Showing posts with label PERBANKKAN. Show all posts
Showing posts with label PERBANKKAN. Show all posts

Aspek Akuntansi dalam Perbankan Islam

Tulisan: M. Syafii Antonio, MSc

 

I. Pendahuluan

Kemunculan bank-bank dan lembaga keuangan Islam sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerap-an dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini.

Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank Islam dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazim-nya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pem-buatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank Islam. Lebih dari itu, akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam memberi-kan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Investasi merupakan dasar aktivitas ekonomi pada suatu masyarakat. Tetapi tidak setiap individu mampu menginvestasikan tabungannya secara langsung. Karenanya, bank Islam memainkan peran penting dengan bertindak sebagai sarana untuk menarik tabungan para individu dan menginvestasikan tabungan-tabungan ini untuk kepentingan individu dan masyarakat.

Islam secara jelas mendorong investasi dan perputaran dana. Ketika Islam mewajibkan zakat, ia mengharuskan bahwa harta harus diinvestasikan. Jika tidak, akan habis oleh zakat pada periode tertentu. Diriwayatkan bahwa Nabi e berkata:

"Perdagangkanlah harta anak yatim itu jika tidak ingin habis termakan zakat." (H.R. Thabrani)

Hadits ini menjelaskan, bahwa sekalipun anak yatim itu masih kecil, tetapi kalau harta warisannya memenuhi nishab, maka wajib dipenuhi zakatnya. Untuk itu, wali yatim wajib mengeluarkan atas nama si Yatim (kaya) yang berada dalam perwaliannya. Bila si wali mendiamkan saja harta tersebut, maka setiap tahun akan terpotong zakat. Oleh karena itu, Rasulullah r menghimbau untuk memutarkan-nya dengan baik dan feasible, sehingga diharapkan ada keuntungan. Jika terdapat keuntungan, maka zakatnya tidak lagi dari asal pokok tetapi dari penambahan keuntungan. Dengan demikian, harta anak yatim bertambah dan tidak berkurang.

Tetapi, untuk mendorong individu menginvestasikan dananya melalui bank Islam, perlu disadari bahwa individu-individu itu harus terlebih dahulu percaya bahwa bank Islam mampu merealisasikan tujuan-tujuan investasinya. Ketiadaan kepercayaan pada ke-mampuan bank Islam untuk berinvestasi secara efisien dan penuh kepatuhan kepada syariah Islam, menyebabkan banyak individu yang menahan diri untuk berinvestasi melalui bank Islam.

Salah satu prasyarat pengembangan kepercayaan itu adalah ketersediaan informasi yang meyakinkan nasabah terhadap kemam-puan bank Islam dalam mencapai tujuannya. Di antara sumber-sumber informasi yang penting adalah laporan keuangan dari bank Islam yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan pada bank Islam.

Untuk mengembangkan standar tersebut, penting untuk mendefinisikan tujuan dan konsep akuntansi keuangan bank Islam terlebih dahulu. Dalam hal, ini tidak ada salahnya untuk mulai mengembangkannya dari standar akuntansi keuangan bank yang ada, tentu saja dengan berbagai perubahan dan modifikasi. Syarat-nya, standar yang telah ada tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution Langkah pengembangan standar akuntansi keuangan bank Islam dimulai pada tahun 1987. Sedikitnya lima volume telah terkumpul dan tersimpan di perpustakaan Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IDB).

Studi itu telah mendorong pembentukan Acounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (Organisasi Akuntansi Keuangan untuk Bank dan Lembaga Keuangan Islam) yang didaftarkan sebagai organisasi nirlaba di Bahrain pada tahun 1411 H (1991). Sejak didirikan, organisasi ini terus mengembang-kan standar keuangan melalui pertemuan periodik Komite Pelaksana untuk Perencanaan dan Tindak Lanjut.

 

II. Pendekatan dan Fungsi

 

1. Pendekatan yang digunakan:

i. Mengidentifikasi konsep akuntansi yang telah dikembang-kan sebelumnya dengan prinsip Islam tentang ketepatan dan keadilan. Sangat dimungkinkan seseorang akan menentang penerapan konsep-konsep itu, misalnya yang berkaitan dengan definisi karakteristik informasi akuntansi yang bermanfaat seperti relevansi dan realibilitas.

ii. Mengidentifikasi konsep yang digunakan dalam akuntansi keuangan konvensional tetapi tidak sesuai dengan syariah Islam. Konsep semacam itu ditolak atau dimodifikasi secukupnya untuk mematuhi syariah supaya membuatnya bermanfaat. Contoh dari konsep ini adalah nilai waktu dari uang (time value of money) sebagai sifat pengukuran.

iii. Mengembangkan konsep-konsep yang mendefinisikan aspek-aspek tertentu dari akuntansi untuk bank Islam yang tersendiri (unik) kepada cara bertransaksi bisnis yang Islami. Contohnya, konsep yang dikembangkan berdasarkan hukum-hukum yang mendefinisikan risiko dan balasan yang dikaitkan dengan transaksi bisnis, serta terjadinya biaya dan perolehan keuntungan.

 

2. Fungsi Bank-bank Islam Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (kedu-niaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi tran-saksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran Islam mengenai muamalah, yaitu pelarangan riba dan persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Uang bukanlah komoditas. Dengan demikian, uang tidak me-miliki nilai waktu, kecuali nilai barang yang ditukar melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah.

Sebagai konsekuensi dari prinsip ini maka bank Islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi risiko yang sesuai dengan salah satu kaidah Islam, yaitu "keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko." Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi. Dalam melaksanakan investasinya, bank Islam memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (equity), serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bank Islam menerima dana berdasarkan kontrak mudhara-bah, yaitu salah satu bentuk kesepakatan antara penyedia dana (pemegang rekening investasi) dan penyedia usaha (bank). Dalam melaksanakan usaha berdasarkan mudharabah, bank menyatakan kemauannya menerima dana untuk diinvestasikan atas nama pemiliknya, membagi keuntungan berdasarkan per-sentase yang disepakati sebelumnya, serta memberitahukan bahwa kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dana selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggaran kontrak.

Dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

i. Manajemen Investasi

Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini ber-dasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan inves-tasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (shahibul maal), sementara bank tidak ikut menanggungnya.

ii.Investasi

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditem-patkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak al murabahah, al mudharabah, al musyarakah, bai’ as salam, bai’ al ishtisna’, al ijarah, dan lain-lain. Rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak terba-tas (unrestricted mudharabah) atau terbatas (restricted mudharabah). Rekening investasi tidak terbatas (general investment) Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank Islam untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu dan bidang usaha investasi.

Dalam skema ini bank Islam dapat mencampurkan dana pemegang rekening investasi dengan dananya sendiri (modal) atau dengan dana lain yang berhak dipakai oleh bank Islam (misalnya rekening koran). Pemegang rekening investasi dan bank Islam umumnya berpartisipasi dalam keuntungan dari dana yang diinvestasikan.

Rekening investasi terbatas (restricted investment) Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang, dan waktu bank meng-investasikan dananya. Lebih jauh lagi, bank Islam dapat dibatasi dari mencampurkan dananya sendiri dengan dana rekening investasi terbatas untuk tujuan investasi. Bahkan bisa saja ada pembatasan lain yang diterapkan pemegang rekening investasi.

Sebagai contoh, pemegang rekening investasi dapat meminta bank Islam untuk tidak menginvestasikan dananya dalam bidang pertanian dan peternakan. Bisa juga pe-megang rekening investasi meminta bank Islam itu sendiri yang melaksanakan investasi, bukan melalui pihak ketiga.

iii. Jasa-Jasa Keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa ke-uangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

iv. Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam me-laksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

III. Definisi Pernyataan Keuangan

 

Secara umum, pernyataan keuangan untuk bank Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pernyataan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak dan kewajibannya, dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya, apakah ekonomi atau sosial. Mekanisme investasi yang diguna-kan terbatas hanya kepada beberapa cara yang dibolehkan syariah. Karenanya, pernyataan keuangan meliputi:

i. Pernyataan posisi keuangan

ii. Pernyataan pendapatan

iii. Pernyataan aliran kas

iv. Pernyataan laba ditahan atau pernyataan perubahan pada saham pemilik

 

2. Sebuah pernyataan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam investasi terbatas, yang dikelola oleh bank Islam untuk kepentingan masyarakat, baik berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Pernyataan semacam ini akan dirujuk sebagai "Pernyataan Perubahan dalam Investasi Terbatas".

3. Pernyataan keuangan yang menggambarkan peran bank Islam sebagai fiduciary dari dana yang tersedia untuk jasa sosial ketika jasa semacam itu diberikan melalui dana terpisah.

i. Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sosial.

ii. Pernyataan sumber dan penggunaan dana qardh

 

IV. Definisi Unsur-Unsur Dasar Pernyataan Keuangan

 

1. Pernyataan posisi keuangan

i. Asset

Asset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan asset yang lain, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Untuk bisa digambarkan sebagai sebuah asset pada pernyataan posisi keuangan bank Islam, asset itu harus memiliki karakter tambahan berikut:

- Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar.

- Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain.

- Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunakan, atau mengelola aset itu.

 

ii. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk me-mindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Untuk bisa digambarkan sebagai sebuah liabilitas pada pernyataan posisi keuangan bank Islam, liabilitas itu harus memiliki karakter tambahan berikut:

- Bank Islam harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban bank Islam tidak boleh saling bergantung (reciprocal) dengan kewajiban pihak lain kepada bank.

- Kewajiban bank Islam harus bisa diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar.

- Kewajiban bank Islam harus bisa dipenuhi melalui pemindahan satu atau lebih aset bank Islam kepada pihak lain, meneruskan kepada pihak lain akan penggunaan aset bank Islam untuk suatu periode, atau menyediakan jasa pihak lain.

 

iii. Porsi pemegang rekening investasi tak terbatas

Rekening investasi tak terbatas merujuk kepada dana-dana yang diterima bank Islam dari individu-individu atau lainnya dengan dasar bahwa bank Islam akan memiliki hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana-dana itu tanpa pembatasan. Bank Islam dengan demikian juga berhak mencampurkan dana yang diinvestasikan itu dengan modalnya sendiri. Keuntungan atau kerugian suatu investasi usaha dibagi secara proporsional setelah bank Islam menerima bagian keuntungan/kerugiannya sebagai mudharib.

 

iv. Saham pemilik

Saham pemilik merujuk kepada jumlah yang tersisa pa-da tanggal pernyataan posisi keuangan dari aset bank Islam sesudah dikurangi kewajiban, porsi pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya, serta pendapatan yang dilarang (nonhalal), jika ada. Itu sebabnya saham pemilik terkadang dirujuk sebagai "the owner residual interest".

 

2. Pernyataan pendapatan

 

i. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.

 

ii. Biaya

Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas, termasuk pemberian jasa.

 

iii. Keuntungan

Keuntungan adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

 

iv. Kerugian

Kerugian adalah penurunan bersih dari aset bersih seba-gai akibat dari memegang aset yang mengalami penurunan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pen-dapatan. Kerugian juga bisa terjadi akibat pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

 

v. Keuntungan pada rekening investasi tak terbatas dan yang setaranya

 

vi. Keuntungan bersih (kerugian bersih)

 

3. Pernyataan perubahan dalam saham pemilik atau pernyataan laba ditahan

i. Pernyataan perubahan dalam saham pemilik

ii. Pernyataan laba ditahan

 

4. Pernyataan aliran kas

i. Kas dan setara kas

ii. Aliran kas dari transaksi

iii. Aliran kas dari aktivitas investasi

iv. Aliran kas dari aktivitas pembiayaan

 

5. Pernyataan perubahan dalam investasi terbatas dan setaranya

i. Investasi terbatas

ii. Simpanan dan penarikan oleh pemegang rekening investasi terbatas dan ekuivalensinya

iii. Keuntungan (kerugian) investasi sebelum bagian ke-untungan manajer investasi sebagai seorang mudharib, atau kompensasi sebagai wakil (agen) investasi.

iv. Bagian manajer investasi dalam keuntungan investasi terbatas sebagai seorang mudharib atau kompensasi sebagai manajer investasi

 

6. Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sosial

 

i. Sumber dana zakat dan dana sosial

ii. Penggunaan dana zakat dan dana sosial

iii. Saldo dana zakat dan dana sosial

 

7. Pernyataan sumber dan penggunaan dana dalam qardh

 

i. Qardh

ii. Sumber dana dalam qardh

iii. Penggunaan dana dalam qardh

iv. Saldo dana dalam qardh

 

V. Asumsi-Asumsi Akuntansi

 

1. Konsep satuan akuntansi

2. Konsep keberlanjutan (going concern)

3. Konsep periode

4. Stabilitas daya beli satuan uang

 

VI. Konsep Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi

 

1. Definisi pengakuan dan pengukuran akuntansi

2. Pengakuan akuntansi

i. Pengakuan pendapatan

ii. Pengakuan biaya

iii. Pengakuan laba dan rugi

iv. Pengakuan laba dan rugi investasi terbatas

 

3. Konsep pengukuran akuntansi

i. Konsep kesesuaian (matching)

ii. Sifat-sifat pengukuran

iii. Sifat-sifat yang harus diukur

iv. Nilai setara kas yang diperkirakan akan direalisasi atau dibayar

v. Revaluasi aset, liabilitas, dan investasi terbatas pada akhir periode akuntansi

vi. Penerapan aset, liabilitas, dan investasi terbatas

vii. Sifat pengukuran alternatif kepada nilai setara kas.

 

VII. Karakteristik Kualitatif serta Penyiapan dan Penyajian Informasi Akuntansi

 

1. Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi

i. Arti karakteristik kualitatif informasi akuntansi

ii. Relevansi

iii. Reliabilitas

- Representasi keyakinan

- Objektivitas

- Netralitas

iv. Dapat dibandingkan

v. Konsistensi

vi. Dapat dimengerti

 

2. Penyiapan dan Penyajian Informasi Akuntansi

i. Materialitas

ii. Biaya informasi

iii. Pembukaan (disclosure) yang cukup

Antara Cash dan Accrual Basis Ekonomi syariah

Tulisan Oleh : H. Mohamad Hidayat (Anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2002)

Kita merasa bersyukur dan gembira karena saat ini kajian tentang ekonomi Islam semakin meluas. Maraknya kajian ekonomi Islam ini tentu akan mempengaruhi kajian mikro ekonomi seperti akuntansi. Bagi kita di Indonesia, kajian itu akan semakin terarah dengan telah disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) no 59, yang merupakan hasil kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Bank Indonesia (BI). PSAK 59 yang berisi aturan tentang Akuntansi Perbankan Syariah ini akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2003.

Namun PSAK 59 itu pula yang kini tengah menjadi perbincangan ramai di kalangan peminat dan pengamat ekonomi syariah.Semua itu berawal dari keberatan Dirut Bank Muamalat Indonesia (BMI) A Riawan Amin terhadap penerapan PSAK 59 (Republika, Rabu 31 Juli 2002). Keberatan Riawan Amin berkisar pada penggunaan metode accrual basis dalam laporan keuangan perbankan syariah. Selama ini BMI menggunakan cash basis dalam laporan keuangannya.

Dalam Islam perbedaan merupakan rahmat, karena itu marilah kita bahas secara tenang permasalahan ini. Perintah melakukan pencatatan untuk setiap transaksi (khususnya utang piutang) dinyatakan dalam QS. Al Baqarah 2:282 : “ Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan transaksi secara utang untuk masa yang akan datang maka catatkanlah (bukukanlah) … “.Sepintas ayat ini memberikan panduan mencatat suatu transaksi secara accrual basis, terlebih lafaz “ faaaktubuuh “ diartikan dengan : “bukukanlah”. Dalam bahasa akuntansi “membukukan” adalah “mengakui sebagai pendapatan.” Metode accrual basis ini pun diperkuat dengan riwayat masa Utsman ibn Affan, di mana piutang (yang belum diterima kreditur) dapat diperhitungkan sebagai objek zakat. Sebagian fuqaha` menyetujui cara Ustman ini sebagai langkah ihtiyaath (berhati-hati) dan tazkiyyah (penyucian harta). Prinsip accrual ini semakin mendapat argumen, ketika kita mengamati bahwa pihak yang diperintah (mukhatab) oleh QS 2 :282 ini adalah pihak kreditur dan debitur. Dari perspektif akuntansi hal ini dapat berarti, pendapatan dan biaya dapat diakui secara accrual.

Tetapi apabila kita menggunakan metode taqyid al ayat (keterkaitan antar ayat Al Qur’an), antara QS 2 : 282 dengan QS. Luqman 31: 50, kita melihat indikasi accrual basis (khususnya untuk pendapatan) tidak diperkenankan. “ Dan tidaklah seorangpun tahu apa yang akan diusahakannya besok “ . Untuk memperkuat ini sebagian ulama menyatakan bahwa perintah pada QS 2 : 280 hanya sebatas “mencatat” transaksi bukan “mengakui” perolehannya. Pengakuan atas perolehan baru dilakukan pada saat diterimanya dana (cash). Ketegasan larangan meng-accru pos pendapatan, sepertinya tidak berlaku pada sisi biaya sebagaimana kita ikuti riwayat masa Ustman tadi. Namun tidak berarti metode ini lebih baik daripada metode cash basis, terlebih bila unsur transparansi, keadilan dan kejujuran lebih dirasakan. Patut kita ingat, argumentasi syariah yang memperbolehkan pencatatan dengan accrual berlaku untuk para pihak yang terlibat langsung dalam transaksi individu, di mana risk & returnnya ditanggung secara individual langsung. Bagaimana halnya dengan bank syariah? Posisi bank syariah hanya merupakan pemegang amanah (mudharib) dari share holders dan pihak ketiga. Ia harus menyampaikan dan melaporkan keuangannya kepada para pihak secara terbuka, riil dan bertanggung jawab.

Mengamati norma akuntansi syariah di atas, serta karakter bank syariah yang beroperasi atas prinsip bagi hasil (pada sisi funding), serta produk jual beli, sewa dan administrasi yang menggunakan prinsip selain bagi hasil (pada sisi lending), maka kerangka dasar penyajian laporan bank syariah akan berbeda dengan bank konvensional.

Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil sangat tepat dengan menggunakan dasar kas (cash basis). Tidak hanya untuk pendapatan bagi hasil tetapi juga pendapatan jual beli dan sewa. Sedangkan untuk kewajiban dapat saja digunakan dasar accrual namun dengan melihat periode kewajiban itu.

Apa yang diistilahkan dengan “konsistensi” dan “taat asas” sebagai bagian dari sifat kualitatif akuntansi tidak boleh diterjemahkan secara sempit dalam double entry system. Terlebih apabila penggunaannya nanti menabrak prinsip syariah. Untuk itulah diperlukan penyusunan laporan keuangan bank syariah yang mengikuti karakter dasar perbankan syariah itu sendiri, serta mengakomodasi prinsip-prinsip akuntansi umum. Dan bukan sebaliknya.

Bank Syariah dan Kebijakan Uang

Tulisan oleh: Edi Dwi Efendi

 diedit dan di susun oleh team blogger

Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk melanjutkan Tight Money Policy karena kondisi domestik yang belum positif. Kesepakatan ini menurut Anwar Nasution merupakan bagian dari stabilisasi moneter dan fiskal di saat krisis sekarang. Nilai tukar rupiah terhadap dolar masih terus tertekan dan berada pada kisaran Rp 11.000 an per US dolar.

Sementara di pasar saham kondisinya tidak jauh berbeda berjalan paralel dengan kondisi pasar uang. IHSG juga masih tertekan pada kisaran 370-an. Dua indikator utama ekonomi tersebut menunjukkan secara cukup meyakinkan bahwa optimisme pelaku ekonomi (investor) sudah mencapai titik yang sangat rendah.

Capital flight kembali menjadi topik yang menarik bagi pelaku dan pemerhati ekonomi. Semua fenomena tersebut disebabkan baik faktor ekonomi maupun non ekonomi, sehingga investor cenderung menghindari risiko yang tidak dapat dikalkulasikan. Ketidaksamaan pandangan antara pemerintah dengan IMF, yang berbuntut belum dapat dicairkannya pinjaman senilai 400 juta USD juga merupakan salah satu faktor terpenting bagi investor untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi.

Tingginya bunga SBI yang telah mencapai angka 16,26% disebut-sebut sebagai ancaman bagi perbankan. Negative spread dan rekapitalisasi perbankan tahap 2 kembali ramai dibicarakan. Lalu bagaimana dengan bank syariah, model perbankan yang disebut-sebut dapat luput dari negatif spread, sehingga diklaim oleh para pelakunya sebagai bank yang tidak volatile terhadap fluktuasi suku bunga?

Secara makro, kondisi ini bagi bank syariah tidak menguntungkan sebagaimana bank konvensional. Apalagi kondisi sebagian besar masyarakat yang masih interest minded (sensitive terhadap fluktuasi tingkat suku bunga). Bank syariah pun bisa jadi juga menghadapi krisis likuiditas. Penghimpunan dana pihak ketiga (masyarakat) menjadi masalah tersendiri.

Ditinjau dari sistem yang digunakan, terdapat perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank nonsyariah. Apabila pada bank non syariah dalam operasinya berdasar pada harga dana (cost of fund) untuk menentukan harga kredit (kredit pricing), pada bank syariah berlaku sebaliknya yaitu real return yang diperoleh dari pembiayaan (kredit) yang dikucurkan akan menentukan besarnya return (bagi hasil) yang akan diberikan kepada nasabah penabung. Sehingga nasabah dana bank nonsyariah akan dapat memperoleh return yang relatif tetap dan telah dipatok di depan, sementara return bank syariah berkorelasi langsung (sangat tergantung) dengan return bank yang berasal dari pembiayaan.

Apabila rupiah masih terus tertekan dan bunga SBI menjadi instrumen utama BI untuk mendongkrak nilai rupiah, maka dikhawatirkan akan terjadi fund flight dari bank syariah ke bank nonsyariah. Ini sangat mungkin terjadi bagi nasabah bank syariah yang berada pada tahap sedang mencoba produk dana bank syariah dan bukannya emotional customer -- yang memang ingin hanya menaruh dananya di bank syariah dan relatif tidak sensitif terhadap fluktuasi suku bunga di pasaran.

Perjanjian pembiayaan (kredit) antara bank syariah dan nasabahnya, dari sisi margin (transaksi jual beli) dan nisbah bagi hasil (transaksi partnership) tidak memungkinkan untuk diubah mengikuti perkembangan suku bunga di pasaran layaknya bank nonsyariah. Dengan demikian penghasilan dari pembiayaan yang telah dikucurkan akan cenderung tetap seusai perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Apalagi bila portofolio pembiayaan didominasi oleh pembiayaan konsumtif dan investasi dengan skema jual beli (murabahah) yang pada umumnya berjangka waktu panjang dan dengan margin yang tetap. Ironisnya justru pembiayaan jenis inilah yang sampai saat ini masih mendominasi pembiayaan di bank-bank syariah, sehingga hampir bisa dipastikan return bank syariah sebagian besar relatif tetap.

Saat ini return yang didapat oleh nasabah dana bank syariah bagaimanapun masih lebih kecil dari return bank nonsyariah, sehingga bagi rational customer yang telah menjadi nasabah bank syariah ada kemungkinan untuk terbang ke bank nonsyariah yang menawarkan bunga yang lebih tinggi dibanding return yang diterima dari bank syariah. Potential customer yang rasional dan belum berbank di bank syariah pun akan sangat sulit untuk ditarik menjadi nasabah bank syariah, karena pertimbangan return. Ini belum lagi apabila dilihat dari feature produk pendanaan bank-bank syariah masih jauh tertinggal dibanding bank-bank nonsyariah.

Ancaman terhadap produk funding bank syariah ini menuntut manajemen bank-bank syariah untuk mencari jalan keluar, yang lebih kepada masalah strategis. Target dana yang dapat dihimpun ataupun pembiayaan/kredit yang dapat dikucurkan, tidaklah harus dilakukan dengan strategi dan serangkaian program pemasaran yang terkesan bertempur secara frontal dengan bank-bank lain yang telah establish.

Apalagi secara psikografis terdapat pembeda yang jelas antara emotional customer yang lebih mengharap emotional benefit dan rational customer yang lebih menuntut functional benetif, terutama untuk nasabah dana. Akan lebih berbahaya lagi apabila bank syariah yang total asset-nya masih sangat kecil (kurang dari Rp 2 triliun - bandingkan dari total aset perbankan nasional sebesar Rp 995 triliun per Februari 2001) berlaku seolah-olah sebagai bank besar dengan menerapkan serangkaian strategi dan program pemasaran yang memfoto kopi habis strategi dan program pemasaran serupa dari bank-bank besar lain.

Di sisi lain produk pembiayaan perlu mendapatkan perhatian khusus terutama keseimbangan portofolio antara sektor produktif dan konsumtif dan antara pembiayaan jangka pendek dengan jangka panjang. Masih kecilnya portofolio pembiayaan sektor produktif perlu mendapatkan perhatian tersendiri, apabila dihubungkan dengan image bahwa bank syariah adalah bank yang concern terhadap usaha produktif terutama untuk usaha berskala menengah dan kecil.

Dengan pembiayaan yang berorientasi usaha produktif, dengan jangka waktu yang relatif tidak panjang, ada peluang bagi bank syariah untuk mereview kebijakan penentuan besarnya margin dan bagi hasil dari usaha pembiayaannya (pricing policy). Dengan demikian maka target keuntungan yang diharapkan yang sebagiannya akan diberikan kepada nasabah dana dapat ditinjau kembali sesuai kondisi pasar. Apabila di pasaran tingkat bunga di bank nonsyariah naik, maka expected return yang diwujudkan dalam besar margin dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dapat dinaikkan. Pembiayaan jangka pendek yang telah luans, dananya dapat diberikan untuk pembiayaan baru dngan pricing baru.

Bisa diharapkan impact dari strategi portofolio pembiayaan tersebut berkorelasi dengan pencapaian target funding. Dengan memperbesar pembiayaan sektor produktif akan membantu bank syariah untuk menjadikan nasabah pembiayaan sekaligus menjadi nasabah dana lewat aktivitas keuangan di bank syariah (cross selling). Pilihan untuk memperbesar porsi pembiayaan modal kerja, yang sangat sesuai dengan skema musyarakah (partnership dengan dasar bagi hasil) juga merupakan alternatif yang selayaknya mendapat perhatian, mengingat pada umumnya pembiayaan ini berjangka waktu pendek.

Dengan jangka waktu yang relatif pendek, ada kesempatan bagi bank syariah untuk meninjau kembali expected returnnya untuk menentukan nisbah bagi hasil ataupun margin pembiayaan dengan mengamati perkembangan pasar. Sekali lagi hal ini agak sulit diaplikasikan bagi pembiayaan murabahah (jual beli), yang biasanya berjangka waktu panjang dan margin sudah terlanjur ditetapkan. Dengan pilihan untuk memperbesar pembiayaan produktif, terutama untuk modal kerja maka pricing policy atas pembiayaan relatif bisa ditinjau dengan lebih cepat, di samping multiplier effectnya akan lebih terasa bagi sektor riel. Dengan kebijakan ini saja secara otomatis bank syariah memposisikan dirinya sebagai bank yang berorientasi usaha/produktif.

Segmentasi (pemetaan) pasar dan penentuan target pasar juga harus menjadi prioritas bank syariah. Jangan sampai hanya atas nama semangat membidik semua pasar dengan membabi buta, sehingga secara frontal bersaing dengan bank-bank besar yang telah establish dan menawarkan berbagai macam jasa perbankan yang mempunyai functional benefit lebih dibanding bank syariah. Pandangan yang tidak miopik sangat diperlukan oleh manajemen bank syariah. Dengan sumberdaya terbatas yang dimiliki kejelian menentukan strategi dan konsistensi dalam aplikasinya, serta komitmen semua pelaku bank syariah merupakan kondisi yang mutlak diperlukan. Bukankah sebenarnya pasar bank syariah sudah terdefinisikan dengan cukup jelas lewat nasabah bawaannya? Sumber: Republika

Hukum Jaminan dan Syarat Sebab jaminan

Hukum Jaminan dan Syarat Sebab jaminan 

  1. GADAI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPER)

GADAI ADALAH HAK yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari piutangnya dari barang itu dengan mendahuli kreditur lain (Hak Preferen) 

Pasal 1150 s/d 1160 KUHPerdata 

  • Adanya penyerahan Barang 
  • Pelunasan dengan penjualan secara lelang atau melalui Pengadilan. 

  1. Gadai Menurut Fiqh Muamalah (RAHN )

Pengertian : Menahan salah satu harta milik peminjam/penjamin  sebagai jaminan atas pinjaman 

Dasar Hukun : Al Baqarah : 283 Hadits Riwayah Buchari : Rasulallah pernah menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum 

  • Barangnya boleh benda bergerak maupun tidak bergerak – mempunyai nilai ekonomis. 
  • milik orang yang menyerahkan 
  • Bebas dari sengketa
  • Adanya penyerahan barang secara fisik 

BERIKUT AKAN KAMI JELASKAN LEBIH RINCI




MENGHITUNG DAN MENENTUKAN NISHBAH BAGI HASIL (PERBANKKAN SYARIAH)

MENGHITUNG DAN MENENTUKAN NISHBAH BAGI HASIL/ MARJIN DALAM PERBANKKAN SYARIAH

BAGI HASIL DAN MARJIN PEMBIAYAAN

Bagi hasil/ Marjin pembiayaan adalah nilai manfaat dan keuntungan materil yang terukur dalam LKMS.

Keuntungan yang dapat ditarik dalam Pembiayaan LKMS antara lain :

Bagihasil (Dalam Pembiayaan kerjasama, akadnya : Musyarokah & Mudlorobah).

Marjin (Selisih lebih dari harga jual atas harga beli dan biaya dalam Pembiayaan Jual beli, akadnya : Murobbahah, Bai’ Salam, Istishna).

Ujroh (Upah, dalam produk Pembiayaan sewa, Jasa Transfer, jasa penjaminan, akadnya : Al-Ijaroh, Wakalah, Kafalah, Rahn).

Infaq (Dalam pinjaman kebajikan, akadnya Qordhul Hasan).


fractional reserve banking-Islamic Finance

published in 'The New Straits Times' Kuala Lumpur during August 1997.

 

The interest-based banking system, which now forms the foundation of the monetary system in every modern nation, developed from the practices of goldsmiths who established the first banks in Europe many centuries ago.

These goldsmiths were prepared to offer their services to those who wished to deposit gold coins for safe-keeping. Upon taking a deposit of coins, the goldsmith would issue a receipt to the depositor. The receipt would be issued in 'bearer' form, meaning that any individual bearing it could claim back the face value in gold from the goldsmith on demand.

As time progressed, the public found that the goldsmiths' receipts would be accepted in payment for goods and services. The receipts had become the earliest form of 'bank money', and were of an entirely different nature to the gold coins produced by the state.

On most banking days, the coins withdrawn from the goldsmith by some customers would be offset by new amounts of gold deposited by other customers. Therefore, there would be little substantial change in a goldsmith's stock of gold from one day to the next. The temptation to lend this otherwise idle gold was irresistible. However, sufficient quantities would be retained in the vault in order to satisfy expected demands for redemption of receipts. The amount of coins kept in reserve, as a proportion of the amount of receipts outstanding, became known as the 'reserve ratio'.

The subject of how large a reserve ratio was required for safe operation became one of fierce debate among the early goldsmith bankers in England. Some argued in favour of a 100% reserve on the basis that if goldsmiths had issued £100 of receipts promising redemption on demand, then they should keep £100 of gold in the vault to honour this promise. Others foresaw the lucrative possibilities of holding a 'fractional' reserve ratio. The debate was of vital importance. If it was safe to keep, say, a 20% reserve ratio, then the remaining 80% of gold could be lent out at interest. The lower the reserve ratio, the greater the profit.

It soon became apparent that there was little need to lend the vault gold itself. Since the goldsmiths' own receipts were by now regarded as money among the general public, it would suffice for these receipts to be lent out as a proxy for gold coins. Such a policy had the great advantage that receipts could be manufactured at almost no cost, whilst gold itself could not be.

But, if it were indeed the case that the banker had the power to manufacture money, why did he not simply print receipts and spend them on his own consumption? Simply because, in spending his receipts, the banker would no longer own them. It would then be certain that in due course all of the receipts would return to his institution for redemption in gold - gold which never existed in the first instance. By lending the receipts instead, the banker could charge interest on the amount lent. Upon repayment, the receipts could be destroyed as easily as they had been manufactured, but the interest charge would remain as revenue.

In seeking to protect their loans of receipts, it became common for banks to avoid profit sharing investments altogether and to concentrate instead upon interest based loans supported by collateral. The collateral would act as a cushion to protect the banker's loan in the event of the borrower's default. Such criteria for extending loans naturally biased the lending of funds towards wealthy individuals, thus explaining the origin of the quip that "bankers are people who lend you money if you can show that you don't really need it". Wealth would therefore tend to circulate amongst the rich of a community, by-passing those poorer individuals whose business ideas might nevertheless have been worthy of receiving finance.

A problem soon arose in the operation of this new industry, the most profitable business idea of all time. The bankers charged interest on money that only they could create. How then could borrowers hope to repay loans of this manufactured money plus the interest charges? Imagine that, initially, the total amount of state money in existence is £100. If bankers now create £400 of bank money there will be a total money supply of £500. Let us further imagine that the £400 of bank money is loaned for three years at 10% interest per year, and that an amount of £532.40 will therefore be due for repayment. Now, if the total money supply at the beginning of the loan period is only £500, where will the extra £32.40 come from?

The required new amount of money could only come from two sources. Either the bankers would have to expand the supply of bank money, in other words lend yet more, or the state would have to increase the supply of state money. This simple fact would have enormous repercussions for the economy as the practice of banking spread. In the long run, both money supply and debt would increase despite all attempts at control. And, in due course, a whole spectrum of economic problems would result. Among these problems would be endemic inflation, a 'business cycle' whose ups and downs would follow the creation and destruction of bank money, and an increasingly imbalanced distribution of wealth.

A speculative boom and bust would be an extreme form of the business cycle in operation. Those who wished to buy property or shares could do so by taking a loan from a banker, thereafter providing the purchased asset as collateral. The bank would typically lend an amount equal to half or three quarters of the value of the collateral, so that even if there was a modest fall in the market price and a default by the borrower, the collateral could still be sold at a price that was sufficient to repay the banker's loan. As the newly manufactured bank money was spent by the speculator, the price of assets would begin to rise. Others, noticing the trend, would join the game to borrow bank money and buy into the rising market. A self-fulfilling speculative bubble could thereby arise, financed partly by speculators' own funds but mostly by bank money.

Unfortunately, the bubble would always burst when the bankers became nervous of creating further bank money. With less new money being created, few new buyers would enter the market to buy assets, and with fewer buyers the market would begin to drop. Now the bankers would become still more nervous, since the value of their collateral would also be dropping in value. Some borrowers, who had relied on making speculative profits in order to pay their interest costs, would now begin to default. The banks would then seize and sell their collateral on the market, pushing prices down still further. And so the vicious circle would continue in a process that is nowadays described as 'debt deflation'.

The authorities in England long ago acted to counter the dangers posed to the health of an economy in which numerous private issuers of paper money were active. Under the 1844 Bank Charter Act, the right to issue most kinds of paper money was restricted to the Bank of England. Unfortunately, the Act did nothing to prohibit the growing reliance of bankers upon the newly developing cheque and account statement system. Once more, public confidence was essential to the successful operation of the new system. Where once the public felt sure of its ability to convert receipts into gold, it had now to be persuaded that the figures printed on bank account statements could be withdrawn as state money if required.

The check and account system can be analysed most easily if we assume that there is only one bank operating in the economy. Imagine that this bank has several customers of which A and B are two. Both A and B start with a zero balance on their current accounts. Customer A now gives customer B a cheque of £100 in payment for goods, and customer B deposits this cheque with the bank. The banker credits account B with £100 and debits account A with the same amount. B is now in credit and A in overdraft to the amount of £100 and the goods have been paid for. The amount of new (bank) money in existence is the £100 in customer B's account.

Notice that one group of bank customers must always be in debt to an amount that equals existing bank money supply. Notice also that if A now repays his overdraft by depositing a cheque of £100 drawn on Customer B, then the bank money transferred from B to A simply vanishes. Bank money stands in complete contrast to state money. Gold coins and even modern paper money are never destroyed in the act of repaying a loan.

In Malaysia during June 1997 the total amount of state money (i.e. notes and coins) in existence was approximately RM19 billion, yet the total amount of money separately available in demand deposit accounts exceeded RM43 billion to give a total 'M1' money supply of RM62 billion. These figures, Bank Negara's own, clearly show the extent of money manufacture by banks in the modern world. It also explains why it is that if everyone went to withdraw their money from their bank in cash on the same day, then the banking system would collapse.

Of the interest charged on bank money, some is paid to depositors and the rest belongs to the bankers. The amount of the bankers' profit is therefore largely determined by a) the difference between the interest rate paid to depositors and that charged to borrowers, the 'interest spread', and b) the amount of money manufactured. The actual level of interest rates is often immaterial in influencing either of these variables.

To the extent that Malaysia's banking system is constructed on the same principles of banking that have ruled in Europe for some three hundred years, then foreigners are to blame for the Ringgit crisis. But this argument aside, the causes of the Ringgit devaluation are far closer to Kuala Lumpur than any Western city. Malaysian banks have expanded the supply of Ringgits on a massive scale in recent years. Between June 1996 and June 1997 for example, the authorities manufactured an extra RM1 billion of notes and coins whilst the banks manufactured more than RM7 billion of new money in the form of demand deposits. With this flood of new bank money comes the risk that each Ringgit will eventually be valued less highly, by both Malaysians and foreigners. Of course, foreign banks play the same game with foreign currencies. Therefore, to a large degree, it is the relative extent to which the game is played across the world that influences currency exchange rates in the long run.

Whilst an individual can be arrested for manufacturing money in his own home, the commercial banking system is given the full protection of the law in doing precisely the same thing. Financial stability cannot be built upon such injustice. A genuine Islamic banking system could change all of this. Its impact would be felt at the very heart of the monetary system since the usury that I have described above would vanish. But alas, the modern Islamic banking experiment is little more than conventional banking with the labels changed. The designers of the system have largely failed to identify the true nature of modern banking. The result is an array of Malaysian Islamic banking products that show no obvious difference to that offered by the interest-based system. These products are introduced to the public with implausible justifications by bankers who have every reason to maintain the status quo. Others who campaign sincerely for Islamic banking can often be trapped in the mind set of a Western financial degree course, brought up on a diet of financial textbooks that usually reflect the thinking of non Muslims.

A community that has practised usury for centuries, and which therefore understands it better than those whose religion prohibits it, should be studied first and criticised second. Those who argue against the usurers without understanding the true nature of usury will probably lose their argument, as did the Church, as have countless politicians and ordinary men throughout history.

SKRIPSI STUDY KASUS TRADERS INDONESIA SYARIAH



STUDY KASUS PT GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH







pencet logo blogger ini untuk mendapatkan logo unvirsitas anda

 DISUSUN OLEH:






UNIVERSITAS NEGERI  BLOGGER
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.         LATAR BELAKANG
PT GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH (GTIS) adalah Perusahaan muda dinamis, energik dan agresif dengan pengalaman lebih dari 27 tahun dalam bisnis Cadangan Emas yang didukung oleh tenaga pemasaran professional dan team manajemen yang kuat. GTIS adalah perusahaan penyelenggara praktik stasi emas sebagai komoditas yang menawarkan investor untuk membeli emas seharga 10.800 per gram emas dengan janji imbal hasil (return atau yield) minimal 2% per bulan atau 24% per tahun selama investor menitipkan emasnya di GTIS. GTIS berkeinginan menjadi Perusahaan Emas Batangan terbesar di ASIA TENGGARA dengan memberikan rasa AMAN dan NYAMAN untuk Investor dan Masyarakat Luas dalam bentuk perdagangan Emas Batangan dengan menjamin pendapatan setiap bulan yang stabil/ Fixed Income ysmg terpercaya di Indonesia (2009).
GTIS berpusat di Malaysia, didirikan oleh Taufiq Michael Ong dengan direktur Edward Ho Choon Hoong. GTIS berdiri di Jakarta sejak bulan Agustus 2009 dengan Modal Awal Rp. 9 Milyar. Memiliki LEGALITAS Lengkap, sesuai aturan Hukum di Indonesia. Saat ini TOTAL Omzet Penjualan lebih dari USD 900 JUTA (Rp. 10 Trilliun).
Emas Batangan merupakan investasi yang relatif aman terhadap krisis ekonomi, politik, sosial dan krisis keuangan ( Safe Haven ). Ditahun 2000, harga emas tertinggi mencapai US$ 285 per troy ounce; sedangkan tahun 2005 harga emas telah naik menjadi US$ 730 per troy ounce. Tahun 2010 (3 Nov ) harga emas tertinggi di US$ 1.364 per troy ounce. Diprediksi oleh ekonom dan analis international, harga emas akan terus meningkat bahkan bisa menembus US$ 2.000 per troy ounce.
Permintaan Emas selama 5 tahun akhir  ( Tahun 2005 – 2010 ):
-           Perhiasan  81% ( 3000 ton per tahun )
-           Investasi Retail 9% ( 335 ton )
-           Industri 8% ( 284 ton )
Sumber : www.goldentradersinternational.com

MUI memberikan label syariah kepada GTIS pada tanggal 24 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Ma’ruf dan Ichwan Sam selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Nasional Syariah (DNS) MUI, dengan kompensasi GTIS secara sukarela menyisihkan 10% keuntungan operasional bisnis dan investasi emas kepada Yayasan Dana Dakwah Pembangunan untuk MUI. Beberapa investor tertarik untuk menanamkan modalnya di GTIS karena ada embel-embel syariah sehingga dianggap aman dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama islam. Imbal hasil yang ditawarkan GTIS sangat tinggi, melebihi suku bunga simpanan deposito yang berada range 5%-6% per tahun sesuai denga batas maksimal penjaminan 5,5% oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Praktek GTIS telah berlangsung sejak tahun 2011 lalu, dan telah berhasil mengumpulkan 10.000 investor.
2.         RUMUSAN MASALAH
Dari penjelasan diatas tentang PT GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH (GTIS) maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1.         Bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pemberian sertifikat halal atau syariah kepada produk atau jenis usaha ?
2.         Mengapa kasus ini termasuk dalam Skema Ponzi ?
3.         Tindakan apa sajakah yang telah dilakukan MUI dan OJK dalam mengatasi kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) ?
4.         Menurut saudara, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan oleh seseorang sebelum memutuskan berinvestasi pada suatu produk atau lembaga tertentu ?
BAB II
PEMBAHASAN
GTIS pada awalnya lancar membayarkan imbal hasil minimal  2% per bulan, bahkan untuk investor yang menanamkan dana lebih besar dapat memperoleh imbal hasil sebesar 4,5% per bulan. GTIS akan membeli emas itu seperti harga di muka. Bila saat buyback harga pasaran emas yang disimpan lebih tinggi, maka GTIS akan membeli sesuai harga pasaran. Diduga karena menggunakan Skema Ponzi, sejak Februari 2013, para investor perusahaan investasi emas ini tidak mendapatkan emas sesuai waktu yang dijanjikan, yang biasanya setelah mentransfer uang, emas akan diberikan dalam waktu tiga hari. Pembayaran bonus kepada para investor juga mulai tersendat pada awal Maret 2013. Kerugian investor diperkirakan sebesar Rp 3,15 triliun akibat hilangnya dana investasi yang dibawa pergi oleh pemilik GTIS, sedangkan emas yang dikelola GTIS disebut-sebut telah mencapai 1-3 ton.
1.         Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pemberian sertifikat halal atau syariah kepada produk atau jenis usaha
•           Ketentuan sertifikat syariah dari MUI meliputi sejumlah hal seperti:
•           Tidak boleh penipuan dan bukan transaksi spekulasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
•           Merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Produk retail dengan sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi.
•           Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.
•           Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus dilaksanakan minimal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan dan harus mencakup kriteria kelulusan untuk menjamin kompetensi personel.
•           Bahan tidak boleh berasal dari : Babi dan turunannya, Khamr (minuman beralkohol), Turunan khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, Darah, Bangkai, dan Bagian dari tubuh manusia.


2.         Kasus Skema Ponzi
Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian abnormal yang tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan.

1.         Tindakan MUI dan OJK dalam mengatasi kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS)
Untuk mengatasi terjadinya kasus penipuan investasi emas GTIS ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan beberapa tindakan diantaranya sebagai berikut :
a.         OJK membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri atas aparat lepolisian, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
b.         Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjanji akan memperjelas dan memperketat perizinan lembaga non keuangan seperti perusahaan-perusahaan investasi emas. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi maraknya dugaan investasi emas bodong yang terjadi belakangan seperti Raihan Jewellery dan GTIS.
c.         OJK akan meneruskan kasus investasi ini ke Satgas Waspada Investasi.
d.         OJK akan aktif menjalankan edukasi untuk mencegah penyimpangan investasi.
e.         Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap GTIS.
f.          MUI menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan memutuskan seluruh rekening dan asset GTIS dibekukan.

2.         Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan berinvestasi pada suatu produk atau lembaga tertentu
Sebelum berinvestasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
a.         Tentukan tujuan investasi. Selain untuk mempersiapkan dana pensiun, ada beragam tujuan investasi lainnya, seperti mempersiapkan dana pendidikan anak, membeli rumah baru, untuk pengembangan dana atau untuk suatu tujuan keuangan tertentu. Dengan menentukan tujuan investasi di awal, kita akan mendapatkan gambaran mengenai pilihan dan jangka waktu investasi yang cocok. Jika Anda sudah mengetahui tujuan investasi yang Anda lakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan target (return) yang diinginkan.
b.         Siapkan dana darurat yang jumlahnya minimal 8 kali pengeluaran bulanan. Atau jika ingin merasa lebih aman.
c.         Uang yang digunakan untuk berinvestasi adalah uang yang tidak terpakai. Uang yang dimaksud adalah uang diluar tabungan dan dana darurat.
d.         Mengenali karakter psikologi Anda sebagai calon investor
e.         Pencapaian Target. Setelah mengetahui tujuan Anda berinvestasi saham, tetapkan target yang ingin dicapai saat membeli saham di pasar modal. Pencapaian target di sini maksudnya adalah Anda harus sudah tahu berapa dana yang ingin dicapai sebagai return. Tentunya Anda berharap dongsaham yang Anda beli mengalami kenaikan harga supaya Anda dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pencapaian target perlu dilakukan agar investasi Anda lebih terarah.
f.          Waktu. Ada dua tipe investor yaitu investor jangka pendek dan investor jangka panjang. Investor jangka pendek biasanya hanya memerhatikan kapan waktu untuk membeli dan menjual saham. Sedangkan investor jangka panjang memerhatikan saham apa yang akan dibeli atau dijual, serta pada harga berapa ia akan membeli atau menjual saham tersebut. Bila Anda ingin memulai investasi saham, jadilah investor jangka panjang. Namanya juga investasi saham, hasilnyaakan lebih terasa bila Anda menetapkan waktu jangka panjang dibandingkan jangka pendek.
g.         Mengukur Kemampuan. Semakin tinggi return (imbalan) hasil investasi, semakin tinggi juga risikonya. Dan semakin rendah hasil imbalan investasi, semakin rendah juga risikonya. Oleh karena itu, Anda juga harus pandai mengukur kemampuan. Maksudnya sebelum terjun ke dunia investasi saham, Anda harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai jenis saham dan stock market. Anda juga harus memiliki kemampuan untuk menganalisapasar saham. Dan yang paling krusial,Anda juga harus memiliki emotional intelligence, dalam artian Anda harus memiliki mental yang kuat dan tidak tergesa-gesa.
BAB III
PENUTUP

1.         KESIMPULAN
Dari pembahasan study kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1.         PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS merupakan perusahaan yang berpusat di Malaysia yang telah melakukan kasus penipuan berupa investasi emas.
2.         Kasus GTIS disebut juga sebagai kasus skema Ponzi dimana modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi.
3.         Dalam mengusut terjadinya penipuan investasi emas GTIS ini, OJK membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari aparat kepolisian, BI dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) serta MUI juga proaktif menanggapi kasus GTIS dengan menyelenggarakan sebuah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang memutuskan seluruh rekening dan asset GTIS dibekukan.
2.         SARAN
Dengan terjadinya kasus investasi emas bodong yang dilakukan oleh PT Golden Traders Indonesia Syariah ini maka sebagai calon investor harus berhati-hati dalam berinvestasi dan sebelum menanamkan modalnya (investasi) hal paling penting yang harus anda perhatikan faktor risiko terlebih dahulu. Tidak bisa dipungkiri bahwa risiko investasi saham relatif besar. Perhatikan pula mengenai jangka waktu investasi yang sangat panjang. Fluktuasi harga saham juga harus sangat diperhatikan. Hal ini sangat terkait dengan kondisi ekonomi global. Serta pemilihan perusahaan/tujuan investasi harus diperhatikan. Setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan risiko yang fatal.


DAFTAR PUSTAKA

Martono. (2010). Bank & Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta: Ekonisia.
Kasmir. (2012). Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.