Showing posts with label FISIP. Show all posts
Showing posts with label FISIP. Show all posts

NILAI NILAI PANCASILA DARI BUDAYA BANGSA

NILAI NILAI PANCASILA BERAKAR DARI BUDAYA BANGSA INDONESIA


Disususn
OLEH

TIM BLOGGER



AKADEMI MANAJEMEN POLITIK INDONESIA


DAFTAR ISI


HALAMAN PENJELAS i
DAFTAR ISI ii
BAB I . PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 2
BAB II . PEMBAHASAN MASALAH 3
A. PENGERTIAN PANCASILA 3
a) BUTIR-BUTIR SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA 3
b) BUTIR-BUTIR SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 4
c) BUTIR-BUTIR SILA PERSATUAN INDONESIA 4
d) BUTIR-BUTIR SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN 5
e) BUTIR-BUTIR SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA 6
B. KEBUDAYAAN 6
A. PENGERTIAN KEBUDAYAAN 6
B. KEBUDAYAAN DAN PANCASILA 7
C. PANCASILA BERAKAR DARI KEBUDAYAAN 7
BAB III. PENUTUP 9
A. KESIMPULAN 9
B. SARAN 9
DAFTAR PUSTAKA 10


BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan penyertaan-Nya, makalah yang berjudul “Nilai-Nilai Pancasila Berakar dari Budaya Bangsa Indonesia” ini dapat terselesaikan meskipun masih terdapat kekurangan di dalamnya.
Sebagai bangsa Indonesia, kita tentu mengetahui dasar negara kita yang terkenal akan kesakralannya, yang terkenal dengan semboyannya “Bhinneka Tunggal Ika”. Di mana simbolnya merupakan lambang keagungan bangsa Indonesia yang terpancar dalam bentuk Burung Garuda. Simbol di dadanya merupakan pengamalan hidup yang menjadikan Indonesia benar-benar khas ideologi dari bangsa Indonesia. Itulah lambang negara kita, pengamalan sekaligus ideologi kita, Pancasila.
Di dalam Pancasila terkandung banyak nilai di mana dari keseluruhan nilai tersebut terkandung di dalam lima garis besar dalam kehidupan berbangsa negara. Perjuangan dalam memperebutkan kemerdekaan tak jua lepas dari nilai Pancasila. Sejak zaman penjajahan hingga sekarang, kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tersebut.
Indonesia hidup di dalam berbagai macam keberagaman, baik itu suku, bangsa, budaya dan agama. Dari ke semuanya itu, Indonesia berdiri dalam suatu keutuhan. Menjadi kesatuan dan bersatu di dalam persatuan yang kokoh di bawah naungan Pancasila dan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika.
Tidak jauh dari hal tersebut, Pancasila membuat Indonesia tetap teguh dan bersatu di dalam keberagaman budaya. Dan menjadikan Pancasila sebagai dasar kebudayaan yang menyatukan budaya satu dengan yang lain. Karena ikatan yang satu itulah, Pancasila menjadi inspirasi berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH
Adapun permasalah yang ditanyakan dalam makalah ini antara lain:
• Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
• Apakah yang dimaksud dengan Kebudayaan?
• Mengapa Pancasila berakar dari kebudayaan?
• Bagaimana bisa Nilai Pancasila berakar dari kebudayaan di Indonesia?

BAB II
PEMBAHASAN MASALAH
C. PENGERTIAN PANCASILA
Sebagai bangsa Indonesia, kita patut mengerti dan memahami apa Pancasila itu. Pancasila berasal dari dua kata yakni Panca (pañca yang artinya lima) dan Sila (śīla yang artinya prinsip. Syilla: peraturan tingkah laku baik atau batu sendi/ alas/ dasar) menurut bahasa Sanskerta. Sehingga pancasila mengandung arti lima buah prinsip atau asas. Asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut antara lain:
a) Ketuhanan Yang Maha Esa
b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
c) Persatuan Indonesia
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam setiap Sila yang terkandung di dalam Pancasila memiliki butir-butir penting di mana setiap butir menekankan atau mengharuskan rakyat Indonesia untuk melakukan pengamalan (Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila diatur dalam Tap MPR No. II/MPR/1978.) Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
a) BUTIR-BUTIR SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA
(1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
(3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang
menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
(6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
(7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.( Kemajemukan atau pluralitas adalah sunnatullah. Dalam banyak ayat, Alquran menyebutkan tentang kemajemukan sebagai sesuatu yang memang dikehendaki Allah. Karena itu, siapa saja yang berusaha menolak pluralitas sama artinya dengan menolak sunnatullah)

b) BUTIR-BUTIR SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
(1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Mengakui persamaan derajad (Masykur, Drs. Akhmad.Modul PPKn1.03. Hal 5. Persamaan derajat adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban azasi manusia.), persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
(3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
(4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
(5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
(6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
(7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
(8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
(9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
(10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
c) BUTIR-BUTIR SILA PERSATUAN INDONESIA
(1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
(2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
(3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
(4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
(5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat)
(6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.( Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya “Berbeda-beda tapi tetap satu”, Bait lengkapnya bertuliskan: Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.)
(7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

d) BUTIR-BUTIR SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
(1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
(2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
(3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
(4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
(5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
(6) Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
(7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
(8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
(9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
(10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
e) BUTIR-BUTIR SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
(1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
(4) Menghormati hak orang lain.
(5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
(6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
(7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. (JJ. Amstrong Sembiring, Artikel Budaya Konsumerisme, Alinea 2 baris kedua; Dengan kata lain konsumerisme yang berasal dari kata konsumtif (consumtive) adalah boros atau perilaku yang boros, yang mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan.)
(8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
(9) Suka bekerja keras.
(10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
(11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
D. KEBUDAYAAN
1. PENGERTIAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan (Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia) sangat erat dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.
Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.
Ilmu yang memperlajari tentang masyarakat dan kebudayaannya adalah antropologi. (Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu.) Segala perkembangan budaya dan perubahan masyarakat dipelajari dalam ilmu antropologi. Ilmu ini tidak hanya mencakup perubahan secara tingkah laku saja, namun sejarah dan konflik yang terjadi juga dapat dianalisis melalui ilmu antropologi (Minako Sakai, Hal. 2. Artikel: Konflik Sekitar Defolusi Kekuasaan Ekonomi dan Politik. Berdasarkan metode ‘top down’ pendekatan antropologi terhadap konflik yang terjadi akibat pelaksanaan otonomi daerah di sejumlah wilayah Indonesia).
2. KEBUDAYAAN DAN PANCASILA
Kebudayaan Indonesia ialah kebudayaan yang berdasarkan Pancasila. Ada dua hal yang dikandung dalam Pancasila, yaitu pluralism (pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain) dan teosentrisme (Teosentrime adalah dimensi ilahiah/ dipandang dari segi rohaniah). Demokrasi terletak dalam partisipasi seluruh warga negara dalam kebudayaan.
E. PANCASILA BERAKAR DARI KEBUDAYAAN
Kita telah mengetahui bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang berdasarkan pancasila. Itu berarti Pancasila berkaitan erat dengan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai nilai atau simbol. Kita gambarkan sebagai sebagai suatu perusahaan. Dalam sebuah perusahaan yang sibuk, kegiatan yang nampaknya bersifat praktis dan sehari-hari saja, misalnya, ada aspek kebudayaannya, ada nilai dan simbolnya. Nilai terletak pada kerja kerasnya, sedangkan simbol modernitas ialah sistem organisasi, makin modern sistem semakin abstrak yang impersonal (Impersonal artinya tidak mengenai orang tertentu/ secara umum.), berbeda dengan manajemen perorangan atau keluarga. Begitu juga Indonesia sebagai bangsa dan negara. Kebudayaan itulah yang memberi ciri khas keindonesiaan. Hasil perkembangan kebudayaan Pancasila yang paling spektakuler adalah Bahasa Indonesia. Karena melalui bahasa Indonesia, koneksi sosial antar etnis dan kebudayaan dapat terjalin dengan sangat baik.
Pluralisme mengatur hubungan luar antar kebudayaan. Prinsip yang mengatur substansi Demokrasi Kebudayaan yang berdasar Pancasila ialah teosentrisme (tauhid, serba-Tuhan dalam etika, ilmu, dan estetika). Orang Protestan akan lebih suka theonomy (theos, Tuhan; nomos, hukum). Istilah teonomi berasal dari Paul Tillich (1886-1965),hubungan dinamis antara yang absolut dengan yang relatif, antara agama dengan kebudayaan. Menurut konsep ini Pancasila adalah sebuah teonomi, karena bedasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa --yang absolut. Keempat sila yang lain adalah kebudayaan, yang relatif. Keperluan manusia diakui sepenuhnya, asal keperluan itu tidak bertentangan dengan pertimbangan keagamaan (Kutipan artikel “Demokrasi Kebudayaan”).
Demokrasi Kebudayaan dalam Pancasila dapat dimengerti dari sila "Persatuan Indonesia" yang berarti sebuah (1) pluralisme, dan (2) teosentrisme dari semangat sila yang pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Demokrasi Kebudayaan itu harus mampu memberikan masa depan yang lebih baik.
Jadi untuk menjawab “Mengapa Pancasila berakar dari Kebudayaan?” karena di dalam Pancasila terkandung nilai kebudayaan, di mana nilai tersebut adalah nilai tertinggi dalam hal Persatuan bangsa yang tercantum di dalam sila ketiga. Dan dengan menjunjung nilai teosentris pada sila pertama, kepentingan lain berdasarkan setiap sila tidak bertentangan dengan pertimbangan keagamaan. Misalkan: Pembunuhan genosida demi mempertahankan keutuhan suatu budaya etnis tidak etis dengan ketentuan agama. Jadi sekiranya, dari tindak perkembangan budaya itu sendiri harus sesuai dengan nilai Pancasila. Karena Pancasila mencerminkan kebudayaan kita, bangsa Indonesia.

BAB III
PENUTUP
C. KESIMPULAN
Kita telah melihat dan membaca bahwa Pancasila memang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Karena dari segi Pancasila terkandung kebudayaan yang menekankan persatuan serta sebaliknya. Tidak lupa dari segi pengertian, Pancasila merupakan lima buah asas atau prinsip yang harus dijunjung tinggi kita sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kebudayaan merupakan sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sehingga Pancasila tercipta berdasarkan kebudayaan. Kaitan di antara keduanya begitu erat sehingga timbal balik antara Pancasila dan Kebudayaan dapat terjadi dengan signifikan karena keduanya saling berhubungan. Pancasila berakar dari kebudayaan dikarenakan di dalam pancasila terkandung nilai kebudayaan. Bagaimana bisa demikian? Karena unsur persatuan dapat kita lihat di dalam pancasila, sedangkan kita sebagai negara yang memiliki beragam macam kebudayaan, memang sepantasnya memiliki asas persatuan yang terkandung di dalam Pancasila. Sehingga kita sebagai insan berbudaya, harus juga berdasarkan kepada Pancasila yang adalah ideologi bangsa kita.

D. SARAN
Demikianlah makalah berjudul “Nilai-Nilai Pancasila Berakar dari Budaya Bangsa Indonesia” ini kami buat berdasarkan sumber-sumber yang ada. Kami juga menyadari, masih ada banyak kekurangan di dalam penulisan makalah ini. Sehingga perlulah bagi kami, dari para pembaca untuk memberikan saran yang membantu supaya makalah ini mendekati lebih baik. Atas perhatian Anda semuanya, kami ucapkan terima kasih.


DAFTAR PUSTAKA

4 PILAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Setiap Negara pasti memiliki landasan, dasar, pondasi, dan atau pilar untuk membangun dan memperkokoh Negara tersebut, termasuk Negara Indonesia.Pilar merupakan tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Dalam bahasa Jawa tiang penyangga bangunan atau rumah ini disebut ”soko”.
Demikian pula halnya dengan bangunan Negara–bangsa, membutuhkan pilar atau soko guru yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau belief system, atau philosophische grondslag, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat Negara–bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Indonesia memiliki 4 pilar dalam berbangsa dan bernegara yang digagas oleh Bapak Taufik Kiemas. Pilar – pilar tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keempat pilar ini tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa.
1.      PANCASILA
Pilar pertama bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila.Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.
Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu :
• Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.
• Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu.
Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah :
• Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni1945
• Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus1945
• Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember1949
• Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus1950
• Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)
Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini.Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan common denominator dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan. Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia.Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab.Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Sedang kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan.Nampak bahwa Pancasila sangat tepat sebagai pilar bagi negara-bangsa yang pluralistik.
Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
2.      UNDANG- UNDANG DASAR 1945
Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.
UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus1945. Sejak tanggal 27 Desember1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden5 Juli1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli1959.
Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dibuatnya pembukaan UUD 1945 pastinya mempunyai sebuah tujuan. Tujuannya agar masyarakat indonesia mendapatkan keadilan dan kemakmuran baik secara materi maupun spiritual. Jika diperhatikan, tujuan bangsa indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 mencakup 3 hal, antara lain :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dari poin-poin diatas kita dapat menyimpulkan bahwa negaraIndonesia melindungi negara dan seluruh warga Negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar negeri.Selain itu negara kita menginginkan situas idan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa.
Sedangkan jika berdasarkan susunan Pembukaan`UUD 1945, maka dapat dibedakan empat macam tujuan sebagaimana terkandung dalam empat alenia dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut :
• Alinea I, untuk mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka.
• Alinea II, untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan yaitu terpeliharanya secara sunguh-sungguh kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara dan daerah atas keadilan hukum dan moral, bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadilan.
• Alinea III, untuk menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh warga Indonesia yang luhur dan sucidalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
• Alinea IV, untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3.      BHINEKA TUNGGAL IKA
Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mPu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke -14 (1350-1389).Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa”, yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.”Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka – ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu.Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.
Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh mPu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai seboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.”Kata “bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada bahasa Sanskrit, hampir sama dengan semboyan e Pluribus Unum, semboyan Bangsa Amerika Serikat yang maknanya diversity in unity, perbedaan dalam kesatuan. Semboyan tersebut terungkap di abad ke XVIII, sekitar empat abad setelah mpu Tantular mengemukakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.Sangat mungkin tidak ada hubungannya, namun yang jelas konsep keanekaragaman dalam kesatuan telah diungkap oleh mPu Tantular lebih dahulu.
Kutipan tersebut berasal dari pupuh 139, bait 5, kekawin Sutasoma yang lengkapnya sebagai berikut:
Jawa Kuna
Alih bahasa Indonesia
Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, 
Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, 
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? 
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, 
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal 
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu.Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.
Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu faham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Membiarkan setiap entitas yang menunjukkan ke-berbedaan tanpa peduli adanya common denominator pada keanekaragaman tersebut.Dengan faham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman.Demikian pula halnya dengan faham multikulturalisme. Masyarakat yang menganut faham pluralisme dan multikulturalisme, ibarat onggokan material bangunan yang dibiarkan teronggok sendiri-sendiri, sehingga tidak akan membentuk suatu bangunan yang namanya rumah.
Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras.Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh.Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.
4.      NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
Menurut C.F. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat.Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian  sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian maka kedaulatannya tidak terbagi.
Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Disamping itu PPKI juga telah menetapkan UUD 1945, dasar negara dan tujuan negara.
Para pendiri bangsa (the founding fathers) sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham negara integralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionlisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tampah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Bentuk Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para founding fathers pada tahun 1945 berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil pembahasan yang cukup mendalam. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah juga menerapkan bentuk negara federal sebagai akibat atau konsekuensi hasil konferensi meja bundar di Negeri Belanda pada tahun 1949.Namun penerapan pemerintah federal ini hanya berlangsung sekitar 7 bulan untuk kemudian kembali menjadi bentuk Negara kesatuan.
Sejak itu Negara Replublik Indonesia berbentuk kesatuan sampai dewasa ini, meskipun wacana mengenai negara federal masih sering timbul pada permukaan, utamanya setelah Negara-bangsa Indonesia memasuki era reformasi.Namun nampaknya telah disepakati oleh segala pihak bahwa bentuk negara kesatuan merupakan pilihan final bangsa.
Untuk dapat memahami bagaimana pendapat para founding fathers tentang negara kesatuan ini ada baiknya kita sampaikan beberapa pendapat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Untuk mencari landasan bagi Negara kesatuan para founding fathers lebih mendasarkan diri pada pengalaman sejarah bangsa sejak zaman penjajahan, waktu perjuangan kemerdekaan sampai persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penjajah menerapkan pendekatan devide et impera, atau pecah dan kuasai. Pendekatan tersebut hanya mungkin dapat diatasi oleh persatuan dan kesatuan.Sejarah membuktikan bahwa perjuangan melawan penjajah selalu dapat dipatahkan oleh penjajah dengan memecah dan mengadu domba. Hal ini yang dipergunakan sebagai alasan dan dasar dalam menentukan bentuk negara kesatuan.

Pancasila sebagai Sistem Filsafat



MAKALAH KEWARGANEGARAAN
Sikap Positif terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka



                                                     









OLEH:
TULIS NAMA ANDA







UNIVERSITAS ANDA
FAKULTAS DAN JURUSAN ANDA
INDONESIA
2020

Pancasila sebagai Sistem Filsafat
Pengertian Filsafat
Kata dan istilah filsafat didalam bahasa Arab adalah Falsafah. Secara etimologi kata falsafah berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang terdiri atas dua suku kata yakni philen yang artinya mencari atau mencintai dan Sophia, artinya kebenaran atau kebijaksanaan.
Jadi philosophias berarti daya upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Dari istilah tersebut jelas bahwa orang yang berfilsafat ialah  orang yang mencintai kebenaran atau mencari kebenaran dan bukan memiliki kebenaran.
Dalam arti praktis, filsafat ialah alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat ialah berpikir, tetapi berpikir secara mendalam, artinya berpikir sampai ke akar-akarnya dan sungguh-sungguh tentang hakikat sesuatu.
Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefenisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia ( Syarbaini dalam Winarno). Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam dan mendasar, kita harus mengetahui sila-sila yang membentuk Pancasila itu.  Berdasarkan pemikiran filsafati, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupkan suatu nilai ( Kaelan dan Winarno). Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Alenia IV adalah sebagai berikut :
1.      Ketuhanan Yang Maha ESa
2.      Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3.      Persatuan Indonesia
4.      Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam  Permusuwaratan / 
         Perwakilan
5.      Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kelima sila dari Pancasila pada hakikat nya adalah satu nilai. Nilai-nilai merupakan perasan dari Pancasila tersebut adalah :
1.      Nilai Ketuhanan
2.      Nilai Kemanusiaan
3.      Nilai Persatuan
4.      Nilai Kerakyatan
5.      Nilai Keadilan
Nilai itu selanjutnya menjadi sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia. Nilai (value) adalah sesuatu yang berguna. Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indra, yang dapat ditangkap adalah objek yang memiliki nilai. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai bersifat normative, suatu keharusan (das sollen) yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku. Nilai juga menjadi pendorong/motivator hidup manusia.


Dalam filsafat Pancasila terdapat 3 (tiga) tingkatan nilai, yaitu :
1.    Nilai Dasar
Nilai dasar  yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap.
2.    Nilai Instrumental
Merupakan nilai-nilai lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang dijabarkan secara lebih kreatif dan dinamis.
3.    Nilai Praksis
Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai Praksis sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakekat dari sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki dasar ontologis , dasar epistemologis , dan dasar aksiologis.

1.    Hakekat dasar ontologis Pancasila adalah manusia karena manusia merupakan subyek hukum pokok dari sila-sila Pancasila.
2.    Hakekat dasar epistemologis Pancasila dimaksudkan  sebagai  upaya untuk mencari hakekat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan ( sumber ilmu pengetahuan ) .
3.    Hakekat dasar aksiologi Pancasila membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila.

Pancasila sebagai Ideologi
Pengertian Ideologi
Pancasila sebagai Ideologi merupakan ide atau gagasan-gagasan yang menjadi falsafah hidup yang harus dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi pada dasarnya merupakan hasil refleksi manusia atas kemampuannya mengadakan distansi ( menjaga jarak )dengan dunia kehidupannya.  Ideologi adalah satu pilihan yang jelas menuntut komitmen untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologisnya seseorang berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya.
Fungsi Ideologi :
1.    Struktur Kognitif.
2.    Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3.    Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
4.    Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
5.    Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseoramg untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
6.    Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta bertingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung didalamnya.
Pancasila sebagai dasar Etika politik dan Fungsi etis

Dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar hidup bernegara dan berbangsa atau sebagai dasar hidup berpolitik, maka politik tidaklah netral, tetapi harus dilandasi nilai-nilai etis. Itulah salah satu tugas filsafat politik: mencerahi makna berpolitik dan mengeksplesitkan nilai-nilai etis dalam politik yang didasarkan atas Pancasila. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, kehidupan politik memiliki dimensi etis, bukan sesuatu yang netral. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong warga negara untuk berperilaku etis dalam politik. Apabila nilai-nilai Pancasila ini dapat ditransformasikan ke dalam ethos masyarakat, maka akan menjadi pandangan hidup.

Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Teori komunis Karl Marx, Friedrich Engels dan pengikut mereka, sering dikenal dengan marxisme, dianggap sebagai ideologi politik paling berpengaruh dan dijelaskan lengkap pada abad 20.

Ideologi Terbuka

Ciri khas ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya.
Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal.
Sikap Positif terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
1.    Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan
a.    Melaksanakan kewajiban dalam keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
b.    Membina kerjasama dan tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing.
c.    Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
2.    Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Kemanusiaan
a.    Memperlakukan manusia/orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
b.    Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan sebagainya.
c.    Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
3.    Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Persatuan
a.    Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan.
b.    Mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara sendiri.
c.    Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4.    Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Permusyawaratan/Perwakilan
a.    Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.
b.    Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
c.    Tidak boleh memaksakan kehendak, melakukan intimidasi dan berbuat anarkis kepada orang / barang milik orang lain jika tidak sependapat.
5.    Sikap dan Perilaku Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keadilan Sosial
a.    Mengembangkan sikap gotong-royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar.
b.    Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain / umum.
c.    Suka bekerjasama dalam memecahkan atau mencari jalan keluar atas masalah-masalah pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2007.
https://www.wikipedia.org

MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN MORAL

Dosen : 
 Disusun Oleh :
KELOMPOK
FAKULTAS ANDA
UNIVERSITAS ANDA SEMUA
INDONESIA
2007

I. PENDAHULUAN
Kita merasa sangat bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri Republik ini dapat merumuskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa kita, yang kemudian kita namakan Pancasila. Seperti yang ditujukan dalam ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1978, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita. Bangsa Indonesia lahir dari sejarah kebudayaannya yang tua, melalui gemilangnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram, kemudian mengalami masa penderitaan penjajahan sepanjang tiga setengah abad sampai pada akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya, sama tuanya dengan penjajahan itu sendiri.
Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu. Kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara :
Pancasila Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan sendiri, sebab itu percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman-pengalaman bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita sendiri dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri.
II. PEMBAHASAN
Dalam kaitannya dengan Pancasila pernah dikemukakan pendapat bahwa penggali Pancasila bukan Bung Karno, tetapi Yamin. Ini berdasarkan buku Yamin yang mengatakan bahwa Lima Prinsip Dasar itu telah dikemukakannya sebelum 1 Juni 1945 mendahului Bung Karno yang menyampaikan pidatonya tentang Pancasila pada 1 Juni 1945 di depan BUPKI, sebuah pidato tanpa teks yang kemudian diberi nama Lahirnya Pancasila.
Hasil penelitian1 menemukan bahwa adalah sebuah kebohongan historis bila ada pendapat yang mengatakan bahwa bukan Bung Karno yang pertama kali mengemukakan Lima Dasar itu, tetapi orang lain. Memang, Bung Karno tidak menempatkan Sila Ketuhanan sebagai yang teratas, tetapi sebagai prinsip pengunci. Pancasila yang ada sekarang adalah hasil rumusan 22 Juni 1945 yang dikenal dengan Piagam Jakarta minus tujuh kata yang semula mengiringi Sila Ketuhanan, dalam format ''dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.'' Tujuh kata ini kemudian diganti dengan atribut Yang Maha Esa, yang kabarnya diusulkan Ki Bagus Hadikusomo, tokoh puncak Muhammadiyah ketika itu. Perubahan sila ini berkaitan dengan pemeluk agama di Indonesia bukan hanya Islam saja, melainkan agama-agama lain yang sudah sejak jaman dulu ada, seperti halnya Hindu, Budha, Kristen, Protestan. Kemudian, sila ini menuai atau memunculkan berbagai protes keras dari berbagai pemuka-pemuka agama, karena menganggap bahwa Islam-lah yang hanya diakui oleh bangsa Indonesia. Kemudian dengan berbagai pertimbangan ini sila yang 1  awalnya terformat seperti yang tela dipaparkan diatas, yaitu ''dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.'', diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa".
Resonansi kali ini tidak ingin berpanjang-panjang berbicara tentang proses historis Pancasila ini, sebab seluruh UUD yang pernah dikenal dalam sejarah Indonesia sebelum dan pasca-Proklamasi, tidak ada yang tidak menempatkan Pancasila pada posisi teratas. Tetapi, yang ingin ditegaskan adalah bahwa Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya yang dahsyat itu telah mengalami tragedi demi tragedi, tidak dalam kata, tetapi justru dalam laku. Dalam ungkapan lain, jika kita memperkatakan Pancasila, implementasi nilai-nilai luhur inilah yang seharusnya menjadi titik perhatian utama, bukan memperdebatkannya secara teoretikal.
Dalam hal Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya, harus dilaksanakan atas dasar kepentingan nasional yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, tentram, dan damai. Pemikiran tersebut bukan berarti bahwa bangsa Indonesia harus steril dari pengaruh budaya asing. Artinya, pengaruh budaya asing harus diterima apabila diperlukan dalam membangun masyarakat Indonesia yang modern.
Berdasarkan pemikiran diatas, maka tidak berlebihan apabila Pancasila merupakan satu-satunya paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan bangsa Indonesia, bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Baik buruknya perencanaan, proses, dan hasil pembangunan bidang sosial budaya harus diukur dengan Pancasila. Meskipun demikian, kita harus menyadari bahwa penggunaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya bukan satu-satunya jaminan akan tercapainya keberhasilan secara optimal. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya, seperti keyakinan bangsa Indonesia terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila, konsekuen tidaknya bangsa Indonesia melaksanakan Pancasila, pengaruh nilai-nilai asing yang tarsus masuk seiring dengan proses globalisasi. Argumen diatas dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan pada umumnya, bidang sosial budaya pada khususnya. Sepintas kita dapat menyaksikan kehidupan masyarakat yang tenang, tertib, aman, dan damai. Namun dibalik dari kesemuanya itu, pemerintah Orde Baru sebenarnya telah menanam sebuah bom yang sangat kuat dan siap untuk meledak, serta menghancurkan kehidupan masyarakat Indonesia. Ketenangan, ketertiban, keamanan, dan kedamaian yang nampak sesungguhnya bukan hasil proses pembangunan, melainkan hasil dari proses represif kekuasaan oleh pemerintah. Kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa seperti Tanjung Priok, Semanggi, dan Trisakti.
Kegagalan pembangunan bidang sosial budaya hampir serupa dengan kegagalan pembangunan bidang politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masyarakat sebenarnya sedang menanti saat yang tepat guna melancarkan tuntutan agar pemerintah melakukan pembaharuan di segala bidang aspek kehidupan. Semua sistem kehidupan yang ada, sebenarnya merupakan realitas yang semu sehingga harus dirombak secara total. Untuk itu, kita harus menyampaikan tegrima kasih kepada para mahasiswa yang telah melakukan koreksi total terhadap tatanan kehidupan sosial yang dibangun pemerintah Orde Baru. Namun, perjuangan para mahasiswa ini belum selesai dan masih harus diteruskan agar proses reformasi yang sedang berjalan mampu memperbaik sistem kehidupan agar sesuai dengan nilai-nilai moral sebagaimana yang terkristal dalam Pancasila. Pendek kata, kekuatan reformasi baru berhasil mengganti kulitnya dan belum berhasil mengganti substansinya Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan diamalkan kembali agar dapat menjadi dasar pembangunan bidang sosial budaya. Dalam tataran filsafat, Pancasila pada hakikatnya bersifat humasnistik, artinya ; nilainilai yang terkandung dalam Pancasila pada dasarnya bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pancasila sebagai paradigma memiliki ciri khas, seperti 
(1) Universal, karena mampu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan (2) Transedental,
karena mampu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan
spiritual (Koentowijoyo, 1986)
III. KESIMPULAN
Dari berbagai pembahasan diatas disimpulkan bahwa Pancasila merupakan salah satu paradigma pembangunan sosial budaya, dan keberhasilan dalam pembangunan sosial budaya yakni Pancasila sebagai paradigma dipengaruhi beberapa faktor, seperti keyakinan bangsa Indonesia terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila, konsekuen tidaknya bangsa Indonesia melaksanakan Pancasila, pengaruh nilai-nilai asing yang terus masuk seiring dengan proses globalisasi. Dalam kaitannya dengan agama, telah ditegaskan dalam sila pertama bahwa setiap agama berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti masing-masing agama yang ada di Indonesia mengakui bahwa Tuhan adalah Maha Tunggal, Penguasa Yang Esa pencipta segalanya. Dan ini merupakan salah satu hal yang bila dikaitkan dengan berbagai perbedaan agama adalah sebagai pemersatu, sehingga titik kesimpulannya adalah bahwa Pancasila itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang sah. Demikian yang dapat kami ketengahkan dalam makalah ini, kekurangan adalah merupakan hal yang wajar, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sekalian yang nantinya dapat menyempurnakan makalah ini.
IV. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Syafii Maarif, Tragedi Pancasila
Drs. H. A.T. Soegito, SH, MM, dkk. Pendidikan Pancasila. hal
191-193.

SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA



 LOGO KAMPUSMU

pencet logo blogger ini
OLEH:







FAKULTAS ILMU BLOGGER
PENDIDIKAN NEGARA
INDONESIA
2020


A.    Perkembangan Konstitusi Indonesia
Adakalanya suatu UUD dibatalkan dan diganti dgn UUD baru. Hal semacam ini terjadi kalau dianggap bahwa UUD yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak memnuhi harapan dan aspirasi rakyat. Misalnya, sesudah perancis dibebaskan dari pendudukan tentara jerman dalam thn 1946 rakyat menganggap perlu untuk mengadakan UUD baru yang mencerminkan lahirnya negara perancis baru, yaitu REPUBLIK PERANCIS  ke 4 . begitu pula pada thn 1958 , UUD ini dibatalkan dan diganti dengan UUD yang melahirkan republik perancis ke 5 dibawah pimpinan  PRES DE GAULE . Kedua pergantian UUD menunjukan pada ditinggalkannya masa lampau dan di mulainya hal konstitusional yang baru. Dinegara -negara komunis , pergantian UUD mencerminkan tercapainya tahap tertentu dalam perjuangan untuk mencapai masyarakat komunis.
Di indonesia sendiri , kini telah melalui 4 tahap perkembangan UUD.
a.    Tahun 1945-1949
Pada masa ini berlaku UUD 1945, walaupun pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi dan jiwa UUD 1945. Misalnya,menurut UUD 1945 ,sistem kabinet adalah sitem kabinat presidensil namun pelaksanaannya di ubah menjadi sistem kabinet parlementer.
b.    Tahun 1949-1950
Pada masa ini berlaku konstitusi RIS tahun 1949. Konstitusi ini sebagai hasil perjanjian meja bundar antara Indonesia dengan Belanda . Dalam konstitusi ini ditentukan bahwa bentuk negara adalah federal dengan demokrasi liberal.
c.    Tahun 1950-1959
Pada masa ini berlaku UUDS 1950. UUD ini bersifat sementara karena dibuat dalam keadaan darurat  setelah negara Indonesia kembali kenegara kesatuan. Untuk itu, didirikan badan pembuat konstitusi , yaitu badan konstituante.
d.    Tahun 1959- sekarang
Pada masa ini UUD 1945 yang dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa orde lama dengan demokrasi terpimpin, masa orde baru  dengan demokrasi pancasila , dan masa reformasi  dimana UUD diamandemen sebanyak 4 kali.
B.    Fungsi dan Tahapan Perubahan UUD 1945
    LATAR BELAKANG , DASAR PEMIKIRAN , DAN TUJUAN PERUBAHAN UUD 1945
    LATAR BELAKANG
Pada awal era reformasi , banyak tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai  komponen bangsa,termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan itu antara lain diadakannya amandemen  UUD negara RI tahun 1945.Selanjutnya,tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif , bertahap, dan sistematis dalam 4 kali perubahan UUD  negara RI thn 1945 pada 4 sidang MPR sejak thn1999 sampai dengan 2002. Perubahan UUD negara RI thn 1945 pertamakali dilakukan pada sidang umum MPR thn 1999 yang menghasilkan  perubahan pertama . Setelah itu , dilanjutkan dengan perubahan ke 2 pada sidang tahunan  MPR tahun 2000 , perubahan ke 3 pada sidang tahunan  MPR tahun 2001 , dan perubahan  ke 4 pada sidang tahunan MPR tahun 2002.

    DASAR PEMIKIRAN
Dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan UUD negara RI thn 1945 antara lain sebagai berikut :
1.    UUD negara RI thn 1945 membentuk struktur  ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (CHECK AND BALANCE)pada institusi2 ketatanegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi pada MPR merupakan kunci yang menyebabkan  kekuasaan pemerintahan negara seakan akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat.
2.    UUD negara RI thn 1945 memberi kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (chief executife) yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain memberi grasi,amnesti,abolisi,dan rehabilitasi)dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk UU. Dua cabang kekuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang berbeda  tetapi nyatanya berada di satu tangan (presiden)yang menyebabkan tidak bekerjanya prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi(check and balance)dan berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter.
3.    UUD negara RI thn 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes”sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir).
4.    UUD negara RI thn 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kpd kekuasaan presiden untuk mengatur hal2 penting dengan UU.
5.    Rumusan UUD negara RI thn 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung  ketentuan konstitusi yg memuat aturan dasar tentang kehidupan yg demokratis,supremasi hukum,pemberdayaan rakyat,penghormatan HAM,dan otonomi daerah. Hal itu membuka peluang bagi berkembangnya praktik penyelenggaraan nagara yang tidak sesuai dengan pembukaan UUD negara RI tahun 1945,yang antara lain adalah :
a.    Tidak adanya saling mengawasi dan saling (check and balance) antar lembaga negara , dan kekuasaan terpusat pada presiden
b.    Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat , kurang mempunyai kebebasan berekpresi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
c.    Pemilihan umum diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses dan tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
d.    Kesejahteraan sosial verdasarkan pasal 332 UUD negara RI tahun 1945 tidak tercapai,justru yang berkembang adalah sistem monopoli,voligopoli dan monopsoni.

    TUJUAN PERUBAHAN UUD 1945
Tujuan perubahan UUD negara RI tahun 1945 adalah untuk hal-hal sebagai berikut :
1.    Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD negara RI tahun1945 yang memperkokoh NKRI yang berdasarkan Pancasila.
2.    Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
3.    Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban perkembangan manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD negara RI tahun1945.
4.    Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaran negara secara demokratis dan modern ,antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas , sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (check and balance) yang lebih ketat dan transparan ,dan pembentukan lembaga-lembaga  negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan jaman .
5.    Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial,mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika , moral,dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera.
6.    Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksitensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi , seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum
7.    Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya unuk kurun waktu yang akan datang.


    KESEPAKATAN DASAR DALAM PERUBAHAN UUD 1945
Untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945, badan pekerja MPR kemudian membentuk panitia ADHOC III (pada masa sidang thn 1999) dan panitia ADHOC (pada masa sidang thn 1999-2000,thn 2000-2001,thn 2001-2002,dan thn 2002-2003). Setelah hasil kerja panitia ADHOCIII tersebut diputuskan dalam rapat badan pekerja MPR , materi rancangan perubahan UUD negara RI thn 1945 tersebut diajukan kepada sidang umum MPR thn 1999 untuk dibahas dan diambil putusan.
Ditengah proses pembahasan perubahan UUD negara RI thn 1945 , panitia ADHOC  menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD negara RI thn 1945 . Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir sebagai berikut :
1.    Tidak mengubah pembukaan UUD negara RI tahun 1945.
Pembukaan UUD negara RI tahun 1945 memuat dasar filosofi dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD negara RI tahun 1945 (pembukaan UUD negara RI tahun 1945 mengandung STAAT SIDEE berdirinya negara NKRI, tujuan negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan ).
2.    Tetap mempertahankan NKRI
Hal ini didasari  pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang .
3.    Mempertegas sistem pemerintahan presidensil.
Hal ini bertujuan untuk memperkokoh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara RI dan pada tahun 1945 telah dipilih oleh pendiri negara ini.
4.    Penjelasan UUD negara RI tahun 1945yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan pada pasal-pasal (batang tubuh)
Peniadaan penjelasan UUD negara RI tahun 1945 dimasukan untuk menghindarkan kesulitan dalam menentukan status “penjelasan”dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan . Selain itu penjelasan UUD negara RI tahun 1945 bukan merupakan produk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Iindonesia / BPUPKI atau PPKI karena kedua lembaga itu menyusun rancangan pembukaan dan batang tubuh (pasal pasal) UUD negara RI tahun 1945 tanpa penjelasan .
5.    Melakukan perubahan dengan cara adendum
Kesepakatan perubahan UUD negara RI tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum. Artinya perubahan UUD negara RI tahun 1945 itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD negara RI tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam lembaran negara nomor 75 thn 1959 hasil dekrit presiden 5 juli 1959 dan naskah perubahan UUD  negara RI tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.
C.    Contoh Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara
a.    Melaksanakan konstitusi dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti sudah disinggung didepan , konstitusi atau UUD adalah hukum dasar yg tertulis. Hal itu mengandung pengertian bahwa pertama ,sebagai hukum maka UUD 1945 bersifat mengikat, baik pada pemerintah , pada setiap lembaga negara ,lembaga masyarakat ,serta mengikat pada setiap warga negaranya. Kedua, selaku hukum ,UUD berisi norma ,kaidah ,aturanatau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak yg terkait dalam negara tersebut .Ketiga, selaku hukum dasar maka UUD berfungsi sebagai sumber hukum .setiap produk hukum seperti UU ,peratuaran pemerintah,peraturan pengganti UU ,dan sebagainya,demikian juga pada setiap tindakan pemerintah dgn berbagai kebijakannya haruslah didasarkan pada peraturan yang tertinggi,yaitu UUD.
b.    Mengembangkan konstitusi sehingga mampu mengikuti perkembangan jaman
perkembangan konstitusi ini merupakan bagian dari reformasi hukum di indonesia,  pengembangan diperlukan agar mampu menjawab tantangan jaman.
c.    Menjaga pelaksanaan konstitusidalam negara demokrasi, tugas menjaga pelaksanaan konstitusi adalah tanggung jawab seluruh unsur dalam negara,baik supra struktur politik,kelompok masyarakat,atau individu.menjaga disini bisa secara prefentif dengan jalan mencegah terjadinya penyelewengan terhadap konstitusi,misalnya mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada lembaga eksekutif,menggantikan asas pembagian kekuasaan yang ada dalam UUD dengan asas pemisahan (melalui amandemen ), mengurangi kewenangan pemerintah untuk membuat UU organik,menciptakan mekanisme yang memungkinkan rakyat terlibat langsung dalam menentukan setiap kebijakan, baik yang berada dalam wilayah eksekutif atau legislatif,dan mendorong legislatif untuk mengaktifkan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah.
Bagi masyarakat/warga negara , sikap yang baik dalam menjaga pelaksanaan konstitusi adalah mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Tidak ada demokrasi tanpa aturan hukum dan konstitusi . Tanpa konstitusi , demokrasi akan menjadi anarki. Adapun caranya antara lain adalah dengan :
1.    Menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (cultureof law)
2.    Ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (process of law making)
3.    Mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif(content of law),
4.    Ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab (structure of law).