Showing posts with label agama. Show all posts
Showing posts with label agama. Show all posts

Hukum Islam tentang Muamalah dalam kehidupan

STANDAR KOMPETENSI : MEMAHAMI HUKUM ISLAM TENTANG MU’AMALAH  

KOMPETENSI DASAR:

1. MENJELASKAN ASAS-ASAS TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM   

2. MEMBERIKAN CONTOH TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM 

3. MENERAPKAN TRANSAKSI EKONOMI ISLAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan dan negara. 

Contoh: Jual beli, sewa menyewa, perserikatan dibidang pertanian maupun perdagangan, serta perbankan dan asuransi yang Islami

Asas-asas Transaksi Ekonomi dalam Islam

Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ {المائدة:1}

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Al-Maidah:1)

2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, tidak menyimapang dari hukum syara’ dan adab sopan santun. 

3. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاَ {النّساء: 

29}  

   Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa:29) 

Penerapan Transaksi Ekonomi dalam Islam

A. Jual Beli

a. Pengertian, Dasar Hukum, Hukum Jual Beli

Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعُ الْغَرَرِ(رواه مسلم)

Artinya: “Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan.”


Konsep Akad Ijarah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ijarah

Kata Ijarah dalam struktur bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata ajara-yu’jiru ‘ijaran mengandung arti imbalan, seperti dalam pernyataan “ista’jara ar-rajulu al-rajula” yang maksudnya seseorang mempekerjakan seseorang dengan memberi upah tertentu. Dalam kamus Lisan al-Arab, Ijarah berarti al-jaza’ ‘ala al-‘amal yang berarti upah atas suatu pekerjaan.[1]

Ijarah adalah suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dalam waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukannya.[2]

Akad Ijarah atas jasa disamakan hukumnya dengan akad ijarah atas barang. Apabila akad terhadap benda itu dibolehkan, maka akad atas jasa juga dibolehkan. Di samping itu, persoalan kebutuhan akan jasa/ bantuan antar individu merupakan tabiat manusia yang saling membutuhkan dan ada sifat saling bergantung.[3]

Keberadaan Akad Ijarah dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Dalam hal seseorang membutuhkan pakaian atau makanan, maka ia membutuhkan jasa orang lain.[4]

2. Dasar Hukum Ijarah

Jumhur ulama berpendapat bahwa Ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunah, dan Ijma’.

a. Al-Qur’an

QS Thalaq 6


Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.” (QS. Thalaq : 6).[5]

Allah berfirman:

surat Qashash 26


Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Al-Qashash: 26).[6]

b. As-Sunah

upah dalam islam


Artinya: Dari Abi Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda:  “Berikanlah upah seorang buruh itu sebelum kering keringatnya” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah).[7]

Hadits ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad Ijarah, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik Ijarah pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan/ batas waktu yang telah ditentukan, tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal waktu yang telah disepakati.[8]

Sabda Rasulullah

buruh dalam islam

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.”

Hadits ini memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana melakukan akad Ijarah, khususnya terkait dengan jumlah upah sewa yang akan dibayarkan. Penegasan upah sewa dalam kontrak merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua pihak harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan, dan guna memperjelas akad.[9] Bahkan dengan memberikan informasi upah yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi buruh untuk memulai pekerjaan, dan memberikan ketenangan. [10]

c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa Ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[11] Ini adalah suatu penjelasan yang cukup terang tentang keharusan adanya perlindungan dari negara mengenai upah pekerja, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain dalam harta yang semestinya harus diterima. Upah yang menjadi miliknya itu adalah termasuk harta pekerja, maka wajib dijamin kelancaran dan wajib dilindungi jumlahnya.[12]

3. Syarat dan Rukun Akad Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun Ijarah hanya ijab dan qabul.

Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun Ijarah ada empat yaitu:

1. Adanya dua orang yang berakad

Pihak yang mempekerjakan jasanya (mu’jir) dan pihak yang mempekerjakan orang lain (musta’jir), Keduanya telah dewasa dan berakal, Akad Ijarah dilaksanakan atas dasar kerelaan/ adanya kebebasan

2. Sighat (ijab qabul)

Prinsip dasar dari ijab qabul adalah pernyataan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan akad, baik dinyatakan secara tertulis maupun lisan.

3. Upah (ujrah)

Dengan cara membuat kesepakatan baik kadar maupun tata cara pembagiannya.

4. Nilai manfaat.

Kejelasan manfaat untuk menghindari terjadinya perselisihan.[13]

b. Syarat Ijarah

Berkaitan dengan syarat-syarat dari akad Ijarah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad

2. Mengetahui manfaat dengan jelas terhadap barang atau jasa yang akan diakadkan. Dengan cara menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika Ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. [14]

3. Kalau sewa menyewa terhadap sesuatu dalam bentuk barang, maka barang tersebut haruslah jenis barang yang dapat dimanfaatkan menurut kriteria syari’at

4. Imbalan atau upah haruslah berupa harta yang mempunyai nilai yang jelas

5. Barang yang menjadi objek sewa menyewa adalah jenis barang yang dapat diserahterimakan.[15]

4. Macam-Macam Ijarah

Akad Ijarah dilihat dari segi objeknya, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Ijarah yang bersifat manfaat. Seperti: Sewa-menyewa, rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan

2. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu yang kemudian disebut dengan Ijarah yang bersifat kelompok (musytarak). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti tukang kebun dan satpam.[16]

Dalam masalah yang berhubungan dengan perburuhan dan hubungan hukum antara buruh dan majikan lebih menitikberatkan pada Ijarah yang bersifat pekerjaan (Ijarah al-‘amal)

5. Macam-Macam Buruh

1. Buruh Musytarak adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satuorang dan pembayaran upahnya setelah semua pekerjaan selesai dan pekerjaan yang dilakukan adalah pada sektor publik yang diproduksi untuk kepentingan orang banyak. Buruh musytarak dalam melakukan kesalahan atas pekerjaannya. Konsep pertanggungjawabannya ada 3 hal:

a. Apabila kerusakan terjadi karena tindakan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, maka wajib mengganti risikonya.

b. Apabila kerusakan akibat sesuatu di luar kehendaknya, seperti kebakaran atau kebanjiran maka tidak ada kewajiban menanggung

c. Apabila kerusakan karena hal lain di luar kehendaknya, menurut Abi Yusuf dan Muhammad wajib menanggung risiko sedangkan menurut Abu Hanifah tidak.[17]

2. Buruh Khas (al-ajir al-khas/ al-ajir al-wakhid) adalah buruh yang mendapat upah dengan cara menyerahkan dirinya untuk dipekerjakan dalam waktu tertentu/ kontrak. Jadi buruh tidak bekerja pada (sektor informal). Masa kerja sesuai dengan waktu yang disepakati, buruh tidak boleh bekerja pada orang lain. Apabila pihak yang menyewa membatalkan kontrak sewanya sebelum berakhir masa kontrak, maka buruh berhak mendapat bayaran penuh.[18]

6. Pembayaran Ijarah (upah)

Jika Ijarah itu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, Jika Akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhanya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Upah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

2. Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.[19]

Islam dalam penetapan upah memperhatikan dua hal, yaitu:

a. Nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dan orang yang bodoh, orang yang tekun dan orang yang lalai, karena menyamakan antara dua orang yang berbeda adalah suatu kedzaliman.

b. Kebutuhan pekerja.[20]

Setiap perusahaan wajib membayar upah pokok yang memadai dan

upah pokok inilah yang merupakan upah yang layak. Tingkat upah yang

harus diberikan majikan kepada buruh, haruslah dapat memenuhi:

a) Kebutuhan pangan buruh

b) Kebutuhan sandang

c) Kebutuhan tempat tinggalnya[21]

d) Upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok buruh dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat. [22]

Seorang majikan memiliki kewajiban membayar dan merencanakan upah yang adil kepada para buruh. Jika tingkat upah terlalu rendah, para buruh mungkin tidak termotivasi untuk berusaha secara maksimal. Sama halnya jika tingkat upah terlalu tinggi majikan mungkin tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahannya.[23]

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Alqur’an maupun hadits.

Secara umum Alqur’an ada kaitanya dengan penentuan upah kerja adalah:

upah kerja dalam islam

Artinya: “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerbat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90). [24]

Ayat ini dapat disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada majikan untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada buruh.

kata kerabat dalam ayat di atas, dapat di artikan buruh, sebab buruh sudah

merupakan bagian perusahaan. Dengan kata lain majikan dan buruh mempunyai andil yang sama.

Disebabkan buruh mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan, maka majikan berkewajiban untuk menyejahterakan buruhnya, termasuk memberikan upah yang layak.[25]

Jika ada majikan yang membayar mereka dengan upah yang kurang atau membebani mereka dengan pekerjaan yang sangat berat atau mempekerjakan di luar batas waktu tanpa ganti rugi yang sesuai atau mempekerjakan mereka dalam kondisi yang tidak sehat dan lainnya, negara Islam berhak untuk ikut campur tangan demi menyelamatkan hak-hak buruh.[26]

Islam sangat memperhatikan mengenai hak-hak pokok buruh, yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan yaitu sebagai berikut:

1. Buruh berhak menerima upah yang memungkinkan untuk menikmati kehidupan yang layak

2. Buruh tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya.

3. Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.

4. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi buruh.

5. Buruh harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.[27]

Para buruh akan merasa tidak puas bila laba membumbung tinggi, sedangkan upah tidak berubah hal ini akan memperburuk hubungan kerja Akan tetapi buruh akan gembira bila laba dibagikan-bagikan sehingga buruh akan bekerja sekuat tenaganya untuk meningkatkan keuntungan


[1] Ridwan, Fiqih Perburuhan, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007, hlm. 44

[2] Ridwan, Ibid, hlm. 45

[3] Ibid, hlm. 46

[4] Ibid, hlm. 49

[5] Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1971, hlm. 946

[6] Departemen Agama RI, Ibid, hlm. 613

[7] Kitab Subulus Salam, HR. Ibnu Majah, hlm. 81

[8] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Cet Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 156

[9] Dimyauddin Djuwaini, Ibid, hlm. 157

[10] Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Surakarta: Erlangga, 2012, hlm. 202

[11] Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 124

[12] Musthafa Husni Assiba’i, Kehidupan Sosial menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat, Cet Ke-4, Bandung: CV. DIPONEGORO, 1993, hlm. 181

[13] Rachmat Syafei, Op Cit, hlm. 125

[14] Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 126

[15] Ridwan, Fiqih Perburuhan, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007, hlm.

[16] Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), Cet Ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 236

[17] Ridwan, Op Cit, hlm. 58

[18] Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab, Cet Ke-1, Jakarta: Khalifa, 2006, hlm. 241

[19] Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis, Cet Ke-1, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 230

[20] Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Surakarta: Erlangga, 2012, hlm. 204

[21] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 156

[22] Roedney Wilson, Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek, Cet. Ke-1, London: PT Intermasa, 1998, hlm. 106

[23] Muhammad & Lukman Fauroni, Visi Al-Qur’an Tentang Etika Dan Bisnis, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 175

[24] Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1971, hlm. 415

[25] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 155

[26] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 390

[27] Afzalur Rahman, Ibid, hlm. 392

Akibat Hukum Gharar dalam Perspektif Hukum Islam

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli , dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tertsebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sutau perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli meliputi : Akid yaitu Bai’ (penjual) dan Mustari (pembeli), Shighat (ijab dan qabul), Ma’qud ‘alaih (benda atau barang).[1]

1. Akid yaitu Bai’ (penjual) dan Mustari (pembeli)

Bai’ (penjual) adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan Mustari (pembeli) adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok.

2. Shighat (ijab dan qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

3. Ma’qud ‘alaih (benda atau barang)

Merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda atau barang. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

a. Terkait dengan subyek akad (Aqid)

Subyek akad (aqid) yaitu penjual dan pembeli yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

1) Berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan madharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Yangmana wali anak kecil yang telah mumayyiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.[2]

Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus akil baligh dan berakal. Apabila anak yang telah mumayyiz melakukan akad jual beli itu tidak sah walaupun telah mendapatkan izin dari walinya. Sedangkan jual beli yang berlaku di masyarakat sekarang ini dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi (urf) dalam masyarakat asalkan barang yang dibeli anak tersebut tergolong barang yang bernilai rendah.

2) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini di dasarkan pada prinsipprinsip kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli yang di dalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.[3] Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat : 29

surat an Nisa ayat 29

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ : 29)

3) Keadaannya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros atau mubazir, sebab orang yang boros menurut hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya dia tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum sendiri walaupun berkaitan dengan kepentingannya sendiri.[4] Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat : 5

surat an Nisa’ ayat 5


Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(QS. An-Nisa’ : 5)

4) Baligh, berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan jual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.[5]

b. Sighat akad (ijab qabul)

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung.

Ulama fiqih telah menyebutkan bahwa syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya yaitu penjual dan pembeli (bai’ dan mustari) telah akil baligh dan berakal.

2) Qabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Misal:

 “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu rupiah”, kemudian pembeli menjawab, “saya beli dengan harga sepuluh ribu rupiah”.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, kemudian pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.[6]Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang urf (kebiasaan) merupakan tolak ukur syarat suka sama suka atau saling rela yang tidak tampak.

Rukun akad adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dinamakan shighatul aqdi atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, shighatul aqdi ini memerlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

1) Harus terang pengertiannya

2) Harus bersesuaian antara ijab qabul

3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.[7]

Lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertian menurut urf (kebiasaan). Haruslah qabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi. Apabila qabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian pihak pembeli menerima dengan harga lima ratus, maka teranglah akadnya tidak sah, karena tidak ada tawafuq bainal ibaratin (penyesuaian antara dua perkataan).

Untuk sighat ijab dan qabul haruslah menggambarkan ketentuan iradad tidak diucapkan ragu-ragu, apabila sighat akad tidak menunjukkan kemauan atau kesungguhan, akad itu tidak sah.

c. Ma’qud ‘alaih

Ma’qud ‘alaih adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu.

Ma’qud ‘alaih bisa berupa asset-aset financial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non financial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad ijarah (sewa).[8]

Ma’qud ‘alaih harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1) Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.

3) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.[9]

4) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

5) Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjuabelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya, maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[10]

Ditegaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.[11] Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah, karena mengandung unsur gharar.

Akibat dilarangnya jual beli gharar selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserah terimakan


[1] Rachmat Syafei, op. cit., h. 76.

[2] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 115.

[3] Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam, Bandung: CV Diponegoro, 1992, h. 81.

[4] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, op, cit, h. 35.

[5] Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h. 281.

[6] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 120.

[7] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1997, h. 29.

[8] Dimyauddin Djuwaini, op, cit, h. 57.

[9] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 72.

[10] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 133.

[11] Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 60.