang harus berani pula menanggung risiko akibat dipekerjakannya itu”. Inilah yang disebut asas “ Employer’s Liability” atau “ Tanggung jawab majikan”. [28]

Besarnya iuran sangat tergantung dari tingkat resiko kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha tertentu, semakin besar tingkat resiko, semakin besar iuran kecelakaan kerja yang harus dibayar dan sebaliknya, semakin kecil tingkat resiko semakin kecil pula iuran yang harus dibayar.

Penyetoran iuran dilakukan oleh majikan kepada badan penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.[29] Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan, yang dihitung dari iuran yang seharusnya di bayar dan ini menjadi tanggungan majikan.

Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran, badan penyelenggara memberitahukan secara tertulis kepada majikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya iuran. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dapat diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.[30]

Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, yaitu perusahaan persero PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK) yang menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

Badan Penyelenggara wajib membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah dipenuhinya syarat-syarat teknis dan administratif oleh majikan dan buruh dan bilamana dilanggar akan dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah jaminan untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada buruh yang bersangkutan.[31]

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, Menteri Tenaga Kerja dapat menetapkan dan mewajibkan majikan untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja.[32]

Selanjutnya Badan Penyelenggara mengganti Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) kepada majikan yang telah membayar upah buruh dalam hal:

a. Santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara lebih besar dari yang dibayarkan oleh majikan, maka selisihnya dibayarkan langsung kepada buruh

b. Penggantian santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara lebih kecil dari upah yang telah dibayarkan oleh majikan, maka selisihnya tidak dimintakan pengembaliannya kepada buruh.[33]

Kewajiban majikan bila terjadi kecelakaan, memberikan pertolongan pertama, melaporkan setiap kecelakaan kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.[34]

Buruh yang ditimpa kecelakaan, keluarga, kawan sekerjanya atau serikat buruh boleh memberitahukan kecelakaan itu kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan Penyelenggara.[35]

Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas santunan kecelakaan kerja. Santunan kecelakaan kerja menurut PP No. 84 Th 2010 Perubahan ketujuh atas PP No. 14 Th 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja, berupa pengantian biaya sebagai berikut :

a. Biaya pengangkutan buruh yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.

a. Pengangkutan darat/ sungai Rp. 750.000,00

b. Pengangkutan laut Rp.1.000.000,00

c. Pengangkutan udara Rp.2.000.000,00

b. Biaya pemeriksaan atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan. Biaya pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya dokter, obat, operasi, roentgen, laboratorium, perawatan puskesmas, rumah sakit umum, gigi, mata dan jasa tabib/shinshe/ tradisional yang telah mendapat izin resmi dari instansi yang berwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut dibayarkan maksimum Rp 20.000.000,00.

c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) atau alat ganti (prothose) bagi buruh yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.[36]

Selain penggantian biaya, buruh yang tertimpa kecelakaan kerja juga diberikan santunan berupa uang yang meliputi:

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

1). 4 (empat) bulan pertama sebesar 100% x upah sebulan

2). 4 (empat) bulan kedua sebesar 75% x upah sebulan

3). Bulan seterusnya 50% x upah sebulan.[37]

Mengenai biaya pengangkutan buruh yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan di bayar terlebih dahulu oleh majikan.

Majikan wajib memiliki daftar buruh beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan. Karena daftar keluarga merupakan keterangan penting sebagai bahan untuk menetapkan siapa yang berhak atas jaminan atau santunan. Hal ini untuk mencegah agar hak tersebut tidak jatuh kepada orang lain yang bukan keluarganya.[38]



[1] Lalu husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet Ke- 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 116

[2] Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, Cet Ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm.140

[3] Kansil, Ibid, hlm.141

[4] Daryanto, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bengkel, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003, hlm. 23

[5] Anizar, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri, Cet Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm.2

[6] Anizar, Ibid, hlm.3

[7] Ibid, hlm. 7

[8] Daryanto, Op Cit, hlm. 22

[9] Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketengakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 107

[10] Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet Ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 98

[11] Zaeni Asyhadie, Op cit, hlm. 105

[12] Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Bandung: Fokusmedia, 2010, hlm. 2

[13] Much Nurachmad, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon,& Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan, Cet Ke-1, Jakarta: Visimedia, 2009, hlm. 43

[14] Endang Rokhani, Pengetahun Dasar Tentang Hak-hak Buruh, Cet Ke-1, Jakarta: YAKOMA-PGI, 1999, hlm. 31

[15] Lalu husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet Ke- 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm.117

[16] Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia, Jakarta: MUTIARA, 1982, hlm. 5

[17] Sentanoe Kertonegoro, Ibid, hlm. 28

[18] Ibid, hlm. 84

[19] Much Nurachmad, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon,& Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan, Cet Ke-1, Jakarta: Visimedia, 2009, hlm.45

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bandung: FOKUSMEDIA, 2010, hlm. 125

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2009, hlm. 307

[22] Undang-Undang RI No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Op cit, hlm. 125

[23] Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Op cit, hlm. 345

[24] Djumialdji, Perjanjian Kerja, Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.37

[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bandung: FOKUSMEDIA, 2010, hlm. 129

[26] Endang Rokhani, Pengetahun Dasar Tentang Hak-hak Buruh, Cet Ke-1, Jakarta: YAKOMA-PGI, 1999, hlm. 33

[27] Djumialdji, Perjanjian Kerja, Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 38

[28] Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketengakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 108

[29] Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet Ke- 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm.117

[30] Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Cet Ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 132

[31] Hardijan Rusli, Ibid, hlm. 130

[32] Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, Cet Ke-2, Jakarta: Permata Puri Media, 2011, hlm.234

[33] Abdul Rachmad Budiono, Ibid, hlm. 235

[34] Djumialdji, Hukum Bangunan dasar-dasar hukum dalam proyek dan Sumber daya manusia, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996, hlm.44-46

[35] Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet Ke-1, Jakarta: Djambatan, 1971, hlm. 142

[36] Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cet Ke-2, Jakarta: Sinar Grfika, 2010, hlm. 134

[37] Dedes Eka Rini dan Susi Kusumawati, Dapatkan Untung Uang PHK, Cet Ke-1, Jakarta: PPM Manajemen, 2008, hlm. 104

[38] Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, Cet Ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm.150